Home Kolom Komunikasi Politik SBY dan Demokrat jelang Akhir Jabatan RI-1 Melorot……

Komunikasi Politik SBY dan Demokrat jelang Akhir Jabatan RI-1 Melorot……

0

sby monyongPOROSNEWS.COM – Boleh jadi gaya komunikasi politik Presiden SBY sedang dipertaruhkan jelang masa akhir jabatannya yang sudah 10 tahun. Politik Komunikasi SBY memang lagi turun pasca  Pemilu Legislatif. Belum lagi serangan Anas dalam bersaksi, dan memintanya kelak SBY dan Ibas harus jadi saksi untuk Anas, karena alasan Anas adalah dia hanya kenal dalam proyek Hambalang cuma dengan SBY dan Ibas.  Lalu kasus  kasus Century sedang ramai lagi paska nyayian Budi Mulya yang bersaksi, petinggi Bang Indonesia itu menyebut keterlibatan Boediono dan kebijakannya. Dan kalau bicara Boediono saat itu adalah Gubernur BI masa Pak Presiden tidak tahu. Mantan Wakil Presiden  Jusuf Kalla bahkan menyebutkannya bahwa kasus Century adalah perampokan. Ngeri…belum mantan ketua KPK Antasari Azhar (AA) yang juga sempat bernyanyi soal Century

Untuk yang ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memang  angkat bicara dan menjawab semua bantahan testimonial AA tersebut, Tapi ya namanya Pak SBY jika menyangkut dirinya dan kelauraga  ia selalu reaktif dan pasti langsung bantah.

Menurut pengamat politik komunikasi dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Gede M Soekawati, bahwa Komunikasi Politik Presiden SBY makin melorot, pasalnya jika dia mau ambil simpati rakyat di jelang masa akhir jabatannya lebih memilih sikap yang elegan. ” Kalau yang menyakut dia dan Istana kenapa SBY ini sering respon cepat, tapi soal lain alot dan tak ada solusi,” ujar Gede pada POROSNEWS.COM (13/4)

Diakui Gede komunikasi politik  SBY kurang kuat kini, beda dengan awal-awal dia jadi Presiden. “Ini beda, karena SBY selalu menempatkan dirinya pada  posisi di dzolimi, ini yang menjadikan  SBY melorot terus, termasuk saat ini hasil Pileg partai Demokrat yang mana dia Ketua Umumnya kan melorot  dukungannya,”jelas Gede.

Secara kekuatan Komunikasi Politik ini perlu lebih berani kalau tidak spektakuler dan buat terobosan bukan karena ada keluhan dan respon dari luar, lanjut Gede.

“SBY nampaknya sebagai peguasa lemah dalam bidang komunikasi politik. ini mungkin faktornya Bidang Informasi/Public Relation;  dan Bidang Komunikasi Politik di lingkaran Istana lemah pula, harusnya Presiden SBY perlu Public Relations (PR) atau umumnya orang Indonesia menyebutnya “Humas”.  Dalam kegiatan politik fungsi PR jelas berada pada struktur kekuasaan dan fungsi eksekutif. Secara eksekutif maka fungsinya menjalankan kegiatan PR untuk aktivitas dalam negeri dan luar negeri. Karena landasan PR adalah prinsip kesamaaan kepentingan tidak mencerminkan kepentingan pribadi dalam status komunikator terhadap orang lain (komunikan),” terang Gede.

Presiden SBY juga bisa jadi sebagai dirinya adalah PR bagi dirinya sebab hakekatnya ada empat pilar yang utama dalam posisi PR yang akan membantu Presiden SBY ini, yaitu untuk public understanding, public support, public
corporate dan public confidence.

Selama ini fungsi yang selalu dijalankan adalah yang terakhir. Percaya diri, namun kosong akhirnya alias tanpa subtansi, dan ke- PR-annya hanya untuk kepercayaan diri. Ini jelas salah karena tiga pilar lainnya  yang sangat berperan penting tidak dijalankan.

Menurut Gede, dengan prinsip PR ini komunikasi politik akan bisa bangkit secara benar. bukan hanya tatanan wacana, prinsip demokrasi menempatkan hak-asasi manusi pada tingkat terhormat, hak berkomunikasi sebagai bagian dari hak asasi manusia pada negara  penganut sistem demokrasi mendapat perlindungan negara atau pemerintah. Karena sistem PR adalah sistem demokrasi maka setiap individu dalam posisi sebagai komunkator maupun sebagai komunikan mempunyai hak yang sama. dan tidak ada kecenderungan saling mendominasi antara satu dengan yang lain.

Karena kekuatan Presiden SBY saat dipilih dari awal sampai periode kedua ini mengunakan pola komunikasi pencitraan maka
kepentingan PR dalam lingkaran SBY nampaknya diperlukan secara cerdas dan harus dengan implementasi baik. Sebuah
demokratisasi komunikasi tentu akan bercirikan sikap individu yang dijadikan aktif sebagai objek komunikasinya, lalu pesan
yang dikomunkasikan akan dipertaruhkan dan juga kualitas pesan yang diterima publik, tegas Gede.

Jelas yang terjadi kini di lingkaran Istana komunikasi kembali pincang dan tak seimbang karena ini adalah kekuatan komunikasi politik untuk bisa terjaga dan tidak melakukan komunikasi lobinya yang kuat.

“Karena komunikasi politik bukan menjadi keluh kesah, yang ada tapi implementasi yang nyata,” tutup Gede. (pnc/am)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.