Home Nasional Hukum Bamsoet: Kesaksian Boediono Hanyalah “Cuci Tangan”

Bamsoet: Kesaksian Boediono Hanyalah “Cuci Tangan”

0
SHARE

centuryPOROSNEWS.COM  – Pada 9 Mei mendatang, Wakil Presiden Boediono bakal menjalani sidang sebagai saksi kasus Century di Pengadilan Tipikor Jakarta. Beragam opini dan asumsi pun bermunculan. Bahkan beberapa di antaranya muncul gerakan khusus membela posisi Boediono dalam mega skandal tersebut. Entah siapa dan entah dari mana.

“Ya namanya juga usahe. (Yang jelas) kebenaran tidak dapat dikalahkan,”ujar Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo kepada PorosNEws.COm, Rabu, (7/5).

Akan hal itu, Bamsoet juga menilai  kesaksian Boediono di persidangan nanti hanyalah kesaksian bisu berbalut formalitas sebagai tanda dirinya tak terlihat melanggar hukum.

“Saya menduga kesaksian Boediono tidak akan berbeda dengan SMI (eks Kemenkeu) yang terkesan buang badan atau cuci tangan. Kalau dalam kesaksian kemarin SMI menyalahkan BI atau Boediono. Pada persidangan 9 Mei nanti, giliran  Boediono menyalahkan LPS dan tetap mengatakan bahwa keputusan utk memberikan FPJP Rp.689M dan bailout Rp.6,7T itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Meski dilakukan dengan melanggar aturan dan penuh manipulasi serta menurut BPK akibat kebijakan itu negara telah dirugikan Rp.7,4T,”ujarnya

Sepercik harapan terucap dari anggota komisi III DPR itu. Bahwasannya dalam menyidangkan pejabat sekelas Boediono yang kini seorang Wakil Presiden, diharapkan baik jaksa KPK maupun hakim agar tidak gugup menghadapinya. Apalagi sampai keteteran keluar keringat dingin gara-gara kehabisan nyali .

“Untuk itu saya berharap, baik Jaksa Penuntut KPK maupun Majelis Hakim jeli dan tidak mati gaya karena grogi atau kalah hawa karena berhadapan dengan seorang Wakil Presiden dengan pengawalan bersenjata  ketat dan menakutkan. Jaksa dan Hakim harus tetap teguh dan percaya diri,”katanya.

Sesungguhnya berdasarkan temuan BPK dan Pansus Kasus Century DPR, tanda Bamsoet, kebiijakan Boediono itu telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Yakni, telah menguntungkan orang lain. Yakni pemilik bank dan nasabah besar seperti Boedi Sampoerna, beberapa BUMN besar dan Yayasan BI sendiri yang seharusnya tidak berhak melakukan penarikan dana melebihi ketentuan yaitu Rp.2miliar.

“Serta menguntungkan diri sendiri, yaitu upaya membersihkan diri sendiri dari jeratan hukum dg mengembalikan dana FPJP dari kantong LPS sebesar Rp.689M ke BI yg diketahui dicairkan secara tidak sah dan melanggar hukum,”tutupnya. (PRASTYO/PN)

 

 

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY