Home Nasional Kinerja KPU Jeblok, Buya Syafii Maarif Diusulkan Gantikan Husni Kamil Manik

Kinerja KPU Jeblok, Buya Syafii Maarif Diusulkan Gantikan Husni Kamil Manik

0
SHARE

SYAFII MAARIF

POROSNEWS.COM – Kinerja  Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 jeblok. Beragam persoalan masih melilit pelaksanaan Pemilihan Legilastif (Pileg) 2014. Dari masalah penetapan DPT yang karut marut, sosialisasi, distribusi logistik pemilu, hingga rekapitulasi yang terancam molor. Janji untuk meningkatkan mutu dan kualitas pemilu dengan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih hingga 75 persen juga terancam tidak terealisasikan.

“Apabila dibandingkan dengan KPU periode sebelumnya saja (Hafidz Azhari cs), prestasi dan kinerja KPU saat ini sepertinya masih di bawah level KPU sebelumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan KPU periode sebelumnya lagi (Ramlan Surbakti cs) masih jauh banget,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila, Hukum, Dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (PUSKAPHDEM – UNNES) Arif Hidayat di Semarang dan akademisi STAIN Purwokerto Ahmad Muttaqin, kemarin (08/05).

Menurut Arif, jebloknya kinerja KPU saat ini lantaran koordinasi dengan KPUD setiap provinsi sangat buruk. Ini dibuktikan dengan beragam persoalan muncul pada saat persiapan dan perhelatan hajatan demokrasi lima tahunan itu. Seperti keterlambatan pengiriman logistik pemilu, tertukarnya sejumlah logistik, kertas suara yang sudah tercoblos lebih dahulu sebelum pelaksanaan, prilaku negatif KPPS disejumlah daerah, hingga rekapitulasi setiap provinsi yang terancam mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan di awal.

Dari segudang masalah itu, kata Arif, titik yang paling krusial mengenai penyelesaian rekapitulasi dan pengumuman hasil Pemilu Legislatif 2014 pada 9 Mei 2014. Bila tenggat tersebut terlewati, KPU terancam pidana karena melanggar Pasal 319 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Sanksi melanggar jadwal tahapan pemilu sesuai pasal 319 UU adalah penjara lima tahun dan denda Rp 60 juta.


Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, rekapitulasi nasional hasil penghitungan perolehan suara diselenggarakan pada 26 April-6 Mei 2014. Adapun UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menyatakan bahwa penetapan hasil pemilu dilakukan pada 9 Mei 2014 atau tepat 30 hari setelah pemungutan suara. 


“Ketakutan meleset dari 
tanggal 9 Mei itu sudah terlihat jelas. Ini dapat dilihat dari berulangkalinya KPU meminta agar peserta rapat pleno tidak terlalu melakukan perdebatan panjang tentang dalam rapat pleno rekapitulasi nasional. Bila kemungkinan buruk itu terjadi (meleset dari tanggal 9) maka sebaiknya anggota KPU mengundurkan diri saja. Karena dianggap tidak amanah sesuai dengan UU”.


Sebagai gantinya, kata Ahmad Muttaqin, dibentuk Panitia Ad Hoc (PAH) untuk melanjutkan tugas dari KPU sebelumnya. Orang-orang yang masuk di PAH sebaiknya yang tidak memiliki vested interest (konflik kepentingan).  Sebagai contoh Buya Syafii Maarif dan Romo Benny. Kedua orang tersebut dinilai sudah tidak lagi mengejar kekuasaan dan jabatan serta hanya memikirkan persoalan kebangsaan.

Apabila tetap memaksakan anggota KPU yang ada saat ini, tambahnya, tidak ada yang berani memastikan kualitas pesta demokrasi seperti Pilpres nanti akan lebih baik dari Pileg 2014.

“Wong nilai pada tugas sebelumnya masih C minus. Bagaimana dengan tugas yang akan datang dan lebih berat dan bisa menjadi B plus”.(PN-PRAS-002)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY