Home Nasional Daerah Gila, Serambi Makkah Dihuni Geng Pemerkosa

Gila, Serambi Makkah Dihuni Geng Pemerkosa

0
SHARE

pemerkosaanPOROSNEWS.COM  –  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengecam tindak pemerkosaan berkelompok di Gampong Lhok Bani Kota Langsa, Aceh, 1 Mei 2014. Perkosaan diduga dilakukan oleh 8 orang, salah satunya masih berusia anak 13 tahun, terhadap Y, perempuan yang dituduh melakukan pelanggaran atas aturan daerah tentang khalwat/mesum.

“Komnas Perempuan memperingatkan semua pihak untuk memprioritaskan pemulihan perempuan korban, upaya penegakan hukum, memutus impunitas pelaku kekerasan dan mengurai akar masalah dalam menyikapi persoalan ini,” kata Komisioner untuk Subkomisi Partisipasi Masyarakat dan Subkomisi Pendidikan Komnas, Neng Dara Affiah, Sabtu 10 Mei 2014.

Dalam pernyataan pers, ia mengatakan pemerkosaan adalah tindak kejahatan luar biasa yang berakibat trauma berkepanjangan dan bahkan mampu menghancurkan diri dan kehidupan korban. Upaya pemulihan hak-hak korban menurutnya membutuhkan dukungan banyak pihak.

Hal itu menurutnya dapat diperoleh dengan penerapan pendekatan layanan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem ini memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi korban dalam mengakses keadilan, melalui koordinasi layanan pemulihan komprehensif yang melibatkan lintas sektor, seperti layanan medis, psikologi, bantuan hukum dan pendampingan, serta jaminan perlindungan memadai dari perlakuan diskriminasi hukum dan ancaman yang membuat korban takut memberikan keterangan atas perkosaan yang dialaminya. Koordinasi, menurut Dara, akan efektif terbentuk bila berpijak pada pengalaman korban dengan tidak menyalahkan korban.

“Pemerkosaan yang dialami Y sebagai perbuatan yang harus diberantas. Latar peristiwa tidak dapat dijadikan alasan pembenar melainkan disikapi sebagai bentuk penghukuman tidak manusiawi yang tidak dapat ditolerir,” katanya.

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memandatkan pemerintah daerah setempat memastikan perlindungan bagi perempuan. Sebagai turunannya, peraturan daerah Aceh tentang Perlindungan Perempuan (Qanun No. 6 Tahun 2009), Pemda di semua tingkat berkewajiban memastikan bantuan pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikosial bagi perempuan korban.

“Untuk itu, Komnas Perempuan mendorong Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Langsa menyelenggarakan koordinasi yang dimaksudkan di atas untuk memastikan akses korban pada keadilan,” ujar Dara.

Komnas juga mendukung langkah kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus perkosaan berkelompok ini. Komnas mendesak kepolisian agar mengusut tuntas dan memastikan proses hukum bagi semua pelaku. Hal ini mengingat bahwa pada kasus sebelumnya pada 2010, sebagian pelaku pemerkosaan terhadap tahanan perempuan yang diduga melakukan pelanggaran aturan daerah di Langsa masih melenggang bebas.

“Demi kewibawaan hukum dan keadilan, Komnas berharap langkah proaktif Kepolisian juga akan diikuti oleh pihak kejaksaan dan pengadilan dalam memastikan proses hukum bagi pelaku dengan ancaman hukuman maksimal,” kata Dara. PN-PRAS/VN)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY