Home Nasional Hukum MK Kebanjiran 702 Permohonan Sengketa Pileg

MK Kebanjiran 702 Permohonan Sengketa Pileg

0
SHARE

makhamah-konstitusiPOROSNEWS.COM – Prediksi Mahkamah Konstitusi (MK) yang meyakini jumlah perkara sengketa Pemilu 2014 jauh lebih sedikit jika dibanding Pemilu 2009 meleset. MK kebanjiran 702 permohonan sengketa hasil pileg.

“Pada 2009 ada 628 perkara oleh 38 parpol. Tahun 2014 dengan 15 parpol ternyata bisa sampai 702. Disimpulkan ada kenaikan jumlah perkara jika dibandingkan dengan 2009,” kata Sekjen MK Janedjri Gaffar, di Jakarta, Selasa (13/5).

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva meyakini jumlah perkara yang bakal ditangani pihaknya akan jauh lebih sedikit jika dibanding Pemilu 2009. Salah satu alasannya adalah jumlah parpol peserta Pemilu 2014 jauh lebih sedikit jika dibanding pemilu sebelumnya.

Janedjri menjelaskan, 702 perkara yang bakal ditangani MK terdiri dari 30 gugatan perseorangan calon anggota DPD, dan 672 perkara yang diajukan 12 parpol nasional dan dua parpol lokal di Aceh.

Salah satu faktor penyebab tingginya perkara pemilu kali ini jika dibanding pemilu sebelumnya adalah banyaknya perkara yang disengketakan di MK oleh parpol. Jika pada 2009 satu parpol bisa mengajukan 17 perkara, pada 2014 rata-rata satu parpol mengajukan 48 berkara.

“Pada 2009, satu parpol mengajukan sebanyak 17 perkara, pada 2014 ini diajukan rata-rata 48 perkara maka, bisa dilihat adanya kenaikan dibandingkan dengan jumlah perkara pada 2009,” ujarnya.

Dikatakan, dari seluruh perkara yang masuk di MK, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya provinsi yang tidak dimohonkan. Artinya, hampir semua provinsi kecuali Yogyakarta pelaksanaan pemilunya bermasalah.

“Dari perkara yang masuk, dapat diketahui, seluruh parpol mempersoalkan perolehan suaranya yang telah ditetapkan KPU, kecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya satu provinsi yang tidak dimohonkan, selebihnya dipersoalkan oleh peserta pemilu,” katanya.

Setelah melakukan proses verifikasi MK meminta seluruh pemohon sengketa hasil Pileg 2014 melengkapi berkas permohonannya. Sebab, tidak ada satu pun pemohon baik dari parpol nasional, lokal, dan perseorangan calon anggota DPD menerima Akta Permohonan Lengkap (APL).

“Berdasarkan data semua menerima Akta Permohonan Tidak Lengkap (APTL). Artinya seluruh pemohon harus melengkapi berkas permohonannya, dan memperbaiki selama 3×24 jam. Paling lambat Kamis (15/5) pukul 23:51 WIB,” kata Janedjri Gaffar. (PN-PRAS/BST)

 

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY