Home Nasional Hukum Status PNS Udar Pristono Belum di Non Aktifkan

Status PNS Udar Pristono Belum di Non Aktifkan

0
SHARE

udar dan jokowiPOROSNEWS.COM   – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (12/5). Namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI belum melakukan penonaktifan status pegawai negeri sipil (PNS) Pristono.

Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan pihaknya belum menerima surat penetapan tersangka Pristono secara resmi dari Kejagung. Karena itu, BKD DKI belum bisa menetapkan status PNS anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini.

“Jadi Pak Pristono belum kami nonaktifkan sebagai PNS, karena kami masih mencari surat penetapan tersangkanya. Untuk saat ini, Pak Pris belum non aktif,” kata Made di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (13/5).

Karena Pristono tidak memegang jabatan kunci, sehingga penetapan tersangkanya tidak berkaitan dengan kinerja. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk menunggu proses hukumnya, apakah ditahan atau tidak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Biasanya seorang PNS dinonaktifkan apabila sudah ditahan. Sedangkan saat ini, Pristono belum ditahan Kejagung, maka statusnya belum non aktif jadi PNS.

“Sesuai dengan PP tersebut, kalau status sudah tersangka dan ditahan yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Nah sekarang kan Pak Pris baru tersangka dan belum ditahan,” ujarnya.

Kendati demikian, karena Pristono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang, maka akan ada penyesuaian gaji yang diterimanya.

Pristono akan menerima gaji sebesar 75 persen, tidak lagi 100 persen. Kemudian tidak menerima semua tunjangan jabatan atau apa pun.

“Selama belum ditahan, sekarang dia hanya terima gaji pokok saja, itu pun cuma 75 persen,” ungkapnya.

Seperti dibertakan sebelumnya, dalam kasus pengadaan transJakarta dari anggaran 2013 terjadi indikasi mark up atau penggelembungan anggaran. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 ditetapkan dua tersangka yaitu, DA (Drajat Adhiyaksa) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dia selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014, dan

Kemudian ST (Setio Tuhu) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Lalu tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menambah jumlah dua tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu

UP (Udar Pristono) Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

P (Prawoto) Pegawai Negeri Sipil (Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. (PN-PRAS/BST)

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY