Home Nasional Hukum Gila, Koruptor Kelas Busuk Kian Dimanja

Gila, Koruptor Kelas Busuk Kian Dimanja

0
SHARE
ANggoro Widjojo (Foto : Ist)
ANggoro Widjojo (Foto : Ist)

POROSNEWS.COM – Meski sempat melarikan diri dan membuat gaduh, namun status buron Anggoro Widjodjo tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dan penuntut umum KPK untuk menjatuhkan vonis berat kepada yang bersangkutan.

Vonis lima tahun penjara terhadap pemilik PT Masaro Radiokom itu melengkapi tren vonis ringan kepada buron korupsi yang tertangkap seperti, Nunun Nurbaeti yang divonis 2 tahun 6 bulan penjara, tuntutannya pun ringan hanya 4 tahun.

Kemudian, Muhammad Nazaruddin yang divonis hukuman penjara 4 tahun dan 10 bulan penjara dari tuntutan 7 tahun penjara. Istrinya, Neneng Sri Wahyuni yang juga menyandang status buron sebelum tertangkap dipidana 6 tahun penjara. Tuntutannya juga 7 tahun penjara.

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma menilai, upaya menimbulkan efek jera dalam perkara korupsi sekarang ini masih sebatas wacana karena pada praktiknya pemidanaan yang diberikan tidak maksimal.

Menurutnya, disamping adanya faktor X, aparat hukum sering terjebak pada limitasi hukuman sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada tersangka. Seperti Anggoro yang disangka kasus suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Hukuman maksimal pada pasal tersebut memang hanya 5 tahun. Namun hukum tidak kaku. Jaksa dan hakim diharapkan mempertimbangkan aspek keadilan dalam perkara Anggoro.

“Menurut saya kasus (Anggoro) ini harus dilihat dalam sudut pandang non-hukum saja tapi juga soal keadilan. Aparat hukum jangan terjebak limitasi hukuman sebatas dalam pasal 5 ayat (1) huruf b tetapi menerobosnya dan bisa menghukum lebih lama yang bisa menjerakan pelaku korupsi,” kata Alvon, di Jakarta, Rabu (2/7).
Sementara itu, Pengamat hukum Margarito Kamis juga menyayangkan vonis Pengadilan Tipikor, Jakarta, kepada Anggoro. Alasannya, bukan hanya yang bersangkutan sempat menyandang status buron tetapi, proyek SKRT yang diupayakannya hidup kembali tidak berjalan optimal.

Dengan begitu, vonis hakim dan upaya KPK dalam mengusut perkara Anggoro menjadi antiklimaks. Apalagi, KPK secara institusi juga dirugikan dalam proses pengusutan perkara Anggoro.

“Dalam kasus Anggoro ini saya berpendapat hukuman ini ringan. Alasannya proyek yang sudah mati itu dihidupkan lagi, dan ternyata tidak berjalan sebagaimana seharusnya maka, faktor buron itu plus biaya dan atau energi bangsa ini mencari dia, dan amburadulnya proyek atau terbengkalainya proyek itu harus dikombinasikan menjadi faktor yang memberatkan hukuman,” ujarnya. (Pras/bst)

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY