Home Nasional Daerah Sengketa Pilkada di MK, KPK Bakal Dalami Keterlibatan 15 Kepala Daerah

Sengketa Pilkada di MK, KPK Bakal Dalami Keterlibatan 15 Kepala Daerah

0
SHARE
Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas

POROSNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku bakal mendalami sejumlah Kepala Daerah yang terlibat suap-menyuap dengan terpidana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Setidaknya ada 15 kepala daerah yang disebut dalam fakta persidangan dan telah terbukti menyuap Akil Mochtar. Hanya ada satu sengketa pemilukada yang tidak terbukti melakukan penyuapan atas Akil yaitu Lampung Selatan. “Akan kita review putusan yang sudah ada kaitannya dengan pihak-pihak yang sudah terkait dalam putusan-putusan yang sudah terlebih dahulu diputuskan oleh hakim Tipikor dan semua akan kami review,” kata wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2014. Lebih lanjut Busyro menjelaskan, keputusan majelis hakim Tipikor tentang suap –menyuap dalam tubuh MK dapat dijadikan bukti otentik untuk meriview kejahatan tindak pidana pemilu yang dilakukan kepala daerah selama bersengketa di MK. Namun demikian, pihaknya akan melakukan telaah lebih dalam atas hal tersebut. “Yang jelas itu butuh telaah mendalam dan tidak bisa secara reaktif hanya mengandalkan statement tertentu saja,” tutup Busyro. Sekedar informasi, Akil Mochtar pernah menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada di MK. Diantaranya sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Timur, Kemudian Lebak (Banten), Palembang (Sumatera Selatan), Pilkada Kabupaten Buton, Empat Lawang, Pulau Morotai, Tapanuli Tengah, Jawa Timur, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Nduga dan Provinsi Banten. (ANT/PN).

Komentar Anda

LEAVE A REPLY