Home Nasional Hukum Timses Jokowi-JK : Cari Selamat, Demokrat Gabung Ke Prabowo-Hatta

Timses Jokowi-JK : Cari Selamat, Demokrat Gabung Ke Prabowo-Hatta

0
SHARE
Presiden SBY, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, (Foto : Ist)

 

Presiden SBY, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, (Foto : Ist)
Presiden SBY, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, (Foto : Ist)

POROSNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Partai NasDem yang juga salah satu tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Akbar Faisal menilai bergabungnya Partai Demokrat kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dipandang sebagai upaya licik berlindung dibelik kekuatan besar untuk mencari selamat dari berbagai kasus yang menerpa PD, salah satunya adalah kasus Bank Century.

“Ini kan jelas mereka oportunis sekali. SBY dan Demokrat khawatir jika berhadapan dengan pemerintah baru yang bersih dan tegas kelak,” kata Akbar di jakarta, Selasa, 1 Juli 2014.

Lebih lanjut mantan politisi Partrai Hanura itu menambahkan, sikap SBY yang memberikan dukungan politik kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dianggap merendahkan martabat dirinya sendiri. Betapa tidak, dalam dunia militer SBY adalah seniora Prabowo. Dan SBY juga ikut menandatangai Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo dari jabatan Pangkostrad pada tahun 1998 kala itu.

Namun demikian, SBY terpaksa merapat ke poros Prabowo-Hatta lantaran ingin cari selamat dari berbagai kasus yang membelitnya, terutama setelah ia tidak lagi menjadi presiden. “Harge teresebut harus dibayar agar posisinya kelak aman dari berbagai kasus Century, setelah ia tidak lagi berkuasa,” tegas Akbar.

Masih kata Akbar, dukungan politik yang diberikan SBY kepada Prabowo-hatta juga tidak gratis, sebagai kompensasi dari hal tersebut, maka kasus pembobolan Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun tidak akan pernah diungkit kembali. Akbar amat yakin, jika skenario penyelematan Bank Century berkaitan erat dengan terpilihnya kembali SBY sebagai presiden RI kedua pada tahun 2009.“Padahal kasus tersebut adalah hutang politik dan hukum terbesar pemerintahan SBY-Boediono. Dan sudah seharusnya kasus tersebut diselesaikan,” tutup Akbar. (RAM/PN).

Komentar Anda

LEAVE A REPLY