Home Nasional Hukum Undang Panglima TNI, Kapolri, BIN, Kemenkopolhukam Bahas Keamanan Jelang Pilpres

Undang Panglima TNI, Kapolri, BIN, Kemenkopolhukam Bahas Keamanan Jelang Pilpres

0
SHARE
Menkopolhukam, Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Foto : Ist
Menkopolhukam, Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Foto : Ist
Menkopolhukam, Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Foto : Ist

POROSNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang dilaksanakannya pemilu presiden (pilpres) pada tanggal 9 Juli mendatang, tensi politik dan persaingan antar kedua pasangan capres-cawapres semakin memanas. Untuk mengantisipasi sekaligus meredam kemungkinan terjadinya gejolak, Kementrian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengumpulkan segenap aparat keamanan terkait.

Menteri Polhukam Marsekal (Purn) Djoko Suyanto mengaku tensi politik semakin memasan. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kapolri (Jenderal Sutarman), Panglima Tentara Nasional Indonesia (Jenderal Moeldoko), Kepala Badan Intelejen Negara (Letjen Marciano Norman) menhghasilkan enam kesimpulan untuk mengawasi pelaksanaan dan pengamanan selama pilpres berlangsung.

Kesimpulan pertama adalah, aparat Polri dan TNI memastikan diri bakal tetap netral dalam pilpres. Dan bagi anggota yang melanggat aturan yang sudah ditetapkan maka akan mendapatkan sanksi dari kesatuan terkait.

“Kedua Pegawai Negeri Sipil juga harus netral, namun pada saat pencoblosan tetap menggunakan hak pilihnya,” jelas jenderal bintang 4 tersebut dalam jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukan, di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2014.

Ketiga, aparat keamanan baik TNI dan Polri akan melakukan penjagaan penuh sejak seminggu sebelum pencoblosan. TNI juga akan mengerahkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk mendukung kegiatan operasional selama pemilu presiden berlangsung. Kemudian kesepakatan keempat, aparat akan bertindak tegas bagi golongan manapun yang akan bertindak dan membuat kerusuhan, perkelahian maupun tindakan lain yang melawan hukum.

“Kelima, Bawaslu dan segenap kelompok masyarakat diminta ikut mengawasi praktik kecurangan dalam pilpres, baik politik uang, intimidasi dan penggelembungan suara. Dan untuk yang  terakhir setiap instansi atau pemerintah baik pusat maupun daerah diminta membentuk pusat pengendalian krisis untuk memantau setiap kejadian yang ada di daerah masing-masing,” tutup Marsekal Purn Djoko.

Sekedar informasi, pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) sendiri berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014 dan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Pasangan pertama adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (BAS/PAN). 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY