Home Nasional Hukum Terbukti Langgar Kode Etik, DKPP Pecat 12 Penyelenggara Pemilu

Terbukti Langgar Kode Etik, DKPP Pecat 12 Penyelenggara Pemilu

0
SHARE
Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, Foto : Ist
Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, Foto : Ist

POROSNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memberhentikan 12 penyelenggara pemilu. Hal tersebut diputuskan dalam Sidang DKPP, pada Jum’at, 4 Juli 2014. Mereka diberhentikan dengan tetap oleh DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, keputusan lembaganya memberhentikan pemyelenggara pemilu tersebut adalah murni untuk menegakkan aturan yang ada dan sama sekali tidak bermaksud mengganggu pelaksanaan pemilu presiden yang semakin dekat.

“Putusan jelang Pilpres ini tidak bermaksud untuk mengganggu penyelenggaraan Pilpres. DKPP sesuai undang-undang memang diamanatkan untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Semua sanksi tolong diterima saja. Ini bukan untuk menyakiti para Teradu. Akan tetapi, semuanya demi Pilpres yang berintegritas serta untuk menjaga wibawa lembaga, baik KPU maupun Bawaslu dari orang-orang bermasalah,” ujar Ketua Majelis sidang yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqien melalui keterangan tertulis DKPP yang diterima PorosNews.com pada Jum’at malam.

Adapun Ke-12 penyelenggara Pemilu tersebut semuanya berasal dari jajaran KPU di beberapa daerah, mulai dari Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Mereka adalah Mulkan Siregar dan Ahmad Yani (Anggota KPU Kota Batam), Hasiholan Manullang (Ketua PPS Desa Hariara Pintu, Samosir), Reinhart MY Rory (Anggota KPU Minahasa Utara), Arifin dan Riani (Anggota PPK Kecamatan Kadia, Kendari).

Selain enam di atas, sebanyak enam Teradu dari KPU Kota Tual, Maluku, semuanya juga diberhentikan. Keenam Teradu adalah Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kota Tual, yakni Husain Ali Fadhil (Ketua), Hamra Renleu, Muh Rasyid, Eirene Henderina Jamlaay, Amir Tamher (anggota), dan Zaky Kabalmay (sekretaris). Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, salah satunya dengan sengaja menginapkan kotak suara dari Kota Tual di sebuah hotel saat KPU Provinsi Maluku menggelar rekapitulasi tingkat provinsi.

Selain memberhentikan 12 penyelenggara Pemilu, sidang putusan terhadap 29 perkara ini, sebanyak 73 penyelenggara Pemilu direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik. Sebanyak 49 diberi peringatan, baik keras maupun ringan. Selebihnya, sebanyak empat perkara diberi ketetapan karena DKPP sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk meneruskan perkaranya. Keempat perkara tersebut dari Boven Digoel, Bangkalan, Tanjung Pinang, dan Karimun. (PN/MARC). 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY