Home Nasional Pilpres di Hongong Ricuh, Ini Penjelasan KPU

Pilpres di Hongong Ricuh, Ini Penjelasan KPU

0
SHARE
Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Foto : Ist
Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Foto : Ist
Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Foto : Ist

POROSNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan pemilu presiden (pilpre) di Hongkong pada Minggu (6/7) lalu sempat diwarnai kericuhan, lantaran banyak pemilih yang juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Isu yang beredar komisioner KPU melarang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. KPU bersama dengan petugas PPLN (Panitia Pemilih Luar Negeri) menutup pintu kedutaan RI di Hongkong, walhasil pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

Menanggapi hal tersebut, dua orang komisioner KPU RI yang turut hadir disana, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro mengklarifikasi hal tersebut.  Menurutnya kekisruhan yang terjadi di Victoria Park, Hongkong itu sengaja dibesar-besarkan dan didramatisir.

Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro sendiri membenarkan jika ada protes dari beberapa WNI yang belum menggunakan hak pilihnya. Namun yang menjadi masalah, para WNI tersebut datang ke TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri) telat.

“PPLN telah menyebarkan pemberitahuan memilih kepada WNI di Hongkong untuk menggunakan hak pilihnya pada 6 juli 2014 mulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 waktu setempat di lapangan Victoria Park. Tetapi mereka datang setelah TPSLN ditutup pukul 17.06. Saat itu antrian sudah tidak ada lagi dan KPPSLN sudah umumkan lewat pengeras suara, sehingga sesuai peraturan KPU mereka tidak dapat difasilitasi,” jelas Juri dalam koneferensi pers di kantor KPU, Senin (7/7) malam.

Lebih lanjut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menambahkan sekaligus memastikan bahwa tidak ada kerjasama antara onmun PPLN atau Konsulat Jenderal di Hongkong yang akan mengakomodasi pemilih dengan syarat tertentu.

Sebab, kabar yang beredar bahwa WNI di Hongkong bisa menggunakan hak suaranya asalkan memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Menurutnya hal tersebut sama sekali tidak benar.

“Gambar dan video yang menampilkan komisioner KPU dan Bawaslu sedang dikerumuni oleh pemprotes adalah gambar dari pemprotes sedang minta kejelasan apakah mereka diberi hak untuk memilih atau tidak. Bukan karena komisioner dituduh berpihak pada salah satu pasangan calon,” tutup Juri. (REP/BAS/PN). 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY