Home Nasional Hukum Sigma : Tak Sesuai UU, KPU Harus Batalkan Rekap Suara di Tingkat...

Sigma : Tak Sesuai UU, KPU Harus Batalkan Rekap Suara di Tingkat PPS

0
SHARE
Analis Politik Sigma, Said Salahuddin
Analis Politik Sigma, Said Salahuddin
Analis Politik Sigma, Said Salahuddin

POROSNEWS.COM, JAKARTA – Analis politik Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilu presiden (pilpres) pada tanggal 9 Juli mendatang.

“Rekap suara di tingkat PPS yang dijadwalkan oleh KPU adalah aturan yang keliru dan menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam Pilpres tidak dikenal adanya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan,” kata Said melalui keterangan tertulis yang diterima PorosNews.com, Senin malam, 7 Juli 2014.

Lebih lanjut Said menjelaskan aturan rekapitulasi penghitungan hasil suara antara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) berbeda. Jika dalam pileg tanggal 9 April lalu, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Kelurahan diberikan tugas untuk melakukan rakapitulasi penghitungan suara. Sedangkan dalam pemilu presiden kali ini, sesuai dengan amanat UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, petugas PPS tidak diberikan amanat untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara.

“Dalam pilpres PPS hanya menerima kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara perantara dari KPPS untuk diserahkan kepada PPK. Tugas merekap hasil penghitungan perolehan suara hanya diperintahkan oleh UU kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi, dan KPU pusat saja,” tutup Said. (PN/MARC).

Komentar Anda

LEAVE A REPLY