Home Nasional Zakir: RUU Pilkada itu Penyaluran Syahwat Politik Tanpa Kontrol

Zakir: RUU Pilkada itu Penyaluran Syahwat Politik Tanpa Kontrol

0
SHARE
Koordinator Komunitas Cermin, M Zakir Rasyidin

 

Koordinator Komunitas Cermin, M Zakir Rasyidin
Koordinator Komunitas Cermin, M Zakir Rasyidin

POROSNEWS.COM – Setelah ketuk DPR mensahkan RUU Pilkada melalui sistem perwakilan di DPRD, kecaman terus mengalir dari berbagai kalangan. Koordinator Komunitas Masyarakat Cermin Indonesia, Muhammad Zakir Rasyidin turut menyayangkan sistem tersebut.

Ia menyebut bahwa beberapa fraksi partai politik yang mendukung pengesahan RUU tersebut terlalu bernafsu menyalurkan syahwat politiknya. Sebab, kata dia, sistem tersebut tak hanya membuat demokrasi Indonesia menjadi mundur bahkan memaksa konstitusi jatuh dalam jurang kehinaan.

“Sebab kita tahu dan semua anggota dewan tahu bahwa esensi sebuah pesta demokrasi adalah ketika rakyat diikutsertakan untuk memilih pemimpin mereka. Nah kalau sudah diserahkan ke DPRD apakah ada jaminan pemimpin yang terpilih itu pilihan dan keinginan rakyat?,”terangnya dalam pesan tertulis kepada PorosNews.com, Sabtu, (27/9).

“Nah pertanyaanya, jika memang masih ada kelemahan dalam UU Pilkada yang ada saat ini, mengapa tidak dibenahi saja?,”tambah praktisi hukum itu.

Atas hal itu, ia mencontohkan terkait dengan masalah efesiensi anggaran, konflik sosial dan soal maraknya kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi. “Padahal kita tahu persis bahwa  alasan – alasan tersebut di atas bisa dibenahi tanpa harus merubah Undang-undangnya. Bahkan saya pun menilai bahwa pengesahan RUU Pilkada tersebut patut diduga sebagai bentuk ekspresi ketidaksiapan batin politik kelompok koalisi yang kalah di pilpres  lalu,”terangnya.

Zakir punmengabarkan bahwa beberapa pengacara yang tergabung dalam kelompok  “Indonesia Bersih” akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia. (RK)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY