Home EKONOMI Bisnis Kasus Transjakarta di Cuekin, Kejaksaan Agung Akan Sita Gedung Indosat

Kasus Transjakarta di Cuekin, Kejaksaan Agung Akan Sita Gedung Indosat

0
IST
IST

POROSNEWS — Gedung Indosat terancam akan disita Kejaksaan Agung jika perusahaan operator selular itu tak bisa melunasi uang penganti sebesar Rp 1,3 triliun, terkait kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G. Kepala Sub Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan, Sarjono Turin, mengatakan penyitaan terhadap Gedung Indosat itu akan dilakukan dalam jangka setahun tidak melunasi uang penganti.

“Gedungnya kami rampas sebagai jaminan. Putusannya harus kami laksanakan, satu tahun itu,” kata Sarjono di Gedung Kejakgung Jakarta, Jumat (3/10).

Seharusnya kata mantan jaksa penuntut KPK itu, sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 787K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014 dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT IM2 Indar Atmanto, eksekusi dilakukan sebulan. Namun, lantaran uang pengantinya triliunan rupiah, pihaknya memberikan kelongaran selama setahun.

“Iya, 30 hari. Tapi, karena ini nilainya besar, setahun, kasasinya begitu. Artinya, setelah setahun ini tidak membayar denda akan dirampas asetnya. Itu kan bunyi putusan dari MA begitu. Jaksa selaku eksekutor harus begitu,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana saham milik pemerintah yang berada di perusahaan operator selular itu? Menurut Sarjono, itu bisa di koordinasikan melalui mediasi, karena jaksa selaku eksekutor hanya melaksanakan perintah undang-undang. “Nanti diadakanlah namanya mediasi. Kan nanti uangnya dikembalikan juga ke negara. Tapi, kewajiban undang-undangnya harus dilaksanakan untuk mengganti uang kerugian itu,” tuturnya.

Sebelumnya, pada 16 September lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman mengatakan, tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi terhadap terpidana delapan tahun penjara yang mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto. Indar, kata Adi, dieksekusi dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, Adi  tak menyebutkan tepatnya tempat Indar dieksekusi.

“Hari ini, tim yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Jaksel Afrianto melakukan eksekusi terhadap Indar Atmanto dari Kemayoran,” kata Adi di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (16/9). Setelah melakukan eksekusi, selanjutnya Indar akan ditahan di LP Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat, guna menjalani masa hukumannya.

Selain hukuman pidana penjara, tambah Adi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menghukum untuk membayar uang pengganti keuangan negara yang dibebankan kepada korporasi senilai Rp 1,3 triliun. “Kerugian negara dibebankan kepada korporasi,” ujarnya.

Kasus ini sendiri bermula dari kerja sama PT Indosat Mega Media (IM2) dengan PT Indosat untuk penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz. Namun, belakangan, kerja sama itu dinyatakan melanggar peraturan perundangan yang melarang penggunaan bersama frekuensi jaringan.

Penggunaan bersama frekuensi tersebut menyebabkan PT IM2 tak membayar biaya pemakaian frekuensi kerja sama selama periode 2006 sampai 2012. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akibat kerja sama itu, negara dirugikan sebesar Rp 1,3 triliun.

Terkait hal itu, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) menilai kasus yang menimpa Indar Atmanto perlu dikaji ulang karena diduga terdapat kesalahpahaman tentang penyalahgunaan jaringan frekuensi generasi ketiga (3G). “Definisi apa yang sesungguhnya dianggap merugikan negara harus diubah. Yang bersangkutan kan tidak memperkaya diri dan merugikan negara,” kata Ketua Pelaksana Detiknas Ilham A Habibie di Jakarta, Kamis (2/10).

Kerja sama antara Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi selama ini, ungkap Ilham, merupakan hal yang biasa dijalankan. Selain itu, kerja sama tersebut dilindungi Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraaan Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Ilham mengatakan saat ini ada sekitar tiga ratus penyedia layanan jasa internet di Indonesia yang menjalankan model bisnis layaknya IM2. Ia khawatir nasibnya akan sama dengan kasus IM2 tersebut. “Kerja sama model ini sekarang dianggap menyimpang dan diputuskan bersalah, ini celaka,” kata Ilham.

Pria yang juga Ketua Perhimpunan Alumni Jerman dan anak mantan Presiden BJ Habibie tersebut mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga telah menyatakan kerja sama penyelenggaraan internet antara PT Indosat Tbk dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media, telah sesuai aturan. “Ini mesti diluruskan karena mengancam masa depan industri dan tata kelola sektor telekomunikasi,” ujar Ilham.

Pada sebuah kesempatan, pengamat teknologi informatika Onno Widodo Purbo, jugamengatakan, kasus yang menjerat Indar Atmanto akan berefek buruk pada penyedia layanan internet. Kondisi ini membuat industri internet terancam bangkrut. “Masalah ini bisa menjadi panjang,” kata Onno. Menurut Onno, kasus serupa sebenarnya juga terjadi pada ratusan perusahaan penyedia jasa Internet lainnya atau internet service provider (ISP). Perusahan ISP lainnya terancam ditangkap karena memiliki izin yang sama dengan IM2. “ISP lain yang tidak ditangkap akan memilih tutup karena takut akan risikonya,” tuturnya. Konsekuensi dari keputusan ini, tambah Onno, dapat berdampak pada matinya layanan Internet di Indonesia. Penyedia jasa Internet yang sebagian besar adalah swasta akan memilih menutup usahanya. “Mereka akan memilih tutup usaha atau mundur daripada harus dipenjara,” ujarnya.

Apa yang diungkapkan Onno itu bukan mengada-ada. Dalam pertemuan di Kantor Pusat PT Indosat, komunitas penyelenggara jasa internet, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan itu memang dialami mereka. Karena itu, mereka kemudian bersepakat untuk mengirimi surat kepada Kementerian Kominfo dan Mahkamah Agung, untuk menanyakan kejelasan status hukum dalam berbisnis jasa ISP layaknya yang telah dilakukan oleh IM2. “Kami akan mengirimkan surat ke Kominfo minggu ini untuk menanyakan status lisensi yang diberikan pemerintah kepada kami, apakah masih berlaku atau tidak. Kami juga akan kirim surat untuk minta fatwa ke Mahkamah Agung, apakah izin yang dimiliki ISP ini bisa berdampak ke semua. Karena, hampir sebagian besar ISP menggunakan skema bisnis yang sama seperti IM2 dan Indosat,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Semmy Pangerapan, Selasa (23/9).

Mereka menilai  apa yang telah dilakukan Indar sudah sesuai dengan peraturan dan telah dianggap benar oleh regulator telekomunikasi, seperti Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Namun, nyatanya, Indar tetap dijebloskan ke dalam penjara.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 30 orang perwakilan ISP dan juga Onno, mereka pun sepakat untuk membuat gerakan pita hitam demi solidaritas untuk terus memberikan dukungan terhadap Indar Atmanto. “Kalau misalnya nanti jawaban Mahkamah Agung fatwanya berlaku sama, 71 juta pengguna internet di Indonesia akan terancam tidak dapat akses internet karena akan mati total. Target pemerintah untuk 110 juta pengguna internet di 2015 juga mustahil tercapai,” ujar Andi Budimansyah, Ketua Umum Pengelola Nama Domain Indonesia.

Pada Juni 2013 lalu, Indar juga pernah membeberkan sejumlah kejanggalan dalam kasusnya. Ia menuding adanya perubahan dakwaan yang dilakukan secara diam-diam. Indar selaku terdakwa menilai jaksa membuat seolah-olah dirinya patut dihukum. “Kesalahan ini tidak bisa ditolerir karena sangat fatal. JPU tidak bisa beralasan karena pihaknya salah ketik,” kata Indar, 30 Juni 2013.

Menurut Indar, dalam tuntutan disebutkan perjanjian kerja sama Indosat-IM2 adalah perbuatan korporasi, bukan perbuatan orang per orang, sementara Indar adalah direktur utama yang mewakili atas nama IM2. Karena itu, tambahnya, pada dakwaan ada kesalahan subyek hukum atau error in persona.

Ditepi lain, kasus yang melilit Kejaksaan Agung cuek yaitu kasus Transjakarta. Memang Jokowi dengan terpaksa mengatakan kesediaannya diperiksa oleh Jaksa Agung terkait penangkapan Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono. “Itu kan wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya datang,” kata Jokowi yang terlihat gugup ketika ditanya wartawan,

Ketua progres 98, Faizal Assegaf hal tersebut sangat aneh. “Kenapa baru sekarang Jokowi menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya bersedia diperiksa Kejagung dalam kasus pengadaan bus karatan Trans Jakarta senilai 1,5 triliun?” ujarnya keheranan.

“Ingat Jokowi adalah pribadi yang terkenal pendusta dan paling licin dalam urusan meloloskan dirinya dari jeratan kasus korupsi,” imbuhnya.

Sikap itu pun, lanjutnya, membuat publik khawatir. “Tidak menutup kemungkinan Jokowi hanya sebatas diperiksa namun kemudian fakta keterlibatannya diabaikan oleh Kejagung. Itu sama saja membohongi rakyat,” ungkapnya.

Menepis kekhawatiran tersebut, Faizal Assegaf menghimbau kepada pihak yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk tidak lengah.

“Masyarakat yang anti korupsi harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap Kejaksaan Agung, jangan biarkan terjadinya kolusi terselubung untuk melepas Jokowi dari jeratan hukum,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Front Pelopor Eko Suryo Santjojo kepada pers di Gedung KPK menyampaikan pihaknya hari ini menyampaikan surat yang ditandatangi oleh Rachmawati Soekarnoputri. Isinya mendesak KPK agar lebih transparan dan sungguh-sungguh untuk memproses kasus Jokowi serta kasus SKL BLBI Megawati.

“Selain Kejaksaan Agung, KPK juga harus proaktif untuk memproses laporan kasus Jokowi dan Megawati,” tegas Eko Suryo.

Front Pelopor dan Progres 98 siang tadi mendatangi KPK untuk menyampaikan surat Rachmawati Soekarnoputri.

“Pihak KPK telah menerima surat yang kami sampaikan dan menjanjikan akan segera di berikan kepada Komisioner,” kata Eko Suryo.| ASN -PN /TOM

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.