Home Bencana Akankah Sinarmas, Wilmar, Marubeni, dll Diproses secara Hukum?

Akankah Sinarmas, Wilmar, Marubeni, dll Diproses secara Hukum?

0
SHARE

POROSNEWS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari daerah pemilihan Riau, Intsiawiati Ayus, menilai kedatangan Presiden Joko di sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan sama sekali tak berpengaruh pada penyelesaian kebakaran itu sendiri. “Saya lihat, sudah tiga kali presiden datang, enggak ngefek deh,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).

Apa pasal? “Karena, yang diperlukan saat ini bukan lagi peninjauan-peninjauan seperti itu. Tidak sesimpel itu, ya. Yang kita perlukan saat ini adalah eksekusi, waktunya eksekusi,” tuturnya. Ia juga mengkritik kinerja pemerintah soal aksi pemadaman kebakaran hutan dan lahan, antara lain soal adanya tumpang tindih komando pemadaman, yakni antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut dia, ketidakjelasan komando pemadaman titik api itu membuat pemadaman menjadi lambat dan terkesan gagap. Jika pemerintah tidak memperbaiki struktur manajemen penanganan kebakaran hutan, dia yakin peristiwa seperti ini akan terulang. “Permasalahan asap ini harus dikepung. Tidak bisa lembaga ini sendiri-sendiri. Terukur serius atau tidaknya masalah ini dilihat dari manajemennya,” katanya.

Bukan hanya itu. Ayus juga mengatakan,kalau penanganannya masih seperti sekarang, tujuh sampau sepuluh tahun lagi Sulawesi dan Papua juga akan mengalami hal yang sama. “Karena tujuh tahun lalu pun saya bilang Kalimantan akan begini dan ternyata terbukti terjadi,” ujar Ayus.

Penyebab kebakaran lahan itu sendiri, menurut Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, adalah ulah manusa. Karena itu, kebakaran hutan yang terjadi bukanlah bencana nasional. “Ini perlu dilihat bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan manusia. Jadi ini bukan bencana nasional, in man made dissaster,” ungkap Rasio.

Ditegaskan Rasio, kebakaran hutan adalah kejahatan, manusia baik yang dilakukan orang per orang atau yang dilakukan korporasi atau perusahaan. “Ini adalah kejahatan orang per orang dan korporasi sehingga terjadi bencana,” tuturnya. Ia pun berharap para penegak hukum tetap mengusut para pelaku pembakar hutan dan menghukum mereka. “Kebakaran hutan disebabkan manusia. Dengan demikian ini bukan bencana alam. Kami harapkan semua aparat hukum berpandangan sama,” ujarnya

Menurut Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi, sanksi bagi pelaku perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan masih minim sehingga belum menimbulkan efek jera. “Dari 200 perusahaan yang kami laporkan itu, proses hukum 10 persen, sanksi hanya 0,01 persen, nah mau kami uji juga vonis yang kami berikan. Di Aceh, sanksi perusahaan mencapai Rp 300 miliar, izin dicabut pemda, di Riau ini vonis buat perusahaan tidak mencapai 5 persen,” ungkap Zenzi.

Padahal, menurut Zenzi, bencana asap tahun ini lebih sesuai dengan istilah “kejahatan terencana dan terkoordinasi” dibandingkan sebagai bencana nasional. “Kami lebih setuju kebakaran yang didorong bencana nasional merupakan kejahatan terencana, karena ini kejadian alternatif, kejadian yang tak biasa terjadi,” katanya.

Sejak era 1990-an, tambahnya, pembakaran hutan adalah salah satu prosedur untuk membuka lahan baru agar lebih subur. Persoalan dan perilaku ini yang belum bisa diubah dan menjadi kebiasaan rutin. “Sampai di sini ada tanggung jawab, seperti ini tanggung jawab korporasi, itu terjadi sejak tahun 1990-an. Apakah Bumi Nusantara ini tak berpenghuni? Nah, ini yang penting kita tanggung jawab,” tutur Zenzi.

Lebih lanjut Zenzi katakan, kebakaran hutan meningkat selama 5 tahun terakhir atau sejak 2010. Masalah ini harus diatasi dengan tindakan tegas dari pemerintah agar tak menjadi bencana asap setiap tahun. “Kita melakukan riset, pertama ada korelasi, jumlah izin, dan jumlah kebakaran asap, peningkatan periode kebakaran meningkat dari 2010,” ujarnya.

Sebelumnya, Walhi merilis nama-nama korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. “Upaya penegakan hukum belum pada titik yang diharapkan, meski ada perusahaan yang teridentifikasi, namun upaya konkret untuk memberikan efek jera perusahaan belum terlihat,” ungkap Manejer Kampanye Walhi Edo Rakhman di Jakarta pada 1 Oktober lalu.

Walhi mencatat, kebakaran hutan dan lahan 2014 melibatkan sejumlah grup perusahaan raksasa. Di Kalimantan Tengah, misalnya, kebakaran hutan didalangi oleh Grup Wilmar, yang teridentifikasi 14 anak perusahaan yang areal konsesinya terbakar. Perusahaan kedua adalah Sinarmas, dengan 13 anak perusahaan yang berdiri di atas lahan Kalimantan Tengah.

Akan halnya wilayah Riau, lanjut dia, perusahaan teridentifikasi adalah enam anak perusahaan Sinarmas dan enam anak perusahaan produsen bubur kayu dan kertas terintegrasi Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL Group). Grup Simederby, First Resource, dan Provident juga menyumbangkan satu anak perusahaannya dalam aksi pembakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah Sumatera Selata, menurut Walhi, dalang perusahaan besar pembakar hutan tersebut 11 anak perusahaan Grup Wilmar, delapan anak perusahaan Sinarmas, empat akan perusahaan Sampoerna, tiga anak perusahaan PTPN, masing-masing satu anak perusahaan Simederby dan Cargil, serta tiga anak perusahaan Grup Marubeni. “Sementara wilayah Jambi masing masing ada dua anak perusahaan Sinarmas dan Wilmar,” kata Edo.

Pihak Walhi menyatakan bertanggung jawab atas data dan nama perusahaan yang disebar kepada media. Sebab, penyebutan nama-nama perusahaan terindikasi setelah melewati tahapan investigasi valid. (Ron/Ton/pribuminews)

 

Komentar Anda