Home EKONOMI Freeport yang Istimewa dan Cengkraman Goliat di Timika (Bagian I)

Freeport yang Istimewa dan Cengkraman Goliat di Timika (Bagian I)

0
SHARE

4POROSNEWS – Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia kembali menyita perhatian. Dua menteri kabinet kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla terlibat perseteruan. Perbedaan pendapat antara dua menteri ini bukan baru kali ini saja terjadi, namun sudah terjadi beberapa kali dan yang terbaru terkait Blok Masela dan kontrak Freeport.

Kedua pejabat negara tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Sudirman Said, dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Bahkan, keduanya berdalih ingin membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, lebih melihat dari rencana menteri ESDM. Ia menilai, Sudirman Said tampaknya hanya satu subjek dalam proses renegosiasi kontrak Freeport.

“Gak mungkin pak SS berani mngambil keputusan yang sangat penting dan strategis seperti kontrak tambang Freeport tanpa lebih dulu mendapat approval dari pemimpin tertinggi negara. Pak RR (Rizal Ramli) boleh saja teriak-teriak mengecam pak SS (Sudirman Said). Tapi pak SS tetap melanjutkan rencana kesepakatan prinsip dengan Freeport tersebut. Kenapa pak SS bergeming? Saya kira karena beliau memang sudah mendapat dukungan dari pemimpin negeri,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).

Menururtnya, jika Sudirman Said “keblinger”, presiden pasti sudah memperingatkan dan mengoreksi kebijakan atau keputusan Menteri ESDM. Bahkan konon menurut sepengetahuannya, Sudirman Said selaku Menteri ESDM, hanya menjalankan perintah.

“Konon pak SS justru hanya menjalankan perintah. Apakah sudah terjadi rekayasa kebijakan dan pengambilan keputusan? Adakah pejabat yang sedang memainkan peran penting tapi ingin terlihat selalu bersih sambil mencari kambing hitam untuk di ‘kuyo’? Apakah sudah terjadi rekayasa kebijakan, agar citra politik tetap terjaga? Silakan bapak/ibu gunakan logika sederhana untuk menjawab pertanyaan tersebut,” ucapnya.

Bahkan dia menambahkan, bahwa masa pemerintahan Presiden SBY, sudah sangat nyata melanggar UU No.4/2009 tentang Minerba. “Salah satunya dengan menerbitkan PP No.1/2014. Saat itu tampaknya SBY layak di impeach. Yang sangat mendesak dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut. Bukan justru melanjutkan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan SBY,” imbuhnya.

Marwan pun mengaku setuju dengan harus adanya solusi atas rencana investasi Freeport sebesar US$ 17.3 billion untuk underground mining dan smelter yang tidak feasible jika periode kontrak tinggal 6 tahun (sampai dengan 2021). Sehingga menurutnya, kontrak Freeport memang perlu diperpanjang. “Tapi caranya harus berdaulat dan tetap menjaga martabat bangsa. Itu sebabnya perlu lebih dulu penerbitan Perpu dan PP, sambil memperoleh jaminan bahwa sejak 2021-2025, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport,” tegasnya.

Marwan pun berharap, pemerintahan Joko Widodo menghentikan sandiwara kisruh kontrak Freeport. “Jangan sampai tambang emas, perak dan tembaga di Timika tergadai dan digadai untuk kepentingan politik, perburuan rente dan dalam rangka meraih dukungan asing. Presiden Joko Widodo harus menjamin suara pemerintah adalah satu. Dan Kabinet Kerja harus solid serta bersatu menghadapi kontraktor asing, dan anggota kabinet harus menghentikan saling gugat dan kecam di ranah publik,” tegasnya. (Bersambung Bagian II) 

Alasan Investasi Milyaran Dollar PT Freeport

Komentar Anda