Home EKONOMI Freeport yang Istimewa dan Cengkraman Goliat di Timika (Bagian III)

Freeport yang Istimewa dan Cengkraman Goliat di Timika (Bagian III)

0
SHARE
Tambang Freeport Papua (dok porosnews.com)

Big Boss Freeport Bertemu Presiden Joko Bicarakan Tambang Bawah Tanah “Kucing Hitam” Emas Semua

POROSNEWS –  Ditengah panasnya polemik perpanjangan kontrak PT Freeport atas perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dan ini kembali menjadikan dua menteri bersungut-sungutan.

Sebenarnya sudah lama diprediksi, sebab sebelum Menko Maritim Rizal Ramli diangkat maka pada Kamis (2/7/2015) lalu, publik pernah  dihebohkan dengan kedatangan Big Bos Freeport-McMoran James R.Moffettasal Amerika Serikat (AS) datang ke Istana Kepresidenan dan bicara dengan Presiden Joko.

Apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu?

Moffett_SudirmanPengakuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam penjelasannya di Istana Presiden, yang dirangkum oleh POROSNEWS.COM  bahwa kedatangan Big Bos Freeport-McMoran James R.Moffett untuk membicarakan pembangunan underground mining (tambang bawah tanah) atawa kalau orang dalam di tambang emas terbesar di dunia ini menyebutnya “Underground Kucing Hitam”.

“Membicarakan pembangunan tambang bawah tanah, yang kalau segalanya lancar maka pada September ini (2015,-red) akan di launching,” ini perkataan Sudirman kini menjadi nyata, bahkan SS sudah wara-wiri beberapa kali ke Tambang, bahkan yang terakhir di datang dengan dua menteri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri/Kepala Bappenas Sofyan Jalil.

Mereka tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu 19 September 2015 pukul 04.30 WIT dengan menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Biasanya kalau mengunakan Airfast semua dijami fasilitasnya, apakah ini gratifikasi? KPK harusnya meriksa tiga menteri ini?

Yang membuat heran juga Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus murka lantaran tiga menteri dalam Kabinet Kerja secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.

“Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu,” ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Senin (21/9/2015).

Omaleng mengaku baru mengetahui adanya kegiatan kunjungan kerja tiga menteri itu pada Minggu 20 September 2015.

“Mereka (tiga menteri) meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang) pada Minggu pukul 10.00 WIT. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah,” ucapnya.

Karena kejadian itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan melayangkan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

“Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda,” tutur Omaleng.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan tiga menteri itu yang dilakukan secara diam-diam. Omaleng menilai, selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

Kunjungan kerja ketiga menteri tersebut berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat membayar ganti rugi lebih dari Rp400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangan.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan atas kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat bagi warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967, dan kontrak karya tahap II dilakukan pada 1991 semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menjelang semakin dekat masa akhir kontrak karya tahap II PT Freeport yang berakhir pada 2021, perusahaan itu kini terus melobi pemerintah di Jakarta untuk segera mendapatkan kepastian perpanjangan kegiatan pertambangannya melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Selain itu, Sudirman mengakui jika benar tambang bawah tanah dibangun, maka Indonesia memiliki tambang bawah tanah terbesar di dunia. “Pertambangan bawah tanah Papua akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia,” ujarnya.

Terkait investasi yang akan ditanamkan Freeport, mantan dirut PT Pindad ini mengaku Freeport telah menyiapkan dana sebesar USD$18 miliar.

“Mereka menyiapkan investasi USD$18 miliar. Dimana USD$15,5 miliar untuk pembangunan tambang bawah tanah, USD$2,5 untuk smelter,”pungkasnya.

Dari penelusuran POROSNEWS.COM bahwa Tambang Bawah Tanah Freeport yang berada di Timika itu dikenal sebagai “Kucing Hitam” ini berada dibawah tanah dari tambang grassberg. Dari sumber kami bahwa jika tambang bawah “Kucing Hitam” bisa dikatakan isinya bukan hanya sekadar tambang terbesar, namun lokasi tambang bawah tanah ini kualitas paling prima artinya emasnya bisa dikatakan murni, tidak ada kandungan lain atau terdapat tailing. Kata sumber tadi bahwa bisa jadi dengan investasi USD$18 miliar itu juga karena dibawah tanah makan tenaga kerja akan di perkecil dan mengunakan teknologi robot. Jadi nanti dengan teknologi alat dan robot kandungan itu di tambangnya. Sayang orang yang bicara ini enggan disebut namanya dan dia hanya bicara. Bahwa Indonesia khususnya Papua sangat kaya. “Tapi semua sudah di keruk asing,”ujar sumber kami itu.

Jadi dengan IUPK dan mengesampingkan KK akankah setelah Pertemuan James Moffet deng Presiden Joko ini berjalan mulus?

Ditepi lain Guru Besar Hukum Internasional  Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana pernah mengatakan bahwa IUPK Freeport Penyelundupan Hukum.

Begini yang saya pahami, bila berbicara soal Freeport, maka berdasarkan UU 4 tahun 2009 kan harus melakukan pengolahan, pemurnian, yang dihasilkan di Indonesia. Nah kemudian Freeport mengatakan baik saya akan lakukan itu, saya akan lakukan investasi, tapi investasi yang akan saya lakukan itu tidak bisa, katakanlah kembali untung kalau misalnya Kontrak Karya selesai misalnya tahun 2021. Mungkin Freeport ingin supaya dilakukan perpanjangan. Tapi kalau kita lihat di dalam PP, perpanjangan Kontrak Karya itu hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa berakhirnya, berarti 2019. Nah, kalau kita hitung masa pemerintahan Jokowi itu kan tahun 2019 akan berakhir, karena beliau terpilih 2014, 5 tahun sampai 2019. Ketika 2019, itu masa pak Jokowi lepas, dia tidak boleh mengambil keputusan2 yang strategis. Artinya mungkin pada saat itu presiden tidak akan mengambil keputusan, artinya harus menunggu pemerintahan baru.

Nah untuk Freeport mungkin ini dianggap sebagai ketidakpastian. Karena kalau misalnya dia melakukan investasi dan dia tidak mendapat perpanjangan berarti kan mungkin saja dianggap sebagai uang hilang kalau misalnya tidak mendapat perpanjangan. Saya mendengar kabar bahwa kepala pusat ESDM itu dengan Dirut Freeport menyampaikan di depan wartawan bahwa Freeport bersedia untuk diubah Kontrak Karyanya itu menjadi IUPK. Nah lalu saya katakan, ini kalau diubah menjadi IUPK tahun 2015, bedasarkan UU 4 tahun 2009 maka IUPK ini akan memberikan masa 20 tahun bagi pengelolanya. Berarti tahun 2015 ditambah 20 tahun menjadi 2035. 2035 melebihi 2021 yang berdasarkan kontrak karya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) di bumi Papua, menjadi alasan perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika ini mendapat perlakukan istimewa dari pemerintah Indonesia. Bahkan, Menteri ESDM Sudirman Said sendiri bilang, bahwa PTFI harus memperoleh kepastian izin operasi sehingga status kerjasamanya kudu diubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (BERSAMBUNG) 

CENGKRAMAN GOLIAT DI BUMI PAPUA

Komentar Anda