Home Nasional Hukum PDIP: Pemerintah Joko-JK Ajukan RUU yang Inkonstitusional dan Ilegal

PDIP: Pemerintah Joko-JK Ajukan RUU yang Inkonstitusional dan Ilegal

0
SHARE
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo
Joko Widodo dan Jusuf Kalla
Joko Widodo dan Jusuf Kalla

POROSNEWS – Anggota Komisi IX DPR dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, kembali menyentil pemerintahan Joko-Jusuf Kalla. Perempuan politisi yang pernah menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta pemerintah mencabut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan dan menaikkan upah layak tahun 2016.

RPP Pengupahan yang disampaikan pemerintah Joko-JK, menurut Rieka, inkonstitusional, ilegal, tidak demokratis, dan berwatak upah murah. Dijelaskan Rieke, formulasi upah minimum pemerintah sama dengan upah minimum berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formulasi tersebut, lanjutnya, memperlihatkan metoda politik upah murah, ketika ada satu komponen yang tidak diperhitungkan, yaitu persentase kejatuhan nilai tukar rupiah. “Jika pemerintah berkeras dengan formula tersebut, saya mendesak pemerintah untuk memasukkan persentase nilai tukar rupiah,” kata Rieke dalam keterangannya, Rabu (21/10).

RPP Pengupahan pemerintahan Joko-JK, tambahnya, telah memberangus proses musyawarah dalam dialog sosial, yang seharusnya mutlak dipertahankan untuk membangun relasi tripartit, yakni antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di dalam Dewan Pengupahan. “Saat Tripartit dihapus, secara otomatis Dewan Pengupahan pun dipenggal. Padahal, di negara mana pun, termasuk di negara-negara industri maju, Tripartit adalah salah satu pilar kekuatan bagi industri nasional. Dialog sosial dalam Tripartit tidak boleh dihilangkan,” tuturnya.

Seperti kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, setiap kader PDIP adalah petugas partai, pernyataan Rieke itu tentunya bisa juga diklaim sebagai suara resmi partainya. Pertanyaannya, ada apa antara PDIP dan Presiden Joko, yang merupakan presiden dukungan PDIP? (Ton/Pur/pribuminews.com)

Komentar Anda