Home Nasional Daerah EWI Desak Pemerintah Tetapkan Syarat Ketat Untuk Perpanjang Ijin Ekspor Konsentrat FREEPORT

EWI Desak Pemerintah Tetapkan Syarat Ketat Untuk Perpanjang Ijin Ekspor Konsentrat FREEPORT

0
SHARE
POROS – Ijin ekspor konsentrat Freeport kembali akan berakhir pada akhir Januari 2016. Sesuai kesepakatan dalam MOU bahwa semestinya Freeport sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin ekspor konsentrat kepada pemerintah. Perpanjangan ijin ekspor ini dilakukan setiap 6 bulan mengacu pada MOU antara pemerintah dengan Freeport dengan syarat ada kemajuan dalam progres pembangunan smelter. Namun apa yang terjadi, Freeport tidak pernah menunjukkan niat baiknya untuk pembangunan smelter tersebut sebagai amanat dari UU MINERBA No 4 tahun 2009.
“Freeport keras kepala dan tidak menghormati hukum yang berlaku dinegara ini maka layak dapat sanksi dan teguran keras bahkan hingga peringatan untuk memutus kontrak karena Freeport melanggar point point kesepakatan salam MOU maupun Kontrak Karya,” ujar Ferdinand Hutahaean Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) dalam rilisnya di Jakarta, 12 Januari 2016

Dalam pengajuan perpanjangan bulan ini, kita desak pemerintah agar menetapkan syarat ketat kepada Freeport, ada 3 point penting yang harus dipaksakan pemerintah kepada Freeport sebelum memberikan ijin ekspor. Pertama, pemerintah harus meminta uang jaminan pembangunan smelter yang harusnya sesuai progres minimal 50%, maka kita minta pemerintah memaksa Freeport memberikan dana USD 1 Milyar kepada pemerintah sebagai jaminan pembangunan smelter yang saat ini masih 0%.

Kedua, kita minta pemerintah agar segera memaksa Freeport membayarkan deviden yang belum dibayarkan Freeport sejak 4 tahun lalu.

Ketiga, jika syarat itu tidak dipenuhi maka pemerintah harus menetapkan bea keluar sebesar minimal 15% untuk ekspor konsentrat Freeport dengan tambahan sanksi keras tidak akan melanjutkan operasi Freeport di Papua pasca 2021.

Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah pemilik sumber daya alam yang sah dan negara ini berdaulat serta tidak bisa didikte oleh siapapun.
EWI mendesak Presiden untuk membuktikan keberpihakan pada bangsa dan tidak sekedar berbasa basi tentang nasib Freeport, kita perlu tindakan konkret bukan cuma kata kata yang menghibur.

Komentar Anda