Home Nasional Politik Politikus Hanura: Dua Alasan Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan

Politikus Hanura: Dua Alasan Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan

0
SHARE
Erik Satrya Wardhana Politkus Partai Hanura (PorosNews/Bahaudin Marcopolo)
Erik Satrya Wardhana Politkus Partai Hanura (PorosNews/Bahaudin Marcopolo)
Erik Satrya Wardhana Politkus Partai Hanura (PorosNews/Bahaudin Marcopolo)

Jakarta, PorosNews.comErik Satrya Wardhana yang juga politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai ada dua alasan yang menjadi alasan mengapa perombakan kabinet (reshuffle) perlu dilakukan. Alasan pertama adalah alasan politik dan kedua adalah ekonomi.

“Soal reshuffle tentu saja menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo,” kata Erik dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Membaca Arah dan Latar Belakang Reshuffle Pemerintahan Jokowi” di Cafe Pempek Kita, jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta, Kamis (4/2).

Secara spesifik Erik membeberkan yang dimaksud dengan alasan politik yang menjadi latar belakang reshuffle adalah ekses pemilu presiden (pilpres) kemudian terbelahnya parlemen menjadi dua poros kekuatan.

“Ini bertentangan dengan paham integralisme yang menjiwai pembentukan NKRI. Tidak ada mekanisme konstitusional yang bisa mengkoreksi ekses pilpres itu. Akibatnya proses pemerintahan menjadi tidak efektif,” terang Erik.

Dinamika politik yang terjadi setelah pilpres tentu saja berimbas pada sektor ekonomi. Instabilitas politik yang terjadi menjadi salah satu alasan belum terlaksananya program Nawacita khususnya dalam bidang ekonomi berjalan dengan baik.

Erik mencontohkan soal problem ekonomi. Erik bercerita, jika para ahli (pengamat) mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah tidak jelas, Erik menilai itu lebih dikarenakan Nawacita belum bisa terinstitusionalisasi dengan baik.

“Sayangnya visi misi ini masuk melalui proses politik, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau platfomnya tak bisa terinstitusionalisasi maka implementasi terhambat beserta dengan turunannya. Kalau ada yang bilang arah ekonomi jokowi tak jelas ini lantaran nawa cita belum bisa terinstitusionalisasi dengan baik,” jelas Dia.

Jalan keluarnya, kata Erik, pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan konsolidasi, menyatukan kembali parpol termasuk partai diluar pendukung pilpres. Mengakomodasi mereka dalam pemerintahan. Ini kebutuhan objektif, bukan transaksi Politik. Hal itu dinilai penting agar proses kebijakan dapat berjalan dengan baik karena partai yang semula tidak mendukung menjadi mendukung pemerintah.

“Itulah yang melatarbelakangi kebutuhan reshuffle itu perlu, menurut saya,” tandas Erik. (Bhd)

Komentar Anda