Home Nasional Hukum Didi Supriyanto Sebut Putusan MK dalam PHP-kada Muna Mengecewakan

Didi Supriyanto Sebut Putusan MK dalam PHP-kada Muna Mengecewakan

0
SHARE
Didi Supriyanto (PN Foto/Bahaudin Marcopolo)

POROSDidi Supriyanto kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Baharuddin-La Pili mengaku kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat pemungutan Suara (TPS).

Menurut Didi MK dalam menerbitkan amar putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang diungkap oleh timnya. Padahal dalam fakta persidangan di MK sudah diungkap adanya dua pemilih yang mengakui bahwa mereka memilih dua kali. Menurutnya insiden tersebut terjadi karena kelamahan penyelenggara dan pengawas pemilukada.

“Kami kecewa tapi keputusan MK kan final dan mengikat ya tetap kita patuhi,” katanya kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Kamis (25/2).

Didi yang juga mantan Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melanjutkan akibat kecerobohan penyelanggaran dan pengawas pilkada Kabupaten Muna, pasangan calon kepala daerah Baharuddin-La Pilli yang sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD setempat harus menanggung kecerobohan tersebut.

“Saya kira yang paling dirugikan adalah pasangan calon yang sudah menang. Ini kan merugikan. Tapi putusan MK tetap kita ikuti dan laksanakan,” sambung Didi.

Untuk diketahui pada Kamis (25/2/2016) Mahkamah Konstitusi (MK)  membacakan keputusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PKP) Kada Kabupaten Muna, Provinsi SUlawesi Tenggara. Ketua MK Arief Hidayat dalam membacakan amar putusannya mengatakan bahwa eksepsi dari pasangan Baharuddin-La Pilli tidak berdasar.

Majelis dalam amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS). MK berpendapat PSU dilakukan karena di ketiga TPS tersebut terbukti terdapat kecurangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak pemohon yaitu pasangan Rusman Emba-Malik Ditu.

“Memerintahkan kepada KPUD Muna untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 3 TPS paling lama 30 hari kerja setelah dipacakan keputusan ini,” kata Arief saat membacakan amar putusannya.

Adapun ketiga TPS yang harus melaksanakan PSU adalah TPS 4 di Kelurahan Raha 1, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marono, Kecamatan Marobo. Selain itu MK juga meminta kepada KPU Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Sulawesi Tenggara, Panwaslu Kabupaten Muna untuk melaksanakan supervisi dan melaporkan paling lambat 7 hari kerja setelah pelaksanaan rekapitulasi PSU.

Untuk menjaga iklim keamanan selama PSU, MK juga meminta kepada Polda Sulawesi Tenggara, Polres Kabupaten Muna untuk melakukan pengamanan terhitung sejak PSU dilaksanakan hingga rekapitulasi PSU yang dilaporkan kepada MK. Adapun sidang sengketa di MK bermula dari gugatan pasangan calon Rusman Emba-Malik Ditu yang keberatan dengan keputuan KPUD setempat.

KPUD setempat sendiri memutuskan pasangan Baharuddin-La Pili sebagai pemenang dengan raihan suara sebanyak 47.476. Sebaliknya raihan suara pasangan Rusman Emba-Malik Ditu hanya terpaut 33 suara dari pasangan calon yang dinyatakan menang oleh KPUD setempat.

Komentar Anda