Home Nasional Hukum Gara-Gara Kata “Cina” Belasan Penyelanggara Pemilu Dilaporkan ke DKPP

Gara-Gara Kata “Cina” Belasan Penyelanggara Pemilu Dilaporkan ke DKPP

0
SHARE
Ilustrasi sidang DKPP (Antara Foto/Andika Wahyu)

POROS – Sebanyak 18 penyelenggara pemilu menjadi teradu dalam sidang kode etik KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, KPU dan Panwas Kapuas Hulu, Panwascam Hulu Gurung serta Panwascam Semitau di Ruang Sidang DKPP, Kamis (25/2) pukul 14.00 WIB. Belasan penyelanggara pemilu tersebut diadukan oleh Andel dkk, kuasa hukum dari Fransiskus Diaan dan Andi Aswad pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut dua dalam pemilukada Kabupaten Kapuas.

“Pengadu mendalilkan bahwa Ketua dan empat Anggota KPU Kapuas Hulu telah membuka kotak suara tanpa melibatkan saksi pasangan calon, serta membiarkan penyebutan kata “Cina” dalam video kampanye. Sementara KPU Provinsi membiarkan KPU Kapuas Hulu membuka kotak suara,” demikian keterangan resmi DKPP kepada redaksi Kamis malam (25/2).

Adapun 18 belas penyelenggara pemilu yang diadukan adalah sebagai berikut: Umi Rifdiyawati, Delfinus, Kasiono, Misrawi, Viryan, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ruherman, Muhammad, Krisantus Heru Siswanto, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Teradu lainnya, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas: Hulu Lisma Roliza, Awang Ramlan Iskandar, Ahmad Yani, Rita dan Yohanes Ganting. Sedangkan dari Panwas Kapuas Hulu: Seno Hartono, Sabni, Kariyansyah. Dari Panwascam Semitau adalah Petrus Radjali, ketua, dan Alimin, anggota Panwascam Hulu Gurung Alimin.

Pengadu sudah melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwas setempat mengenai penyebutan nama “Cina” dalam video kampanye. Namun Panwas tidak menindaklanjuti laporan dari tim kampanye Paslon bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Nomor urut 2.

Bawaslu Provinsi melakukan pembiaraan atas tindakan Panwas Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menindaklanjuti laporan dari tim kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu nomor 2 mengenai penyebutan kata “cina” dalam video kampenye paslon.

Umi Ridiyawati dan Lima Roliza sama-sama membantah terhadap tuduhan Pengadu. Pihaknya telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang-undangan.

“Pembukaan kotak suara, kami mengundang Panwas, kepolisian dan saksi. Namun saksi dari pihak pengadu tidak hadir,” kata Lima Roliza.

Lanjut Lima, Ada pun terkait dengan penggunaan kata “Cina” dalam video kampanye pasangan calon yang ditayangkan di televisi lokal, KPU Kapuas Hulu telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan juga ke KPID Provinsi Kalimantan Barat. “Terkait dengan penayangan ini, dari KPID mengatakan tidak masalah. Bahkan pada saat ditayangkan di hadapan calon-calon peserta Pemilu, tidak ada yang mempermasalahkan,” katanya Lima Roliza.

Sementara itu, Ruherman mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap Panwas-Panwas yang ada di kabupaten dan kota. Pihaknya telah mengkaji bahwa penyebutan kata-kata “cina” dalam materi iklan kampanye tidak bermaksud menghina, menghasut atau memfitnah dan mengadu domba perseorangan dan atau kelompok masyarakat sehingga bukan suatu larangan dalam kampanye.

Ketua majelis Nur Hidayat Sardini, anggota Saut H Sirait, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas, Ida Budhiati, Anna Erliyana. Sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan saksi dari Pengadu.

Komentar Anda