Home Nasional Hukum PSU di Kabupaten Muna Harus Berjalan Demokratis

PSU di Kabupaten Muna Harus Berjalan Demokratis

0
SHARE
Didi Supriyanto (PN Foto/Bahaudin Marcopolo)

POROS – Kuasa hukum pasangan calon Baharuddin-La Pilli, Didi Supriyanto meminta kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk terjun langsung memantau pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna. Menurut Didi pengawasan penting dilakukan agar PSU bisa berjalan dengan aman, kondusif dan demokratis.

“PSU harus tetap demokratis jangan sampai anarkis,” katanya saat berbincang dengan PorosNews.com belum lama ini dalam kapasitas menanggapi amar putusan MK di PHP-Kada Kabupaten Muna.

Didi yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Sekjen PKPI) melanjutkan, meski MK sudah memerintahkan KPUD dan Bawaslu SUlawesi Tenggara serta KPU Kabupaten Muna dan pengawas hal tersebut masih dianggap belum cukup.

Menurutnya supervisi perlu dilakukan KPU dan Bawaslu pusat lantaran jajaran penyelanggara dan pengawas pemilu di daerah dinilai tidak becus alias tidak kompeten.

“Kita tidak ingin terjadi kelalaian kembali yang merugikan klien kita. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali KPU dan Bawaslu pusat harus turun tangan,” tandas Didi.

Untuk diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan keputusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PKP) Kada Kabupaten Muna, Provinsi SUlawesi Tenggara pada Kamis (25/2). Ketua MK Arief Hidayat dalam amar putusannya mengatakan bahwa eksepsi dari pasangan Baharuddin-La Pilli tidak berdasar.

Majelis dalam amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS). MK berpendapat PSU dilakukan karena di ketiga TPS tersebut terbukti terdapat kecurangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak pemohon yaitu pasangan Rusman Emba-Malik Ditu.

“Memerintahkan kepada KPUD Muna untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 3 TPS paling lama 30 hari kerja setelah dipacakan keputusan ini,” kata Arief saat membacakan amar putusannya.

Adapun ketiga TPS yang harus melaksanakan PSU adalah TPS 4 di Kelurahan Raha 1, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marono, Kecamatan Marobo. Selain itu MK juga meminta kepada KPU Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Sulawesi Tenggara, Panwaslu Kabupaten Muna untuk melaksanakan supervisi dan melaporkan paling lambat 7 hari kerja setelah pelaksanaan rekapitulasi PSU.

Untuk menjaga iklim keamanan selama PSU, MK juga meminta kepada Polda Sulawesi Tenggara, Polres Kabupaten Muna untuk melakukan pengamanan terhitung sejak PSU dilaksanakan hingga rekapitulasi PSU yang dilaporkan kepada MK. Adapun sidang sengketa di MK bermula dari gugatan pasangan calon Rusman Emba-Malik Ditu yang keberatan dengan keputuan KPUD setempat.

KPUD setempat sendiri memutuskan pasangan Baharuddin-La Pili sebagai pemenang dengan raihan suara sebanyak 47.476. Sebaliknya raihan suara pasangan Rusman Emba-Malik Ditu hanya terpaut 33 suara dari pasangan calon yang dinyatakan menang oleh KPUD setempat.

Komentar Anda