Home Nasional Hukum Jaksa Agung Lemahkan Atau Bubarkan Pusat Pemulihan Asset?

Jaksa Agung Lemahkan Atau Bubarkan Pusat Pemulihan Asset?

0
SHARE
POROS – Ada kabar bahwa  dari lingkaran Kejakgung bahwa ada pelemahan PPA alias, Pusat Pemulihan Asset, Maksudnya dilemahkan, secara bahasa begitu intinya dibubarkan Jaksa Agung. Demikian sumber POROSNEWS dilingkaran Kejaksaan Agung yang enggan disebutkan namanya Kamis, 8/6. 
PUSAT PEMULIHAN ASET Adalah sistem pemulihan aset terpadu/terintegrasi untuk mewujudkan Good Corporate Governance/GCG (Tata Laku Pemerintahan yang bersih) dibidang pemulihan aset kejahatan/tindak pidana di Indonesia, yang harus dapat menjamin pemulihan aset berlangsung singkat, cepat, efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi dengan metode transparansi,

Pemulihan Aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai oleh pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.

Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah satuan kerja (satker) di Kejaksaan RI yang memiliki tupoksi serta didesain untuk memastikan setiap tahap Pemulihan Aset dapat terintegrasi dan berjalan dengan baik sehingga terwujud Good Corporate Governance (GCG) di bidang pemulihan aset kejahatan/tindak pidana.

Tapi saat ini anehnya “Seluruh jaksa yang ada di dalam PPA disingkirkan dengan berbagai macam cara, dan kini ada tiga jaksa yang gugat Jaksa Agung lewat PTUN,” ujar sumber tadi.
Kita ketahui bahwa PPA fungsinya untuk memananje uang atau hasil rampasan Criminal ke kas negara. Termasuk rampasan  seperti BLBI lbi, atau yang lainnya.
“Tapi  anehnya pada masa Jaksa Agung Prasetyo ditutup tidak lewat PPA lagi. Tidak diketahui lewat mana lagi harta rampasan Criminal masuk kas negara itu,” lanjut sumber tadi. 
Masih kata sumber tadi ya imbasnya, jaksa-jaksa berkeliaran nyari cara gimana cari pemasukan. Ada beberap yang malah ke tangkep KPK.  Misalnya Kejati DKI, jaksa di Karawang dan beberapa yang tidak di rilis di media massa. “Ada juga beberapa saat lalu. Penggantian jabatan kajati, yang waktunya antara penurunan jabatan kajati sebelumnya, dengan kajati baru jaraknya seminggu tapi pada surat jabatan penggantian bisa sama tanggalnya. Ini aneh,” kata sumber tadi. (RS/gs)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY