Home EKONOMI UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jadi biang Keladi...

UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jadi biang Keladi Masalahan Migas di Indonesia

0
SHARE

Mantan Satgas Antimafia Migas, Fahmy Rahdi mengatakan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi biang keladi permasalahan sektor migas di Indonesia. Baik itu masalah eksplorasi hingga persoalan lain yang berkaitan dengan industri migas.

Pemerhati energi dari Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, jika UU ini tidak segera direvisi, maka segala persoalan yang ada di industri migas tidak akan pernah selesai.

Kendati draf revisi Undang-undang( UU) Migas Nomor 22/2001 sudah lama dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga kini revisi UU Migas itu tidak kunjung diselesaikan juga. Molornya revisi UU Migas itu sempat menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghentikan secara sistemik revisi UU Migas tersebut.

Tujuannya untuk mempertahankan status quo agar kepentingan mereka tidak terusik oleh perubahan UU Migas. Padahal bagi bangsa ini, percepatan penyelesaian revisi UU Migassangat urgen. Pasalnya, UU Migas Nomor 22/2001 dinilai sangat liberal, yang telah melanggar amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Indikasi bahwa UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 telah dibuktikan dengan adanya putusan judicial review Mahkamah Konstitusi(MK) hingga tiga kali. Putusan MK Nomor I/2003, Putusan MK Nomor 20/2007, dan terakhir Putusan MK Nomor 36/2012. Hasil studi yang dilakukan Pusat Studi Energi UGM (2014) juga menyimpulkan bahwa beberapa pasal UU Migas 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945.

Nuansa Liberal UU Migas

Fahmy Radhi dalam tulisannya “Menyoal Revisi Undang-undang Migas”  di Sindonews (31/10/2016) memandang ada beberapa pasal UU Migas Nomor 22/2001 yang dinilai MK bernuansa liberal sehingga harus diubah. Pertama, penetapan produk migas sebagai komoditas pasar, bukan sebagai komoditas strategis. Dampaknya, penetapan harga jual komoditas migas dan pengelolaan lahan migas ditetapkan dalam mekanisme pasar persaingan usaha.

Semangat ini mengakomodasi gagasan liberalisasi yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ayat 2 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Kedua, penetapanPertamina, BUMN migas yang sahamnya 100% dikuasai negara, sebagai salah satu pemain dalam pengelolaan migas.

Dampaknya Pertamina harus bersaing dengan perusahaan asing dalam setiap bidding untuk memperebutkan pengelolaan lahan migas. Ironisnya, Pertamina selalu kalah dalam menghadapi perusahaan asing untuk merebutkan hak pengelolaan lahan migas di negeri sendiri. Substansi ini melemahkan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 2.

Ketiga, Keputusan MK Nomor 36/2012 telah membubarkan BP Migas karena dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga keberadaan BP Migas termasuk inkonstitusional. Setelah putusan MK itu, pemerintahan SBY mengganti BP Migas menjadi SKK Migas yang ditempatkan di bawah struktur Kementerian ESDM. Keberadaan SKK Migas mestinya bersifat sementara hingga disahkannya UU Migas yang baru. Kalau revisi UU Migas tidak kunjung disahkan, keberadaan SKK Migas yang memiliki fungsi persis sama dengan BP Migas dapat dikategorikan ilegal.

Padahal salah satu fungsi SKK Migas adalah mewakili negara dalam menandatangani kontrak pengelolaan lahan migas dengan kontraktor asing. Kalau SKK Migas ilegal, semua perjanjian kontrak yang ditandatangani SKK Migas bisa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Adanya ketiga substansi UU Migas 22/2001, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 oleh MK, mestinya itu menjadi alasan kuat bahwa percepatan revisi UU Migas harus segera dituntaskan dalam waktu dekat ini. Kalau DPR masih saja menunda revisi UU Migas itu dikhawatirkan akan timbul berbagai ketidakpastian yang berpotensi merugikan negara.

Substansi Revisi UU Migas

Substansi revisi UU Migas Nomor 22/2001 paling tidak harus mengubah ketiga substansi yang dinilai melanggar UUD 1945. Revisi itu harus mengembalikan migas sebagai komoditas pasar menjadi komoditas strategis yang dikuasai negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk itu penetapan harga dan pengelolaan migas ditetapkan sepenuhnya oleh negara melalui peraturan pemerintah. Revisi itu juga harus mengubah posisi Pertamina, sebagai representasi negara, dalam penguasaan dan pengelolaan lahan migas.

Sebagai representasi negara, Pertamina harus diberikan privilege sebagai manifestasi penguasaan sumber daya dan infrastruktur strategis migas oleh negara melalui BUMN migas nasional. Privilege itu di antaranya memberikan hak utama dalam penawaran lahan migas yang baru (new block offered), hak utama untuk mengakuisisi lahan yang dioperasikan (existing contract), dan hak utama mengelola lahan yang kontraknya sudah berakhir (expiring contract).

Selain itu revisi UU Migas juga harus mengubah fungsi SKK Migas yang lebih sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945. Ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan dalam menetapkan fungsi SKK Migas. Opsi petama, SKK Migas dijadikan sebagai BUMN khusus dalam skema tiga kaki yang membagi kewenangan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai perumus kebijakan, menempatkan Pertamina sebagai operator, dan BUMN khusus berfungsi sebagai regulator dan kontrol.

Opsi kedua, menyerahkan fungsi SKK Migas sebagai regulator dan kontrol kepada Pertamina, sesuai dengan skema dua kaki. Fungsi perumus kebijakan tetap diberikan kepada Menteri ESDM, sedangkan Pertamina menjalankan fungsi regulator, kontrol dan operator. Penetapan ketiga kewenangan tersebut akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pertamina, sebagai representasi negara untuk memanfaatkan sumber daya migas bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Namun pemberian kewenangan yang sangat besar kepada Pertamina harus diatur dalam tata kelola yang transparan yang dapat meminimalkan adanya konflik kepentingan bagi Pertamina dalam menjalankan ketiga kewenangan tersebut. Salah satu tata kelola itu adalah adanya pemisahan kewenangan dalam mejalankan ketiga fungsi itu. Kewenangan regulator dan kontrol dilaksanakan oleh Pertamina sebagai holding migas, sedangkan kewenangan operator dijalankan oleh anak perusahaan Pertamina.

Selain ketiga substansi tersebut, revisi UU Migas juga harus mengakomodasi upaya integrasi hulu dan hilir, pengembangan infrastruktur, pembentukan badan agregator, serta pemenuhan hak daerah dan pembentukan oil fund. Daerah penghasil migas lebih baik diberi dana bagi hasil, yang diambilkan dari FTP (first trance petroleum) ketimbangpemberian hak participation interest yang selama ini tidak memberikan manfaat secara riil kepada daerah Mengingat penundaan revisi UU Migas 22/2001 sudah terlalu lama, tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda lagi.

DPR sudah seharusnya melakukan percepatan untuk menyelesaikannya pada tahun ini. Kalau ternyata DPR kembali menunda revisi UU Migas 22/2001, Presiden Joko Widodo harus berinisiatif untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Migas. |SDN

Komentar Anda

LEAVE A REPLY