Home Nasional Hukum Inilah Pledoi Darmawan Sepriyossa, Kasus Obor Rakyat “Kita Ini Bangsa Penghambur Daya”

Inilah Pledoi Darmawan Sepriyossa, Kasus Obor Rakyat “Kita Ini Bangsa Penghambur Daya”

0
SHARE
Foto : ISTIMEWA
“Kita Ini Bangsa Penghambur Daya”
Bismillahirrohmaanirrohiim,
Majelis hakim yang mulia, Tim Penuntut umum dan hadirin yang saya hormati, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Kemarin, saat saya menuliskan pledoi ini untuk saya bacakan saat ini, ingatan saya tiba-tiba melayang pada Jumat 4 November lalu. Pada hari Jumat yang akan selalu dikenang, tidak hanya oleh sekian ratus ribu–bahkan sampai ada yang mengatakan jumlahnya dalam berjuta, kita semua yang berpanas terik, menghidupkan, menggerakkan dan menghayati prosesnya di lapangan; tetapi oleh beratus juta rakyat Indonesia, atau mungkin oleh bermiliar umat manusia yang mencermatinya dari berbagai belahan dunia.
Entah mengapa batin saya bisa terbetot kembali ke Jumat yang bersejarah itu. Jumat yang penuh misteri akan magnet apa yang menarik sekian banyak manusia untuk berkumpul bersama dan menyatakan yang sama mereka rasa. Jumat yang harinya tiba-tiba menolak menuruti prediksi cuaca, yang sejuknya tak terkatakan sekian ratus ribu pejalan, yang syahdunya akan dikenang para penggerak dan penghayatnya hingga nyawa siap ditarik lepas dari badan.
Barangkali, karena dalam penghayatan pengalaman saya ada garis besar kesamaan antara peristiwa yang sangat hidup dalam rangkaian gerakan 411 tersebut dengan kasus yang saya alami ini. Peristiwa 411 bermula dari percik kata-kata yang alpa disaring isi kepala serta minus empati kehalusan hati. Lalu saat kalimat tak berbudi itu mendatangkan gelombang reaksi yang nyaris melibatkan semua orang di negeri ini, entah langsung atau hanya melalui jaringan digital di dunia maya, kita pun masih belum mampu menyikapinya secara tepat dan jeli.
Ada di antara kita yang bahkan bersedia meluangkan waktu mengajak semua turun ke dalam ajang permainan kata-kata, semata hanya mencari cara untuk membela. Tampak jelas pula seolah ada yang mereka-reka cerita, menelisik alangkah rajin dan telatennya untuk menemukan siapa yang bisa dikambinghitamkan dan diguling bersama-sama.
Kita dengan telanjang dan kasat mata melihat segala upaya kemudian dilakukan demi dan atas nama kebersamaan dalam kebhinekaan, tapi dengan jelas pula mata kita mengindera bahwa semua seolah dibuat agar orang-orang lupa akan inti dan sumber masalahnya. Kemudian kita pun dengan senang memerangkapkan diri memasuki tali-temali persoalan yang berjalin-kelindan, dan bahagia manakala menemui sejuta kerumitan.
Seolah tak ada agenda bangsa yang lebih besar dari sekadar membela seorang teman. Seolah sekian ratus juta warga lainnya di sini hanya hidup menumpang dan layak dibuat melongo sebagai penonton di pinggiran. Seakan bangsa ini tengah memiliki kekuatan daya dan dana tak terhingga serta waktu yang sedemikian luangnya, sehingga pementasan drama yang tak berharga ini dianggap layak adanya. Hanya karena kasus Ahok, kita bahkan tega memalingkan pandangan kita dari proses persidangan dua TKI kita yang dibunuh secara brutal di Hong Kong. Tak ada pernyataan simpati apapun dari pemerintah manakala saat ini kasusnya tengah menjadi headline di berbagai media Hong Kong.
Hal yang sama juga terjadi pada kasus saya. Segera setelah Pemilu Presiden menghasilkan pemenangnya, alih-alih mengumpulkan tekad dan semangat rakyat, lalu menyatukannya untuk bersama-sama menuju bangsa yang lebih mulia, kita lebih suka memecah bangsa ini menjadi fragmen-fragmen terpisah.
Diproseslah masalah Obor Rakyat, bergulirlah kasusnya hingga hari ini. Kita menutup mata bahwa Pemilu dan aneka kejadian di dalamnya, aneka polah untuk menyemarakkan pelaksanaannya, aneka daya untuk membuat subjek pemilihnya berada dalam kesadaran yang akan menghasilkan pilihan bernalar, telah berada jauh di belakang. Telah lewat dan tak berharga untuk terus dihidup-hidupkan.
Lalu, dimana kesadaran kita bahwa tantangan nyata sesungguhnya adalah menyatukan rakyat untuk berjalan ke depan, dan bekerja bersama untuk merebut kesejahteraan? Lalu dimana jujurnya imbauan untuk bersama-sama segenap bangsa move on dan hanya menatap tantangan ke depan?
Izinkan dalam keheranan kami bertanya, terlalu sulitkah untuk menemukan bahwa dalam kasus Obor Rakyat ini kami berdua tak secuil pun memiliki itikad buruk, dibanding menemukan tak adanya niat jahat Ahok dalam kasus pengadaan lahan RS Sumber waras yang lebih rumit dengan berbagai perhitungan dan angka-angka matematis?
Izinkan pula kami mengingatkan, bahwa kondisi bangsa ini tidak tengah dalam mukjizat keekonomian. Tidak sedang berkelebihan dalam bonanza minyak sebagaimana era 1970-1980-an lalu. Tidak pula berada dalam masa-masa meningkatnya ekspor non-migas seperti di era 1990-an di masa kepemimpinan alm Presiden Soeharto dulu.
Alih-alih, bukankah kita tahu di tengah jatuhnya perekonomian dunia, bangsa ini pun sedang terseret dalam kondisi penuh prihatin? Baru dua hari lalu, Sabtu, 12 November 2016, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, sebagaimana dikutip Kompas.com—Kompas lho, yang kita tahu keberpihakannya, mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini mirip dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda.
Saya kutipkan utuh berita tersebut:
“Ekonomi Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi saat kita dijajah Belanda. Mereka menjajah dengan menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya untuk dikirim ke negaranya,” ujar Bambang.
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, Indonesia saat dijajah oleh Belanda sumber daya alam Indonesia dikeruk habis, bahkan ada gerakan tanam paksa. Kondisi ini, menurut dia, menyerupai kondisi Indonesia saat ini yang mengandalkan sumber daya alam untuk diekspor.
“Indonesia sekarang kondisinya modern, tetapi jika melihat sejarah, mirip dengan keadaan saat dijajah Belanda.” Menurut Bambang, saat ini Indonesia banyak sekali diminta asing untuk mengekspor hasil tambangnya dengan menawarkan nilai tambah yang cukup menggiurkan. Tawaran-tawaran tersebut tidak terlepas dari agenda politik yang sudah tersusun rapi. [Kompas.com: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/12/140156526/kepala.bappenas.kondisi.ekonomi.indonesia.sekarang.mirip.saat.dijajah.belanda]
Bukankah kita pun sama-sama tahu bahwa negeri ini tengah mengetatkan ikat pinggang dengan sedemikian ketatnya? Sebagaimana dinyatakan pengamat energi dari Energy Watch, Ferdinand Hutahaen,–saya kutipkan utuh meski perlu saya perbaiki titik-komanya agar benar,”Negara kita ini kan, saya katakan sedang tidak sehat. Kondisinya memprihatinkan. Semua penerimaan negara anjlok. Dari sektor migas itu anjlok, menurun semua. Akhirnya harus diakui, kemampuan keuangan negara kita sangat terbatas,…”
Kondisi seperti itulah yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini harus memangkas lagi APBN hingga Rp 133,8 triliun demi penghematan Negara. [Lihat: http://ekbis.sindonews.com/read/1129405/33/pengamat-puji-kejujuran-sri-mulyani-soal-kondisi-ekonomi-ri-1470567609]
Lalu pertanyaan saya, untuk apa kita berbuat seolah-olah kita masih punya waktu untuk bermain-main sampiran tanpa isi, untuk bermewah-mewah memboroskan detik-jam-hari-bulan mengurusi aneka persoalan pinggiran, sementara kita justru lupa bahwa semboyan yang tengah kita dengung-kampanyekan adalah,”Kerja! Kerja! Kerja!”? Bukankah lebih baik jika semua perhatian dan fokus utama kita semua, terutama Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, justru pada pencarian solusi untuk kebaikan kita semua sebagai pemilik negeri?
Namun tentang nasib kami sendiri, saya meyakini sesungguhnya garis nasib setiap orang itu sudah jelas dan telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, yang dalam prosesnya tentu saja melibatkan makhluk-Nya. Misalnya dalam kasus saya, antara lain datang lewat putusan yang Mulia Majelis Hakim pada saatnya.
Kesadaran inilah yang menuntun saya untuk bersiap menerima apapun putusan itu, disertai keyakinan teguh bahwa bila saya mampu menerima dan mengambil mutiara kebaikan di dalamnya, yang boleh jadi tersaput lumpur tertutup debu, saya akan menetas menjadi Darmawan Sepriyossa baru yang lebih baik dari hari ini. Menjadi Darmawan Sepriyossa dengan maqam lebih tinggi dari sekadar seorang papa bergelimang dosa, yang tak berdaya mengambil manfaat ujian kehidupan yang harus diterimanya, sehingga tetap saja hina di mata Allah SWT.
Karena itu, jauh sebelum putusan itu jatuh, saya berdoa semoga saya tak hanya bisa menerimanya dengan dada lapang terbuka, melainkan yang lebih penting mampu mengambil hikmah yang ada di dalamnya.
Saya juga merasa tak seharusnya mengulang kembali hal-hal yang telah saya nyatakan dalam eksepsi beberapa waktu lalu. Misalnya, saya merasa tidak lagi pada tempatnya untuk terus menyoal apakah Obor Rakyat yang kami buat adalah produk pers atau bukan; apakah delik yang dituntutkan kepada kami tepat atau tidak, demikian pula soal pasal-pasal yang digunakan untuk itu. Biarlah penasihat hukum kami yang lebih kompeten yang mungkin akan menyoalnya.
Yang lebih ingin kami beri penekanan adalah pada beberapa hal mendasar yang dipersoalkan sejak awal sehingga menjerat kami ke dalam tuntutan. Hal-hal tersebut tentu lebih banyak berkisar pada soal isi (konten) Obor Rakyat, karena isi itu pulalah sejatinya yang disebut-sebut telah membuat luka jiwa kepada Bapak Jokowi, saksi korban pada kasus ini.
Misalnya, soal pemakaian frase ‘capres boneka’, yang sejak awal pemeriksaan untuk di-BAP-kan pun tampaknya menjadi perhatian tersendiri pemeriksa. Atau juga kata ‘gundik’ yang jelas menjadi persoalan penting dalam kasus ini, sehingga berkali-kali diangkat oleh pihak Penuntut Umum dalam proses persidangan. Bukti dianggap pentingnya dua hal itu ditampakkan dengan kerapnya sisi ini diangkat, dibanding hal-hal lain yang kami tulis di Obor Rakyat.
Padahal, merujuk kepada pendapat ahli bahasa yang dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan, Daniel Hariman Jacob, SS, M.Hum, pada sidang tanggal 1 September 2016, menyatakan frase ‘capres boneka’, adalah sesuatu yang ‘biasa-biasa saja’.
Sebagai ahli bahasa, pada sidang itu Daniel menyatakan bahwa kata ‘gundik’ memiliki arti yang ‘tidak baik’. Namun pada siding itu pula kami mengajukan pertanyaan yang berbuah pada pernyataan tentang kurang tepatnya anggapan tersebut. Gundik, yang dalam bahasa keraton Jawa disebut dengan istilah ‘selir’, dalam budaya Jawa, terutama di lingkungan keraton, tidaklah dianggap buruk. Kata itu netral saja sebagaimana titel dan posisi lain di masyarakat. Dan karena budaya monarki pun kian tak lagi mendominasi masyarakat, maka saya memastikan tak ada proses peyorasi (proses perubahan makna kata sehingga bergeser menjadi buruk) pada kata tersebut.
Bahkan sejarah menegaskan, pernah satu keraton tertentu di Jawa mengangkat seorang putra selir menjadi raja karena permaisuri tak melahirkan seorang putra untuk menjadi penerus tahta. Peristiwa itu menjadi bukti nyata, (peran) seorang selir tak pernah dipandang sebelah mata apalagi sampai dianggap hina.
Akan halnya kata-kata ‘misionaris’, ‘Kristenisasi’, de-Islamisasi’, ‘Cina’, pada dasarnya adalah kata-kata yang netral. Kata-kata tersebut hanya akan menunjukkan baik buruk dirinya saat membentuk makna dalam sebuah kalimat. Sementara makna kalimat pun sangat tergantung pada interpretasi pembaca, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi pendidikan dan keluasan cakrawala pengetahuannya.
Bagi saya, terlampau berlebihan menganggap sebuah kalimat atau tulisan—apalagi pada satu tabloid dengan cakupan pembaca terbatas, mampu membawa dampak perubahan begitu besar pada pembacanya, sehingga membuat mereka menjadi berubah pendirian, berganti emosi atau apalagi membenci seseorang.
Berkaitan dengan Penuntut Umum yang menyatakan kami telah melanggar pasal 310 KUHP dan karena itu mengajukan tuntutan, izinkan kami mengajak Majelis Hakim menelaah hal itu lebih detil. Kami dinyatakan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Pak Jokowi dan menuduhkan suatu hal. Sementara yang terhormat Penuntut Umum sendiri dalam surat tuntutan menyatakan bahwa agar dapat dituntut dengan pasal 310 itu, maka penghinaan itu itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu..dst.
Kami tegaskan di sini, kami tak pernah menghina dengan menyatakan Pak Jokowi telah melakukan perbuatan tertentu yang tak terpuji. Kalau pun ada yang bisa dianggap tudingan seperti itu, mungkin yang dimaksud adalah kami telah dianggap menuding Pak Jokowi telah melakukan perbuatan berbohong. Itu barangkali tersirat dalam tuntutan Penuntut Umum yang mengedepankan judul-judul tulisan kami, antara lain, Capres Boneka Suka Ingkar Janji”, dan “Sang Pendusta, Mau dibohongi lagi?”
Tetapi kami tegaskan, pada tulisan-tulisan yang mengetengahkan hal tersebut, kami tak lupa mengajukan sejumlah bukti yang menurut kami sah dan telah diketahui publik secara luas. Misalnya, pada tulisan “Capres Boneka Suka Ingkar Janji”, kami menuliskan apa saja hal-hal yang pernah dijanjikan Pak Jokowi yang dalam pelaksanaannya tidak juga dilunasi.
Sementara gambar di halaman belakang, yang dilengkapi karikatur Pak Jokowi dalam gambaran berhidung panjang disertai tulisan “Sang Pendusta, Mau Dibohongi Lagi?” adalah simpulan dari serangkaian tulisan sebelumnya di halaman dalam. Tentang lukisan tersebut, ide itu tidaklah genuine alias tidak asli. Majalah TEMPO telah menggunakannya saat menggambarkan Pak Akbar Tanjung yang terjerat kasus Bulog di awal 2000-an lalu. Penggambaran itu mengikuti cerita popular di kalangan anak-anak tentang boneka kayu bernama Pinokio, dengan segala sifat dan tingkah polahnya.
Dengan kata lain, bila gambar itu dianggap menistakan, kami menilai anggapan itu terlampau berlebihan. Bahkan sebenarnya kami menilai, sejak pelaporan, pemeriksaan, hingga bergulirnya proses pengadilan pun, adalah berlebihan. Sebagaimana dikatakan ahli Ahmad Taufik, dalam menentukan pilihan demi terpilihnya Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, rakyat tak boleh ibarat beli kucing dalam karung. Mereka harus tahu siapa yang akan mereka pilih. Lebih detil, tentu lebih baik.
Karena itu, penulisan tentang seorang calon pemimpin, tidak bisa dianggap sebagai upaya penghinaan, karena sesungguhnya niat di belakang aktivitas tersebut semata demi terwujudnya transparansi. Dalam bahasa yang lugas untuk menghindarkan multi-interpretasi, ahli Ahmad Taufik berkata,”Ibaratnya, orang bahkan harus tahu seorang calon presiden sampai ke kolor-kolornya.”
Apalagi, senafas dengan jiwa reformasi, pasal penghinaan terhadap presiden sesungguhnya telah hilang dari KUHP setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Pasal yang hilang itu sebelumnya berbunyi,”Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.”
Penghilangan itu menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, bersifat final dan mengikat, sebagaimana dimuat CNN Indonesia dan berbagai media online lainnya, Senin, 10 Agustus 2015 lalu.
Yang menarik, saat itu Presiden Jokowi juga menyatakan tak keberatan apabila pasal penghinaan Presiden itu ditolak masyarakat maupun DPR. Presiden mengaku hanya melanjutkan draf Rancangan UU KUHP yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya.
Artinya, bila pasal penghinaan kepada Presiden dihilangkan karena dinilai bertentangan dengan elan zaman, dengan zeitgeist reformasi, bagaimana mungkin tudingan penghinaan kepada CALON Presiden, yang memang fakta tentang dirinya masih harus dibuka lebar-lebar demi tepatnya pilihan rakyat, diperpanjang berlarut-larut? Jujur saja, kondisi ini menurut saya paradoksal dan bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan, kejujuran dan transparansi yang menjiwai reformasi.
Majelis hakim yang mulia, Tim Penuntut umum dan hadirin yang saya hormati,
Tetapi sebetulnya, bukan hal-hal itu benar yang ingin saya tekankan agar kita semua bisa mempertimbangkannya dengan jernih dan adil.
Yang hendak saya ingatkan justru adalah ketidakhadiran saksi korban, Bapak Jokowi, selama proses peradilan ini terjadi. Awalnya tentu saja saya sangat menyayangkan tidak pernah hadirnya beliau bahkan setelah sekian banyak surat permohonan dilayangkan Penuntut Umum.
Bagi saya, bagaimana peradilan bisa mengukur sedalam apa sakit yang diderita, selebar apa luka yang telah menganga, atau separah apa harga diri yang telah terhina tulisan-tulisan kami di Obor Rakyat, tanpa hadirnya beliau untuk membuka fakta semua itu? Yang terjadi di sini karena ketidakhadiran beliau lebih dekat kepada proses mereka-reka, menerka semua hanya berdasarkan BAP dan apa yang tertulis di dalamnya. Jujur saja, kita semua tidak–atau setidaknya tidak semua kita, mampu menangkap rasa yang ada, meneranya, untuk menyimpulkan kerusakan yang ada hanya dari lembaran tanya jawab saksi dan pemeriksa yang hasilnya dibacakan di sini itu.
Saat itu itu saya berpikir, bukankah bangunan kasus ini pun ada dan mewujud setelah datangnya laporan pihak saksi korban kepada aparat Kepolisian? Bukankah semua yang kita perbincangkan dalam proses peradilan ini pun sejatinya bermula dari sakit hati, rasa terhina dan tercemar nama baik yang disebutkan dialami saksi korban? Lalu bagaimana pada prosesnya bangunan kasus itu masih bisa ajeg, menapak teguh, manakala keperluan pihak-pihak peradilan untuk mengetahui secara pasti bagaimana dan sedalam apa rasa sakit dan terhina itu tak juga terpenuhi karena tidak pernahnya saksi korban datang untuk bersaksi?
Tetapi kemudian datang kesadaran saya: saya ingat saksi korban saat ini adalah seorang Presiden, pun seorang Kepala Negara. Sesegera ia disumpah sebagai Kepala Negara, saat itu pula ada–dan harusnya memang ada, peralihan jati dirinya. Jiwanya membesar dengan bertambahnya tanggung jawab dan rasa cinta pada negara dan rakyatnya. Juga pada saya, terdakwa ini, di antaranya.
Lalu kemudian terbersit di benak saya, bagaimana mungkin saya tetap memelihara buruk sangka, suuddzan, atas ketidakhadiran beliau? Bagaimana mungkin saya harus tetap menjadi si Pandir yang tak mencoba mengerti dan enggan membaca tanda-tanda yang tak bicara?
Bukankah alm. Presiden Soeharto pun tidak harus selalu berkata “ya” untuk menyatakan persetujuan, dan sebaliknya menafi dan berkata “tidak” untuk penolakan? Tidak semua sikap Presiden Soeharto, seorang tokoh Jawa yang tak pernah kehilangan senyum pada setiap keputusan dan sikapnya itu, ditegaskan dalam kata-kata. Seringkali, kita semua sebagai rakyatnya yang harus menafsirkan sendiri.
Saya sadar, sayalah yang harus menafsirkan sendiri arti ketidakhadiran beliau di sini selama proses persidangan. Haruskah saya berburuk sangka dan menafsirkannya sebagai ketidakpedulian saksi korban, yang kini seorang presiden, kepada nasib saya sebagai rakyatnya? Alangkah tinggi hati dan buruknya persangkaan saya bila itu tafsirnya.
Maka saya mau tak mau harus menafsirkan ketidakhadiran itu sebagai pemaafan seorang bapak kepada kenakalan anaknya. Mungkin saja anaknya itu nakal, tetapi faktanya, anak itu tetap anak yang harus disayangi seorang bapak.
Mungkin pula saya bisa menafsirkan diamnya saksi korban laiknya diamnya seorang gadis yang dipinang seseorang. Dalam soal ini bahkan agama pun berkata, diamnya seorang gadis adalah tanda persetujuannya. Artinya dalam kasus ini, dalam diamnya pun saksi korban telah memberi maaf atas permohonan maaf yang di awal proses sidang, saat mengajukan eksepsi, saya sampaikan.
Tetapi tentu saja tafsir pribadi itu tak bisa memuaskan batin saya. Selalu bergolak dilemma, apakah persangkaan saya itu benar, atau tidak? Hingga akhirnya pandangan ahli pidana Dr Chairul Huda SH, MH, memberikan penegasan ke dalam hati dan ketenangan di jiwa.
Menurut Dr Chairul Huda, seorang saksi korban seyogyanya harus datang dan didengar keterangannya di persidangan. Apa dan bagaimana yang ia rasakan, bagaimana ia menjelaskan, haruslah membuat segala syak, asumsi dan reka-reka hilang. Yang ada kemudian adalah kejelasan dan terang benderang.
Bahkan setelah menjawab pertanyaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, Dr Chairul Huda dengan tegas menyatakan bahwa ketika seseorang mengadukan dirinya dihina, tapi tak hadir dalam persidangan,”Orang itu sudah tak lagi menganggap ada masalah.”
Bisa jadi keyakinan Dr Chairul Huda tersebut tak sepenuhnya tepat. Tetapi setidaknya ia sudah mengedepankan baik sangka. Satu hal yang tengah dan akan terus saya alami dan pelajari. Semoga saja demikian adanya.
Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Tebet, 14 November 2016
Darmawan Sepriyossa -Terdakwa
dari FB
DARMAWAN SEPRIYOSSA ASLI·TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016

Komentar Anda

LEAVE A REPLY