Home Nasional Daerah PKKPI: Ada 3 Cara Jitu Atasi Politik Uang dalam Pilkada

PKKPI: Ada 3 Cara Jitu Atasi Politik Uang dalam Pilkada

0
SHARE

POROSNEWS.COM – Analis Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Aendra Medita menilai persoalan politik uang (money politics) adalah masalah serius yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin, baik dalam skala lokal maupun nasional.

“Politik uang ini ibarat racun dalam alam demokrasi,” katanya ketika berbincang dengan redaksi, Rabu 1 Januari 2017 malam.

Aendra melanjutkan politik uang dikatakan sebagai racun karena berpotensi kuat merusak sendi-sendi demokrasi, termasuk ajang pemilihan kepala daerah. Ia berpendapat untuk mengantisipasi terjadinya praktek politik uang dalam ajang pilkada setidaknya ada 3 cara yang harus dilakukan.

Pertama adalah dengan memperkuat dan memberikan bekal serta wawasan aparat pengawas pemilu. Pembekalan didalamnya bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan atas praktek tersebut.

“Tidak hanya itu. Jika ada orang atau pihak atau oknum tertangkap tangan melakukan praktek politik uang. Maka Bawaslu dan segenap jajarannya harus bertindak. Artinya hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu,” beber Aendra.

Kemudian cara kedua adalah dengan pelibatan kader-kader partai politik itu sendiri. Partai politik sebagai lembaga resmi yang mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terlebih dahulu harus melakukan pemetaan secara terinci di daerah-daerah yang ditengarai amat rawan terjadinya politik uang.

Setelah melakukan pemetaan detail. Kemudian partai politik menerjunkan kadernya untuk berjaga-jaga mengatisipasi hal tersebut. Sehari jelang pemilihan yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017, partai politik harus menginstruksikan segenap kadernya untuk melakukan ronda. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya politik uang.

“Selain itu kader-kader partai politik ditebar ke berbagai tempat pemungutan suara (TPS) sebagai saksi. Tugas mereka tidak hanya menjaga dan mengawal suara pasangan calon. Namun, mereka juga bisa bertindak sebagai garda terdepan dalam mengawasi praktek politik uang,” jelas Aendra.

Dan untuk cara yang terakhir adalah kejujuran dari pasangan calon itu sendiri. Salah satu bentuk konkretnya adalah dengan melaporkan penggunaan dana kampanye secara jujur. Penggunaan dana kampanye, mulai dari siapa yang menyumbang kemudian dana tersebut digunakan untuk apa saja harus dilaporkan dengan jujur. Tidak hanya kepada penyelenggara pemilu saja atau instansi lain yang terkait. Namun publik juga berhak memperoleh informasi tersebut.

“Jika cara ini dilakukan, saya yakin praktek politik uang dalam pilkada bisa di minimalisir,” demikian Aendra.

Diberikatakan sebelumnya, Bawaslu Pusat belum lama ini merilis potensi kerawanan terjadinya praktek politik uang dalam pilkada serentak tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 15 Februari tahun 2017.

Di DKI Jakarta sendiri, anggota Bawaslu Daniel Zuchron menyebut ada 507 TPS yang disinyalir rawan akan terjadinya praktek politik uang. Kemudian di Papua Barat, dari 2.857 TPS yang ada, sebanyak 2.048 TPS rentan terjadinya praktek politik uang. Kemudian di Provinsi Sulawesi Barat potensi terjadinya politik uang sebesar 42,45% artinya dari 2.756 TPS yang ada, sebanyak 1.170 TPS rawan disusupi praktek politik uang.|HER/BD

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY