Home EKONOMI eSPeKaPe Kecam Menteri Jonan Terkait Blok Mahakam

eSPeKaPe Kecam Menteri Jonan Terkait Blok Mahakam

0

POROSNEWS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat berkunjung ke Terminal Senipah, Kalimantan Timur, Jumat, 10 Maret 2017 menyatakan, jika Pertamina bisa menawarkan share down 39 persen saham maksimum.. Alasan Jonan agar produksi Blok Mahakam bisa dipertahankan sekalipun usia sumurnya tidak muda lagi, sebab blok ini memproduksi minyak dan gas bumi (migas) melalui Lapangan Bekapai sejak 1974.

Menteri ESDM juga memperbolehkan Pertamina menjadi operator bersama Total atau operatornya dilanjutkan Total E&P Indonesie, sebab orang-orangnya juga tidak akan diganti. Pernyataan Jonan tersebut cukup mengejutkan Pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), dan yang pernah berjuang bersama Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (ARKBM) agar sepenuhnya Blok Mahakam dikelola Pertamina pasca habis kontraknya Total E&P dan Inpex Corporation tahun ini.

Padahal berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017, Pertamina sendiri bakal mengucurkan dana US$ 187 juta untuk pengeboran 19 sumur dengan mempersiapkan dana sejumlah US$ 1,25 miliar untuk keseluruhan. Namun melalui amandemen kontrak kerja sama (KKS) Blok Mahakam antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Total E&P tahun 2016, pengeboran tetap dilaksanakan oleh Total E&P selaku operator.

Pernyataaan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang mengisyaratkan jika Total E&P diperkenankan kembali mengelola Blok Mahakam pasca 2017 sebagaimana dimaksud amandemen  KKS antara SKK Migas dan Total E&P, oleh eSPeKaPe yang bertekad kawal Pertamina harga mati, patut dipertanyakan komitmennya Jonan dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat mengingatkan pernyataan Joan sangat berbahaya bagi kedaulatan energi nasional.

“Sebab sebelumnya sudah banyak pihak, termasuk pihak eSPeKaPe yang memperjuangkan agar pengelolaan Blok Mahakam benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero). Oleh sebeb itu, hendaknya Menteri ESDM Jonan jangan bermain-main soal Blok Mahakam yang hampir setengah abad dikuras oleh perusahaan asing asal Perancis itu,” ujarnya rilisnya yang diterima redaksi, Senin (20/3/2017).

“Siapa pun yang mencoba-coba meneruskan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada Total E&P, seraya meremehkan kemampuan Pertamina yang milik dan kebanggan bangsa sendiri, sangat pantas dipertanyakan integritas dan komitmennya terhadap kemandirian bangsa dalam hal ketahanan energi nasional, Siapa pun itu. Tidak terkecuali buat Jonan selaku Menteri ESDM sekalipun,” beber Binsar Effendi.

Menurut Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Mabes Laskar Merah Putih (LMP) menyebutkan, alasan Jonan mengisyarakatkan Total E&P diizinkan mengelola kembali Blok Mahakam demi mempertahankan produksi adalah sebagai alasan yang sebenarnya meremehkan kemampuan anak negeri sendiri seperti yang berhimpun dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Sebab Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam sendiri optimis jika investasi Pertamina yang lebih dini di Blok Mahakam, justru bisa menahan laju penurunan produksi. Pengeboran sumur baru bakal berjalan mulai kuartal kedua, sehingga produksi gas bisa dimulai tahun depan.

“Maka kami, eSPeKaPe, serta merta mengecam pernyataan Menteri ESDM Jonan soal Blok Mahakam yang memperbolehkan Pertamina menjadi operator bersama Total E&P atau operatornya Blok Mahakam dilanjutkan Total E&P. Ini sama artinya, Menteri ESDM Jonan masih miskin jiwa nasionalismenya. Kami pun mendukung rencana aksi FSPPB untuk menyuarakan aspirasinya itu dalam waktu dekat ini,” katanya geram.

Agar tak terjadi peluang perpanjangan kontrak Blok Mahakam ke Total E&P, kemudian Ketua Umum eSPeKaPe berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menerbitkan Peraturan Pertamina (PP) tentang pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina dengan pemilikan saham sebesar 90 persen dan 10 persennya diserahkan kepada BUMD Kalimantan Timur, agar ada kepastian untuk Pertamina mengelolanya.

“Pertamina dan BUMD Kaltim selanjutnya sudah harus membentuk konsorsium guna mengopersikan Blok Mahakam, tanpa perlu lagi adanya partisipasi perusahaan swasta pemburu rente sebagai penumpang gelapnya yang masih saja gentayangan,”pungkas Binsar Effendi yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966 ini. | EWINDO/PRS

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.