Home DPR SKANDAL KORUPSI E-KTP & BAHAYA ANGKA PRESIDENTIAL THRESHOLD 20%

SKANDAL KORUPSI E-KTP & BAHAYA ANGKA PRESIDENTIAL THRESHOLD 20%

0

Hampir semua yang terlibat dugaan korupsi e-KTP merupakan tulang punggung rezim, baik rezim yang kemarin berkuasa maupun rezim yang saat ini berkuasa. Ini adalah catatan penting yang mestinya diperhatikan oleh mereka yang mengaku peduli pada pemberantasan korupsi. Dari sudut pandang ‘trias politica’, skandal korupsi e-KTP sebenarnya adalah contoh sempurna dari absennya kontrol kekuasaan jika lembaga eksekutif dan legislatif dikuasai oleh kubu yang sama.

Jadi, mulai kini berhentilah bicara bahwa dukungan partai politik di parlemen bermakna positif bagi sistem presidensial. Dukungan itu tidak signifikan artinya.

Selama ini lemahnya leadership para presiden yang naik pasca-Reformasi telah ditambal dengan cara yang salah, yaitu merebut dominasi dukungan partai politik di parlemen. Efeknya, fungsi kontrol parlemen jadi tumpul, karena mayoritas partai politik kemudian harus bermain politik dua kaki. Pengkhianatan terhadap trias politica itulah yang telah merusak demokrasi kita, sekaligus yang telah mendorong terjadinya korupsi kekuasaan secara massif baik di lembaga eksekutif dan legislatif.

Pada 2019 kita akan menghadapi pemilu serentak. Pileg dan Pilpres yang bersifat serentak sebenarnya memberi kita kesempatan untuk memiliki presiden dan parlemen yang bersifat independen satu sama lain. Dan itu bagus untuk sistem presidensial, sekaligus memungkinkan lahirnya check and balances antarlembaga tinggi negara. Kekuasaan jadi bisa lebih terawasi.

Tapi kesempatan itu sepertinya juga akan dirusak oleh pemerintah yang kini berkuasa dan sejumlah partai pendukungnya yang sejak dini telah mematok angka presidential treshold 20%. Dengan mengajukan angka treshold 20%, partai-partai tadi sebenarnya sedang mendesain agar siapapun yang naik menjadi pimpinan eksekutif, mereka tetap diajak dalam bahtera pemerintahan.

Di tengah kecenderungan kian sederhananya jumlah partai politik yang bisa duduk di kursi parlemen, dan di sisi lain Pemilu Legislatif kita tidak lagi menghasilkan pemenang yang dominan (karena jumlah perolehan suara relatif terdistribusi normal), maka ambang batas 20% akan mendorong terus terjadinya koalisi besar dalam tiap pencalonan presiden.

Apa akibatnya?

Pertama, dengan tren sebagaimana yang telah disebutkan, pemilihan presiden tidak akan lagi bisa diikuti oleh lebih dari dua calon presiden. Lebih buruk lagi, desain angka Presidential Threshold 20% bahkan bisa jadi hanya akan menghasilkan calon tunggal.

Kedua, dengan desain koalisi besar untuk pencalonan presiden tersebut, maka parlemen akan semakin kehilangan fungsi kontrolnya dan akan lebih banyak menjadi lembaga penstempel seluruh kebijakan pemerintah. Persis di situlah potensi korupsi politik yang bersifat gigantik, sebagaimana kasus Bank Century, atau skandal korupsi e-KTP potensial muncul. Kekuasaan yang tak mendapatkan kontrol pastilah cenderung korup.

Jadi, meski di atas kertas angka Presidential Threshold 20% seolah memungkinkan bagi munculnya lebih dari dua pasangan calon presiden, dalam praktiknya ambang batas tersebut hanya bisa menghasilkan dua pasangan calon presiden saja, dan bahkan mungkin hanya calon tunggal.

Kita ingat, Pilpres 2009, misalnya, bisa melahirkan tiga pasangan calon karena tiga partai dengan perolehan suara terbesar masing-masing mengusung calon presidennya sendiri. PDI-P, misalnya, mengusung Megawati-Prabowo melalui koalisi dengan Gerindra. Demokrat mengusung SBY-Boediono melalui koalisi dengan PKS, PKB, PAN, dan PPP. Sementara Golkar mengusung Jusuf Kalla-Wiranto melalui koalisi dengan Hanura.

Tapi, sebagaimana bisa kita lihat pada Pilpres 2014 kemarin, begitu salah satu dari partai tiga besar tidak mengajukan pasangan calonnya sendiri, yang terjadi akhirnya polarisasi dua calon saja. Pada 2014 silam, Golkar memang gagal membangun koalisi, sehingga akhirnya bergabung dengan koalisi yang telah dibentuk oleh Gerindra. Pilpres 2014 akhirnya berlangsung hanya dengan dua pasangan calon, yaitu Prabowo-Hatta, yang didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, PPP, PBB, dan kemudian Golkar, lalu Jokowi-Kalla yang didukung oleh PDI-P, PKB, Nasdem dan PKPI.

Itu sebabnya, hari Kamis besok, 20 Juli 2017, catat baik-baik partai politik yang ngotot mengusulkan angka Presidential Treshold 20% dalam voting RUU Pemilu. Catat baik-baik kengototan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dengan usulan angka Presidential Treshold 20% tersebut. Jika Anda benar-benar geram dengan skandal korupsi e-KTP, maka pahamilah bahwa semua rezim sesudah Reformasi selalu meninggalkan skandal karena mereka tidak pernah dikontrol dengan baik oleh parlemen. Dan parlemen tidak pernah benar-benar menggunakan fungsi kontrolnya karena kursi parlemen selalu didominasi oleh partai politik pendukung pemerintah.

Masih mau diteruskan hal-hal semacam itu?! Masih berpikir jika soal Presidential Threshold hanyalah soal Prabowo versus Jokowi semata?! (Tarli Nugroho)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.