Home Nasional Hukum Peruntukan Dana Haji untuk Infrastruktur-Boleh Tidak?

Peruntukan Dana Haji untuk Infrastruktur-Boleh Tidak?

0
SHARE
Effendi Saman
Oleh Effendi Saman

Peruntukan Dana Haji untuk infrastruktur-Boleh gak?

Sederhananya dulu para pelaku suap dan korupsi sebelum reformasi tak mudah diseret ke Pengadilan, gurauan mereka bermain dibawah meja, bahkan dengan berani transaksi dilakukan diatas meja dan bahkan mejanyapun dibawa.

Dalam bentuk lain sebagai contoh, barang bukti ditandatangani 1 miliar dalam proyek cukup dikasih 70%, dan 30%nya bisa di bagi-bagi, yang penting bukti tertulis 1M aman menurut hukum positif.

Sejak Reformasi paradigma hukum mulai berubah, terutama sejak adanya KPK, Hukum normatif mulai bergeser pada hukum substansial, kebenaran materil jadi acuan dan rujukan. Artinya anggaran proyek 1 M, harus dibelanjakan juga sebesar 1M.

Perkembangan lainya BPK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, HAKIM dan Penegak Hukum lainya mulai semakin progresif, cara menemukan kesalahan dan kejahatan tindak pidana korupsi.

Ada tiga hak peristiwa dan perbuatan hukum yang selalu di incar oleh penegak hukum.
1. Bahwa penggunaan uang Negara tidak boleh melanggar azas tujuan penggunaan uang Negara;
2. Uang Negara tidak boleh digunakan dengan melanggar Prinsip peruntukannya;
3. Bahwa uang Negara tidak boleh disalah gunakan, melanggar azas penghematan.

Jika menyimak dan menganalisa perkembangan paradigma penegakan hukum dimaksud diatas, maka timbul pertanyaan kasus Uang atau dana haji. Bolehkah Dana Haji peruntukannya di rubah dan atau dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur?
Silahkan anda berpendapat dan bersikap, bagi penegak hukum silahkan bertindak.***

Komentar Anda

LEAVE A REPLY