Home Nasional Hukum Bukan Bangun Proyek Infrastruktur Seperti yang Digembar-Gemborkan

Bukan Bangun Proyek Infrastruktur Seperti yang Digembar-Gemborkan

0
SHARE

POROSNEWS – Proses penganggaran negara lekat dengan politik kekuasaan, di mana pemerintah yang berkuasa, partai politik, birokrasi dan berbagai kelompok kepentingan, serta publik sendiri, berkontestasi di dalamnya. Menurut Irene Rubin (Northern Illinois University), di sanalah sesungguhnya pertarungan kekuasaaan terjadi. Di era pemerintahan Jokowi, politik anggaran negara difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Selain tidak realistis, pilihan ini tak lebih dari strategi pemenangan demi menghadapi Pemilu 2019.

Mengapa tidak realistis ?

Pertama, situasi global yang tidak menentu pada ujungnya membuat demand-side membesar, sebagaimana yang dilakukan Bank Indonesia dengan kebijakan ekspansi moneternya berupa penurunan suku bunga acuan dan rasio nilai kredit terhadap pembiayaan (loan to value ratio). Sementara, kebijakan yang berfokus pada sisi penawaran —-kebijakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur—- hanya memperbesar kapasitas tak terpakai (iddle capacity) dalam perekonomian. Kebijakan ini juga mendesak naik defisit anggaran secara berlebihan yang memicu timbulnya kontraksi pertumbuhan, sebagaimana terbukti di Brasil dan Venezuela. Di dua negara ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB tercatat berturut-turut sebesar 10% dan 30%, yang berakibat angka pertumbuhan kontraktif masing-masing sebesar 5,4% dan 5,1%. Kebijakan yang sama tidak tepat jika diterapkan dalam kondisi perekonomian nasional seperti sekarang ini.

Kedua, merosotnya angka pertumbuhan domestik akibat pelemahan ekonomi global menyebabkan turunnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, yang mana berimplikasi pada pembengkakan defisit yang dibiayai melalui utang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut membuat tingkat investasi dan konsumsi domestik semakin tertekan. Selain semakin rendahnya insentif untuk mereformasi pasar uang dalam negeri, pasar keuangan Indonesia yang tidak berkembang dan tidak likuid memunculkan ketergantungan pemerintah dan sektor swasta nasional pada pinjaman asing yang murah. Akibatnya, selain bangunan perekonomian nasional semakin rentan terhadap perubahan suku bunga dan sentimen pemilik modal, politik anggaran negara juga terancam gagal fiskal akibat meledaknya defisit anggaran.

Ketiga, bagi negara kaya SDA seperti Indonesia, pelemahan penerimaan negara yang sekarang terjadi juga diperburuk oleh harga komoditas global yang menurun drastis sejak 2014, pasca ledakan permintaan dari RRC.

Keempat, politik anggaran negara yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berhadapan dengan realitas ruang fiskal yang semakin sempit. Keterbatasan ruang fiskal ini disebabkan banyaknya pos belanja mengikat (mandatory budgeting) yang tidak bisa serta-merta dialihkan untuk kepentingan lain, seperti dana pendidikan (20%), kesehatan (5%) dan dana transfer ke daerah/desa. Saat ini, porsi mandatory budgeting hampir mencapai 80% dari total anggaran, sehingga ruang gerak bagi politik anggaran negara menjadi sangat terbatas. Dalam praktek, keterbatasan ruang gerak fiskal ini disiasati pemerintah dengan memotong anggaran yang dianggap tidak relevan terhadap prioritas pembangunan infrastruktur, seperti belanja yang berbentuk subsidi dan transfer langsung ke masyarakat (PNPM). Padahal, dua pos belanja ini penting untuk menahan daya beli dan konsumsi masyarakat yang berada dalam kondisi tertekan. Walau terkesan berniat baik, sesungguhnya, politik anggaran negara yang ditempuh pemerintah justru bertentangan dengan upaya memperkuat perekonomian nasional.

Kelima, politik anggaran negara ala Jokowi itu berbenturan dengan ketidaksiapan kerangka aturan pendukung dan reformasi birokrasi yang belum tuntas. Ketidaksiapan ini, misalnya, terlihat dari tidak efektifnya rentetan paket kebijakan ekonomi, yang diakui sendiri oleh pemerintah disebabkan ketidaksiapan berbagai aturan pendukung (katadata.co.id, 14/06/2016). Sehingga tidak mengherankan, terlepas dari jargon prioritas pada pembangunan infrastruktur dan belanja modal, realitas yang ada tidak sesuai dengan keinginan. Contohnya, dalam APBN 2014-2016, pertumbuhan belanja negara ternyata masih didominasi oleh belanja yang sifatnya rutin berupa belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing tumbuh sebesar 29,6% dan 51,1%, sementara belanja modal hanya tumbuh 22,6%.

Tak jauh berbeda dengan realitas di sisi belanja, pada sisi pembiayaan juga terungkap, dalam APBN 2014-2016, pertumbuhan utang lebih didominasi pinjaman program (naik 19,8%) ketimbang pinjaman proyek (tumbuh 1,3%). Artinya, utang luar negeri lebih banyak digunakan buat pelengkap belanja rutin dan fungsional pemerintah, bukan untuk membangun proyek infrastruktur seperti yang digembar-gemborkan. |NUGROHO PRASETYO

Komentar Anda

LEAVE A REPLY