Home EKONOMI Dan Ternyata Dana Haji Sudah Dipinjam Pemerintah Rp. 35,65 Triliun

Dan Ternyata Dana Haji Sudah Dipinjam Pemerintah Rp. 35,65 Triliun

0
SHARE

POROSNEWS – Utang Pemerintahan Indonesia di bawah Joko Widodo dinilai naik cukup cepat dan signifikan jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya. Bahkan di era Jokowi ini, utang Indonesia saat ini hampir menyentuh Rp. 4.000 triliun. demikian diungkapkan pengamat politik ekonomi, Salamuddin Daeng,

“Utang yang membengkak dengan cepat mempunyai dalih bahwa bisa saja untuk pembangunan. Hingga dana haji, milik umat Islam dikabarkan akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan menteri keuangan, sampai dengan tahun 2016 jumlah dana haji yang dipinjam oleh pemerintah mencapai Rp. 35,65 triliun.  Dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur,” ungkap Salamuddin Daeng dalam rilisnya yang diterima Jakartasatu.com, Selasa (29/08/2017).

Di antara infrastruktur yang dibangun dengan sukuk haji tersebut adalah: Tahun 2014 pemerintan menggunakan dana sukuk haji sebebesar Rp, Rp. 1,5 triliun untuk membangun kereta ganda Cirebon Kroya dibawah kementrian transportasi, kereta ganda Manggarai-Jatinegara di bawah kementerian Transportasi dan asrama haji di berbagai daerah. Tahun 2015 pemerintah menggunakan dana sukuk haji senilai Rp. 7,1 triliun untuk membangun jalur kereta api Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatra, di bawah menteri transportasi Jalan dan jembatan di berbagai propinsi, di bawah menteri pekerjaan umum, dan infrastruktur untuk pendidikan tinggi di bawah kementerian agama.

“Tahun 2016 pemerintah menggunakan dana sukuk haji untuk membangun infrastruktur senilai Rp. 13,67 triliun. Dana tersebut seluruh digunakan untuk melanjutkan proyek yang pada tahun 2016 sebagimana yang disebutkan di atas, sehingga total dana sukuk haji yang telah dialokasikan pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur mencapai Rp. 22,27 triliun,”jelasnya.

Jokowi Tahu

Joko Widodo dianggap tahu bahwa dana haji memang sudah digunakan oleh pemerintah. Pemerintah meminjamnya. Sehingga, menurut pengamat dari universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng tidak mungkin Jokowi tidak mengetahuinya selama ia berkuasa.

“Dengan demikian maka perintah Presiden Jokowi agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur terdengar aneh, karena tidak mungkin presiden tidak tahu tentang pemanfaatan dana tersebut,”

Menurut Daeng, hal yang harus diperhatikan dalam hal penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini  adalah bahwa dana tersebut menurut UU harus dikelola secara nirlaba, yakni semua keuntungan hasil pengelolaan dana haji  harus dikembalikan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana.

“Apakah selama ini jamaah haji telah menerima bagi hasil sebagai keuantungan atas penempatan dana mereka dalam instrumen investasi dan surat utang negara? Kalau belum, ke mana keuantungan hasil pengelolaan dana ini mengalir? Semoga ini segara disampaikan kepada pemilik sah uang tersebut,”ujarnya.

Sebelumnya Daeng juga menyebut bahwa pembangunan yang tengah gencar oleh rezim Joko Widodo ini bisa jadi utamanya dari memburu utang luar negeri.

“Selain itu ia menyebut bahwa pemerintah menyasar sumber pembiayaan lain yang berasal dari utang dalam negeri, termasuk meminjam dana dana umat,”tandasnya

Komentar Anda

LEAVE A REPLY