Home Nasional Hukum Jimly: KPK Harus Dengarkan DPR, Tidak Perlu Membantah dengan Politis

Jimly: KPK Harus Dengarkan DPR, Tidak Perlu Membantah dengan Politis

0
SHARE
Foto: Istimewa

POROSNEWS – KPK tidak berhak mengatur apa yang bukan menjadi kewenangannya seperti ingin melibatkan diri di proses pembentukan UU. Hal ini dikarenakan KPK adalah lembaga pelaksana UU.

“Apakah pembentukan UU itu kewenangan KPK, karena UU yang mengatur tentang dirinya. KPK sebagai pelaksana UU tidak boleh melibatkan diri ke dalam politik dan mempersoalkan UU. Jadi pelaksana UU itu ikut saja apa kata legislator,” demikian kata pakar hukum, Jimly Asshiddiqie saat ditemui oleh beberapa perwakilan Pansus, Kamis (7/9/2017), di kantor ICMI, Jakarta.

Namun demikian menurutnya KPK mempunyai hak etika unutk dimintai pendapatnya soal, misal bagaimana sebuah peraturan diubah. “Jadi misalnya DPR bersama Presiden mau memperbaiki UU, pantesnya KPK didengar.

Tapi KPK tidak boleh inisiatifnya untuk minta didengar. Dan itu berlaku untuk semua lembaga yang diatur UU. Apalagi MK. Misalnya UU MK mau diubah oleh DPR atau oleh presiden, inisiatif satu-satu. Ya, MK tidak bisa protes-protes karena bukan kewenangannya,” Jimly menjelaskan.

Menurut Jimly, itu public policy making. Urusan politis. Tapi pantasnya diundang. “Kelewatan jika tidak diundang. Dengarkan pengalamannya. Tapi itu soal kedua. Pertama kewenangan mutlak dari DPR. Ke depan memang banyak yang kita perbaiki,” tambahnya singkat.

Jimly mengingatkan agar lembaga penegak hukum tidak melakukan apa yang pernah terjadi di masa sebelum reformasi. “Misalnya dulu Pimpinan KPK itu pernah kirim surat menentang pengubahan UU. Ya, tidak bisa. Itu bukan urusan KPK. Itu urusan politik.

Semua lembaga yang diatur oleh UU pantesnya didengar tapi tidak boleh merasa berhak untuk menentukan. Bahwa nanti DPR akan berhadapan dengan public, ya, itu urusan DPR nanti. Lain lagi. Pelaksana UU diam saja. Itu etika konstitusional,” tutupnya ungkap.

MK

Perkara antara Pansus dengan KPK infonya dibawa ke MK untuk melakukan uji materi. Akan tetapi, pengaduan uji materi tersebut kabarnya dilaporkan oleh LSM.

Melihat hal demikian, Jimly Asshiddiqie malah sebaiknya tidak dengan uji materi. Tapi dengan cara lain. “Saya mendengar MK ini menerima perkara, yang mengajukan LSM. Tapi sebenarnya, ada dua jenis perkara yang bisa diajukan di MK. Pertama Judical Review UU. Kedua Sengketa Kewenangan Negara (SKN). Ini lebih tegas.

Punya legal standing. Dia mempersoalkan kewenangan DPR sebagai lembaga konstitusional. MK akan membuat keputusan lebih jelas da tegas. Daripada Judical Review hanya menafsirkan pasal. Dan ini saya rasa, saya anjurkan. Siapa saja yang lebih dulu ajukan. Bisa juga yang ajukan itu KPK. Sambil kita menjadikan kasus sengketa antara Pansus dan KPK ini bahan untuk memperbaiki ke depan. Saya sudah bayangkan ini harus kita perbaiki,” ia menyampaikannya di hadapan para awak media, Kamis (7/9/2017), di kantor ICMI

Namun demikian, lembaga hukum seperti KPK dan lainnya harus tetap mau diawasi oleh DPR sebagai lembaga pengawas sesuai konstitusi yang ada.

“Bagaimana selanjutnya? Kalau misal, dan berandai-andai KPK dan lembaga penegak hukum lainnya keterkaitannya dengan DPR memang harus dibatasi. Pertama dalam rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian,” ia menambahkan.

Pun, lanjut Jimly, dahulu perna ada lembaga penegak hukum tetapi saat itu ada aroma lembaga tersebut tidak independen. “Dulu kita mengubah rekrutmen ini dengan melibatkan DPR maksudnya supaya lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk TNI dan Bank Indonesia dia independent. Tidak ditentukan hanya Pusat Kekuasaan, oleh presiden,”

“Perseteruan” antara Pansus dan KPK masih berlanjut. Melihat kenyataan itu yang sudah cukup lama, pakar pun memberikan saran agar perseteeruan itu diselesaikan dengan cara-cara sederhana.

“Bagaimana kasus KPK dengan Pansus ini, kalau menurut saya disederhanakan saja. Saya sudah ingatkan kepada Pimpinan KPK dan saya percaya dengan kalau sudah ada keputusan MK.

Sekarang kan sudah ada putusan PTUN. Tapi itu kan tidak menyangkut subsstansi. Makanya sekarang kita tunggu keputusan konstitusi. Saya rasa tunggu putusan MK,”

Seandainya, lanjutnya, MK membenarkan Pansus, ia merasa yakin Pimpinan KPK akan menghormati keputusan itu. “Mereka akan tunjukkan sebagai lembaga proses hukum,” sambungnya singkat.

Paska nanti keputusan sudah ada, Jimly menyarankan agar pihak-pihak seperti DPR untuk mengevaluasi terkait persoalan yang sedang dihadapi. “Jadi demi membangun demokrasi berdasarkan hukum, saya mengajak semua pihak mari kita mengevaluasi secara komprehensif ke depan.

Tapi untuk kasus sekarang dihadapi, kasus yang diselesaikan terlebih dahulu. Tapi ke depan kita bicara di ruang tersendiri,” tutupnya. |RI/PRS/REA

Komentar Anda

LEAVE A REPLY