Home EKONOMI “Tanggapan Resmi atas Tanggapan Deputy Meneg BUMN Bidang Usaha Agro dan Farmasi”

“Tanggapan Resmi atas Tanggapan Deputy Meneg BUMN Bidang Usaha Agro dan Farmasi”

0
SHARE
Yusri Usman

POROSNEWS – Saya tentu sangat kecewa dgn komentar Wahyu Kuncoro sebagai Deputy Meneg BUMN bidang Usaha Argo dan Farmasi merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama BNI kepada harian Terbit jakarta (12/10/2017), yang malah mempertanyakan dasar parameter yang digunakan dari hasil survei yang mana, menurut saya apa yang disampaikan oleh pengamat perkebunan Marah Salem Harahap itu banyak benarnya berdasarkan hasil pantaun dari beberapa kebun kebun milik PTPN 1 sd PTPN XIV adalah fakta yang sulit dibantah, bahkan kalau disisir dengan benar bisa jadi malah akan didapatkan fakta fakta yang lebih mengejutkan.

Sehingga banyak jawaban yang kurang pantas bagi seorang level deputy, atau bisa jadi direksi holding tidak melaporkan fakta fakta yang sesungguhnya terjadi , kalau itu benar , maka Dewan Direksi bisa dijerat pasal kejahatan kepada korporasi , atau malah sebaliknya Dewan Direksi sudah melaporkan apa adanya , tetapi malah deputy Meneg BUMN yang gagal paham.

Seharusnya dia juga menjawab soal rangkap jabatan itu dengan aturan perundang undangan yang berlaku di BUMN, bukan dengan masih melemparkan soal status rangkap jabatan itu ke biro hukum untuk dikaji dimana letak pelanggarannya, wah pantas semakin hancur kinerja BUMN kita kalau level deputy nya seperti itu cara berpikirnya, kemudian terkait kinerja apakah dia yang ditugasi oleh Menteri tak pernah memantau RKO (rencana kerja operasi ) dari RKAP yang dijadikan pedoman oleh Direksi holding apakah benar mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai jabatannya.

Selain itu Deputy seharusnya bisa menjelaskan mengapa pada tahun 2016 dan 2017 pemberian pupuk tanaman hanya sekali dari yang seharusnya dua kali sesuai RKAP yang sudah disetujui Meneg BUMN dan RUPS , karena soal pemupukan ini merupakan hal yang prinsip dan penting jikalau kita memang mau mengejar target produksi , faktanya rata rata produksi kelapa sawit PTPN sekitar 16, 50 ton TBS ( Tanda Buah Segar ) / ha dilahan klas satu , sementara kebun swasta dilahan klas dua dan tiga , mala bisa menghasilkan produksi mencapai sekitar 24-25 ton TBS/ ha .

Tentu parameter yang diukur adalah produktifitas masing masing tanaman untuk dianalisa berdasarkan kebijakan direksi sebelum dipengaruhi oleh orang berasal dari BNI dan setelah dipengaruhi berasal dari BNI , gampangkan, koq repot amat sih.

Adapun yang lebih aneh lagi ketika Deputy Meneg BUMN menyatakan bahwa kehadiran orang BNI di perusahaan perkebunan itu membuat kinerja keuangan semakin baik dan karena mereka terbiasa tertib administrasi , menurut saya dalam hal ini terkesan Wahyu Kuncoro malah ” ngawur alias mengigau”, bukankah kinerja keuangan Holding PTPN III tahun 2015 kerugiannya hanya Rp 1,083 triliun , malah setelah banyak profesional dari BNI masuk di Holding tahun 2016 menjadi meningkat ruginya mencapai Rp 1, 387 triliun.

BACA : Deputy BUMN Agro dan Komut Holding Perkebunan Bisa Dijerat Pasal Korupsi

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Deputy ini tidak tau akibat kebijakan Dewan Direksi yang dipengaruhi orang yang berasal dari BNI terjadi asal main potong anggaran berakibat dikebun infrastruktur jalan menjadi tidak terawat karena dihemat, harga angkutan TBS dicari pemenang tender dengan harga terendah tanpa mempertimbangkan batas harga bawah yang masih mungkin rekanan bisa bekerja secara baik , akibatnya ada rekanan karbitan yang tak punya truk bisa memenangkan tender dan bekerja dengan memanfaatkan truk di sekitar kebun.

Oleh sebab itu bila terjadi hujan dikebun , maka truk orang di sekitar kebun tidak mau masuk angkut TBS , karena takut truk itu terpuruk atau rusak, hal ini menyebabkan TBS restan.

Asal tau saja sebagai contoh kasus di PTPN III restan TBS bisa mencapai 6 -7 juta kg perhari saat ini sudah merupakan hal biasa, padahal akibat restan maka ALB (Asam Lemak bebas) meningkat yang mengakibatkan harga CPO turun , seharusnya ALB itu haruslah dijaga maksimal 2 – 3% , selain itu akibat restan berat TBS turun sehingga merugikan karyawan pemanen TBS , berakibat premi mereka turun.

Di lain pihak penghematan yang dilakukan manajemen terhadap perawatan PKS ( Pabrik Kelapa Sawit) dengan cara pemotongan biaya atau menurunkan harga di luar batas kewajaran sehingga barang yang dipasok oleh rekanan untuk perbaikan PKS cassingnya asli tetapi onderdilnya KW 2 atau malah KW 3 yang berakibat ” lifetime ” tidak akan terpenuhi dan rendemen tidak tercapai. Apakah Deputy Meneg BUMN kasus pintu rebusan yang merupakan barang bekas dipasang di PKS milik PTPN XIII Kalimantan Barat tahun 2016-2017 dan temuan kebun fiktif di Kalimantan timur yang terkesan macet proses penegakan hukumnya , dan kasus rusaknya PKS di kebun milik PTPN IV Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dan khusus kerusakan beberapa PKS PTPN III di Kabupaten Labuhan Batu Selatann dengan terpaksa TBS dari kebun disekitarnya sekitar 1000 ton perhari dibawa ke PKS Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir milik PTPN V di Riau , betapa besarnya ruginya holding PTPN karena perlakuan tersebut.

Harus diingat juga akibat restan TBS yang berkepanjangan akan menyebabkan penambahan tenaga pengaman dan kasus pencurian pun semakin meningkat. Sebagai contoh kasus di PTPN VII pada bulan November dan Desember thn 2016 akibat jalan rusak dan minta biaya perbaikan jalan sekitar 4 miliar tidak diberi direktur keuangan yang orang bank tersebut sehingga akibatnya TBS busuk tidak terangkut dan dibakar dilapangan menyebabkan kerugian sekitar Rp 50 miliar , dan hal tersebut akan banyak terjadi dikebun PTPN lainnya.

Memang tidak dilarang Deputy Meneg BUMN menjadi komisaris disebuah BUMN, begitu juga dengan Komisaris Utama Holding , tetapi harus diingat bahwa kalau jabatannya itu bisa menimbulkan konflik kepentingan , maka itu jelas dan tegas dilarang dan merupakan pelanggaran , karena ada Peraturan Menteri yang melarangnya, sehingga kalau Menteri BUMN tidak segera menertibkannya dalam 2 minggu kedepan , maka lembaga CERI/ Yusri Usman dan MAKI dipimpin Bonyamin Saimima akan melaporkan ke KPK dugaan korupsi yang sudah terjadi dan sekaligus akan menggugat Menteri BUMN ke Pengadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan Deputy Meneg BUMN bidang usaha Agro dan Farmasi serta Komisaris Utama Holding Perkebunan yang merangkap Direktur SDM PT Lomsum bersama Dewan Direksi yang lama dan baru secara tanggung renteng.

Medan 13 Oktober 2017

CERI – Yusri Usman

Komentar Anda

LEAVE A REPLY