Home EKONOMI Nawa Cita, Neoliberalisme Tim Ekonomi Jokowi yang Rapuh, dan Keruwetan Ekonomi

Nawa Cita, Neoliberalisme Tim Ekonomi Jokowi yang Rapuh, dan Keruwetan Ekonomi

0
SHARE

POROSNEWS – Semangat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Nawa Cita dengan spirit Trisakti dan Berdikari kini kian berhadapan dnegan tumpukan utang luar negeri yang  cukup berbahaya bagi stabilitas moneter di Indonesia. Apa yang terjadi? Ada ketergantungan pada  utang luar negeri atau asing yang meninggi, sementara Tim Ekonomi Kabinet Jokowi  begitu rapuh-rentan dan Neoliberalisme kian membuat keruwetan ekonomi makin rumit.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, kebijakan pemerintah untuk memasang defisit anggaran di APBN Perubahan 2017 di angka 2,92 persen menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah keuangan Indonesia. Atau tepatnya setelah ada UU Keuangan Negara tahun 2003 lalu. Kondisi ini bisa disebut bahwa  risiko dari pengelolaan fiskal kian membesar. Apalagi penyebab utamanya itu adanya tambahan belanja yang cukup besar dengan penerimaan negara yang terus  berkurang, shortfall. ‘’Padahal sudah dilakukan tax amnesty,” ujar Bhima.

Pemerintahan  Jokowi selama kurang dari tiga tahun sudah menumpuk utang lebih dari Rp1.000 triliun atau per Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun. Angka itu naik Rp34,19 triliun dari bulan Mei 2017 yang di posisi Rp3.673,33 triliun.

Selain itu,, karena mulai masuk tahun politik, pemerintah juga menambah subsidi energi. Realisasi belanja subsidi energi sampai Mei 2017 kemarin sudah 41,8%. Untuk BBM bersubsidi 51,9%.Sementara, realisasi total penerimaan baru mencapai 33,8% dari target Rp1.748.9 triliun brdasar APBN 2017. Sehingga, dengan risiko shortfall penerimaan pajak cukup besar di tahun ini makanya defisitnya sampai 2,92 persen.

‘’Maka opsi Pemerintah untuk tekan defisit itu yaitu dengan menambah utang secara agresif termasuk lewat SBN rupiah atau valas,” cetus Bhima.

Namun opsi penambahan utang yang agresif itu, justru jadi persoalan baru. Apalagi, realisasi pembiayaan utang juga sudah mencapai 58,9% per Mei 2017. Tentu saja, agresivitas utang ada risikonya bagi perekonomian, selain beban cicilan kedepannya juga ada resiko crowding out alias perebutan dana di pasar.

‘’ Dampaknya, perbankan yang paling terkena, bunga kredit sulit turun dan likuiditas mengetat,” jelas dia.

Sepertinya, agresivitas utang juga akan terjadi hingga 2019 nanti. Makanya outlook pemerintah juga di 2019 itu rasio utangnya akan tembus di atas 32%. “Jadi, kalau pemerintah klaim itubahwa rasio utang masih aman di bawah 30%, itu cuma tahun ini aja,” ucap Bhima. Bahkan, sebetulnya itu bukan cuma rasio utang saja yang dipersoalkan tapi penggunaan utangnya pun bermasalah. Klaim bahwa utang untuk kegiatan produktif sangat lemah, termasuk untuk infrastruktur. Faktanya realisasi belanja modal selama dua tahun terakhir hanya mencapai 78-80%. Apalagi penggunaan utang juga terbukti kurang efisien, karena Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) belanja pemerintah juga masih di atas Rp24 triliun

Dalam kaitan utang itu, seorang  ahli financial economics, dari kampus ternama Ivy League, Amerika Serikat mengungkapkan, PLN berpotensi bangkrut akibat beban utang Rp299 trilyun, juga tiga Bank pemerintah (pelat merah) bakal dikuasai RRC karena terjerat utang China untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, bahkan 3 bank BUMN itu bakal jadi tumbal keputusan kereta cepatnya Rini Soemarno (Rinso), yang menarik lagi dana 6 milyar dolar AS. Benarkah itu?
.Menanggapi hal itu, teknokrat senior Rizal Ramli mengatakan,’’adalah benar bahwa risiko pemerintah sangat tinggi, namun penilaian intelijen ekonomi itu terlalu dramatis.“It’s true that the risk is higher. But the intelligent’s assesment is too dramatic,’’kata ekonom senior/tokoh nasional Rizal Ramli PhD (RR) semalam. Namun RR mengakui bahwa ekonomi saat ini rapuh, rentan dan terancam stagnan akibat praktik Neoliberalisme Tim Ekonomi Kabinet Kerja (dipimpin Menkeu Sri Mulyani, Menko Darmin, Rini Soemarno dkk) yang memeras/menghisap ekonomi kelas menengah ke bawah.
 Rizal Ramli mengingatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, bahwa defisit transaksi berjalan (currents accounts) terus melebar. Pada Februari 2017, defisit transaksi berjalan masih USD 1,8 miliar. Pada Mei 2017, defisit transaksi berjalan meningkat ke USD 2,4 miliar. Pada Agustus 2017 defisit transaksi berjalan sudah meningkat tajam ke USD 5 miliar. RR menambahkan, terjadi defisit transaksi berjalan yang terus melebar, sementara pertumbuhan impor lebih lambat (pertumbuhan impor per Agustus 2017 mencapai 8,9% yoy) daripada pertumbuhan ekspor (pertumbuhan ekspor per Agustus 2017 19,2% yoy).
‘’ Maka dapat dikatakan akan ada tekanan terhadap kurs Rupiah karena net payment service yang besar. Rupiah yang melemah bukan hanya faktor global,, yang selalu dijadikan kambing hitam, tetapi juga karena kelemahan domestik,’’ tegas mantan Menko Ekuin Presiden Gus Dur dan Menko Kemaritiman Presiden Jokowi  itu.
Di dalam negeri, pajak  kelas menengah ke bawah diuber dan digenjot oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, namun pajak bagi Freeport (Asing) malah diturunkan, Ini tak adil dan mencerminkan Neoliberalisme yang sangat keras, brutal.
Sebagaimana diberitakan, seorang inteligen ekonomi AS/Barat menyatakan bahwa pada bulan Agustus PLN surat hutangnya jatuh tempo. ‘’Dan saya tahu PLN tidak punya “uang”. Pasti minta diperpanjang hutangnya di Wallstreet. Apa yang terjadi kalau “saya” tidak perpanjang hutang tersebut. Saya minta bayar, saat itu juga. Apa yang terjadi dengan PLN? Apakah PLN default ? Bangkrut?
Dia berkata, Indonesia pasien IMF dua bulan kemudian!!!. ‘’Kalian kan sudah punya bukti, APP Asia Pulp Papernya Sinarmas. Kami tidak perpanjang hutangnya 14 bilion dollar AS  kira-kira 10 tahunan yang lalu bukan? Kok masih juga di ulang lagi sih?’’ ujarnya.
‘’Hanya PLN bikin Indonesia jadi pasien IMF?
”You want to know the rest State-owned enterprise record? Mau tahu catatat lain BUMN? Semua parah! ,” ungkapnya
‘’Saya terbayang pabrik kertas keluarga Wijaya itu kena “hostile take over” dengan gagal dapat perpanjangan surat hutang atau bond, ‘’ ujarnya.
Dia melanjutkan, BUMN Indonesia ini lucu, yang dilawan bangsanya sendiri. Harusnya BUMN melawan asing, yang swasta belum tentu kuat atau bahkan tidak kuat sama sekali melawan investor asing. Nah ini BUMN indonesia memakan swasta malah kerja sama dengan asing lagi.
Dia tertawa tergelak-gelak. Presidennya nggak ngerti sejauh ini efek tindakan kebijakan BUMN anda tadi, well, damage is already done. See what happens in the near future, very near!! Dia masih tergelak di ujung kalimatnya. Dia melanjutkan, kredit macet di bank 3 besar (pelat merah, boleh jadi BNI, Bank Mandiri, BRI), ini karena memaksakan membangun ke sektor tidak produktif, infrastruktur.
Bukan salah membangun infrastruktur, tapi bukan untuk daerah yang hanya berpopulasi rendah namun ada sektor produksinya. Negara anda bukan Negara maju, China dan Amerika (tahun 1940-50 di jaman FDR) membangun infrastruktur di saat GDP nya di atas 5000. Indonesia masih 3500 saat ini. ‘’Nggak heran Bank Mandiri beberapa perusahan konstruksi karya-karya mulai menjual asetnya demi membayar beban hutang.hampir semua bank tersebut keuntunganya tahun 2015 di banding 2016, turun separuhnya di tahun 2016 dan di tahun 2017 kembali turun setengahnya,’’ ungkapnya.
‘Saya pemain uang, ini peluang banget di depan mata, mirip tahun 1997. Puncak gunung es mencair dengan hutang tak terkendali di Indonesia,’’ ungkap intelijen tadi.
Yang anehnya, China membeli Newmont dibiayai bank nasional. Langsung cashless itu bank. NPL Mandiri 4%, NPL BRI 5,6%. Padahal Non Performing Loan ini tidak boleh lebih 3 %. Sakit semua bank besar dan sekarang semua bank tidak sanggup kasih pinjaman BUMN lagi yang tidak likuid. Puncaknya lagi bank BUMN akan jadi tumbal keputusan kereta cepatnya Meneg bUMN Rini Soemarno (Rinso), yang menarik lagi dana 6 milyar dolar AS.
Sekali lagi, dengan beban utang yang terlalu tinggi, ada baiknya pemerintah mencamkan dan menggarisbawahi pandangan ekonom senior Rizal Ramli  yang menyatakan,’’adalah benar bahwa risiko pemerintah sangat tinggi, terjadi defisit transaksi berjalan yang terus melebar, sementara rupiah melemah, ada pelambatan ekonomi yang berlanjut dan itu bukti kelemahan domestik.’’  Rizal Ramli tak mau dan tak ingin bangsa kita jadi bangsa kacung terus, jadi bangsa kuli yang makin miskin akibat Neoliberalisme ekonomi. Rizal Ramli melawan semua kejahatan kekuasaan semacam itu karena ingin bangsa Indonesia adil, sejahtera dan bermartabat..
Oleh sebab itu, pemerintah Jokowi harus cepat waspada dan  berbenah diri,  perlu reshuffle dan rombak tim ekonomi  dengan the dream team yang kuat dan kredibel. |berbagai sumber/inic/Kf/red

Komentar Anda

LEAVE A REPLY