Home Nasional Presidential Treshold dalam Pilpres 2019, Sewajarnya Tidak Ada

Presidential Treshold dalam Pilpres 2019, Sewajarnya Tidak Ada

0
SHARE

POROSNEWS – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Refly Harun mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan konstitusi ialah kesetaraan dalam perlakuan. Hal itu menanggapi penetapan presidential treshold (ambang batas) 20 persen pada pelaksanaan Pemilu serentak pada 2019 nanti. Selain itu, menurutnya Refly sangat tidak relevan jika pemilihan presiden ditentukan dari kursi pemilihan lima tahun lalu.

“Prinsip konstitusi harus ada kesetaraan perlakuan, jadi kalau kondisinya sama-sama peserta Pemilu dan sama-sama belum punya modal suara, maka perlakuannya harus sama,” kata Refly dalam acara diskusi yang digelar Garuda Nusantara (GN) Center, di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10).

Sehingga, sambung dia, tidak bisa kemudian ambang batas 2014 digunakan pada Pemilu 2019 yang kondisi konstitusionalnya baru atau memiliki sistem ketentuan baru.

“Ketika Pemilu serentak ini dilakukan, maka kemudian apa lagi basisnya, saya mengganggap bahwa judicial review (JR ke Mahkamah Konstitusi) yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak sependapat dengan PT apapun motifnya, saya sangat beralasan bahwa adanya suasana konstitusional yang baru yaitu bahwa dengan adanya Pemilu serentak maka sesungguhnya tidak ada lagi basis untuk membuat perhitungan PT nya,” papar dia.

“Kalau ini kan beda Pemilu 2019 dilakukan, tetapi kemudian modal lama dipakai, partai baru tidak ada modal karena tidak punya suara, ini lah menurut saya berasalan PT itu dari sisi konstitusi seharusnya dibatalkan dengan adanya Pemilu serentak,” pungkas Refly.

Senada dengan Refly, Inisiator Garuda Nusantara Center, Andrianto menilai PT sebesar 20 persen kursi di Parleman atau setidaknya 25 persen suara sah Nasional pada pemilu sebelumnya cenderung menguntungkan Jokowi dan Prabowo.

Menurut Andrianto, hal tersebut akan membuat publik menjadi skeptis lantaran calon presiden kedepan hanya orang-orang lama.

Dengan nol persen PT alias tidak ada ambang batas, pencalonan ini diharapkan bakal menampilkan Pemilu yang dinamis.

“Sebetulnya jiwa dan semangat Pilkada serentak itu nol persen PT terlebih acuan PT ini Pemilu 2014 ini kan sudah aneh,” kata mantan aktivis ProDem itu. NOR

 

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY