Home Nasional Hukum Politik Etnis Cina di Indonesia

Politik Etnis Cina di Indonesia

0
SHARE

Politik Etnis Cina di Indonesia

Tanggal 2 Oktober 1965 Ketua G5 Koti dipimpin oleh Brigjen TNI Sutjipto bersama beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) mahasiswa dan pemuda membentuk KAP Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September), terpilih Subchan Z.E. (Nahdlatul Ulama) sebagai Ketua, dan Harry Tjan Silalahi (Sekjen Partai Katolik Indonesia) dari etnis Cina sebagai Sekjen. Atas dorongan TNI Angkatan Darat, dalam pengaruh Soeharto sebagai Pangkopkamtib, pada 4 Oktober 1965 diadakanlah Rapat Umum mengutuk G-30-S PKI 1965 di Lapangan Banteng.

Selanjutnya, pada 8 Oktober 1965 di Taman Suropati, di mana Subchan Z.E. dan Harry Tjan Silalahi berpidato dengan berapi-api, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi ke kantor PKI dan seluruh kantor underbow (organisasi sayap)-nya: Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dan BTI (Barisan Tani Indonesia). Muncullah nama Soe Hok Gie dalam demo 8 Oktober 1965 itu ke kantor Pemuda Rakyat bersama massa Pelajar Islam Indonesia (PII), yang memporak-porandakan Sekretaris Pemuda PKI itu.

Aktivitas KAP Gestapu, juga disponsori oleh CIA (Central Intelligence Agency) atau Badan Intelijen Amerika Serikat (AS), karena Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green mengirim telegram dan konfirmasi memberikan bantuan Rp 50 juta untuk operasional Gerakan. Permintaan uang adalah atas inisiasi Adam Malik. Jadi, AS melalui duta besarnya, TNI AD, organisasi kemasyarakatan pemuda dan mahasiswa, adalah titik simpul jaringan KAP Gestapu.

Tercatat, ada beberapa nama aktivis etnis Cina saat itu, seperti Sofyan Wanandi/Liem Bian Koen (Universitas Indonesia – PMKRI/Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Soe Hok Gie (Universitas Indonesia – Gemsos/Gerakan Mahasiswa Sosialis). Kemudian Han Wie Sing dari GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) yang tertembak dalam suatu aksi, Soe Hok Djien (Arif Budiman), kakak kandung dari Soe Hok Gie.

Sofyan Wanandi dkk. mendirikan CSIS (Center for Stategic and International Studies)

Ring-1 Soeharto, yakni Ali Moertopo dan Sudjono Humardani bersama dua saudara Wanandi (Sofyan Wanandi dan Yusuf Wanandi), ekonom Prof. Panglaykim, serta Pater Beek (Vatikan), warga AS yang sangat anti Soekarno, dan Harry Tjan Silalahi (Sekjen Partindo yang juga etnis Cina) mendirikan CSIS (Center for Strategic and International Studies), lembaga think tank yang sangat berpengaruh pada Kebijakan politik dan ekonomi sejak 1967-1988.

Lembaga inilah otak dari kebijakan politik dan ekonomi, Sofyan Wanandi, juga juru bicara konglomerat Indonesia yang dikenal dengan Kelompok Prasetiya Mulya (Tapos). Kelompok ini dipimpin oleh Liem Sioe Liong, banyak menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru, di luar kelompok Berkeley (Prof. Widjojo Nitisastro dkk.).

Sementara CSIS sebagai lembaga yang mempengaruhi Soeharto, dua spri ring-1 Soeharto (Ali Moertopo dan Sudjono Humandani) kadangkala berbenturan dengan tim ekonomi Orde Baru: Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Ali Wardhana, Prof. Sadli, dan Prof. Emil Salim yang dikenal dengan mafia Berkeley. Kemudian, ekonom CSIS, Prof. Panglaykim, Prof. Djisman Simanjuntak dan Prof. Hadisusastro.

Kiprah Sofyan Wanandi selanjutnya di tahun 1994 ingin menguasai KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia yang selama Orde Baru (1967-1994) dikuasai oleh pengusaha pribumi. Kelompok Prasetiya Mulya (Sofyan Wanandi, dkk.) sebelumnya disetujui Soeharto untuk mengambil alih saham Astra dari keluarga William Soerjadjaja karena kasus Bank Summa (putra tertuanya), Edward Soeryadjaya, yang mis-management di Grup Bisnis Summa. Setelah itu, atas dukungan dua pengusaha yang sangat dekat dengan Soeharto yakni Liem Sioe Liong dan Bob Hasan, Sofyan Wanandi “tempur” dengan Aburizal Bakrie (Ical), dan kawan-kawan. Singkat kata, Ical terpilih tanpa “restu” dari Soeharto, dia diterima di Istana tanpa foto bersama dan suasana yang dingin, terkesan sekali Soeharto tidak mendukung kepengurusan Ical di Kadin kala itu.

Sofyan Wanandi cs. kecewa, mereka lalu mendirikan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang menjadi wakil resmi pengusaha Cina jika membahas UMP (Upah Minimum Provinsi) dengan Pemerintah. Jelas, peran Sofyan Wanandi sangat besar di era Orde Baru dengan CSIS-nya. Semasa reformasi, dia berperan besar membela pengusaha, khususnya sehubungan dengan tenaga kerja, yang dikenal dengan Tripatrit (pemerintah – pengusaha – dan buruh/tenaga kerja).

Konglomerasi Indonesia kuat karena dibina Soeharto yang ingin seperti model Chaebol di Korea, yaitu para konglomerat Korea yang bersatu dan berfungsi menguasai industri strategis, serta bertujuan untuk membangun kelas menengah Korea. Ternyata, dengan peristiwa BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan kerusuhan 1998, konglomerat Indonesia justru menjadi beban pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan alasan keamanan, sebagian kabur ke luar negeri menjadi buron BLBI.

Pada pemerintahan Joko Widodo, Sofyan Wanandi berperan sebagai Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Yusuf Kalla. Tokoh etnis Cina kelahiran Sawahlunto ini “tidak ada matinya”, sejak awal Orde Baru sampai Orde Reformasi. Sukses di bidang politik dan bisnis di Grup Gemala, dan tergolong sukses dengan produk aki terkenal merek “Yuasa”.

Tokoh Demokrasi dan HAM Etnis Cina: Soe Hok Gie, Arief Budiman, dan Yap Thiam Hien

Soe Hok Gie, Soe Hok Djien (Arief Budiman) dan Yap Thiam Hien lebih nasionalis dari rata-rata orang Indonesia. Mereka dibesarkan dalam suasana heroik Gestapu 1965 dan disebut dengan Angkatan 1966.

Soe Hok Gie paling menonjol, bagi dia “apalah arti sebuah nama” karena itu dia tetap mempertahankan nama Cina-nya, sementara kakaknya mengganti nama menjadi Arif Budiman.

Reputasi perjuangan Soe Hok Gie, selain menyerang Kantor Pemuda Rakyat PKI (Partai Komunis Indonesia) bersama PII (Pelajar Islam Indonesia), juga menyerang rumah Oei Tjoe Tat, salah satu menteri berpengaruh pada Kabinet 100 Menteri Bung Karno di saat terakhir kejatuhannya yang pro PKI.

Di saat bersamaan, dengan tiga Jenderal utusan Soeharto; Pangdam Jaya Mayjen TNI Amir Machmud, Pangdam Siliwangi Letjen TNI Ibrahim Adjie, dan Brigjen TNI M. Yusuf bernegosiasi mengenai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dengan Bung Karno. Soe Hok Gie dan Gemsos menyerang rumah Oei Tjoe Tat di Jalan Blitar No. 10 Menteng, Jakarta yang tuntutannya dikenal dengan nama Tritura, salah satunya adalah pembubaran PKI. Dengan massa 300 orang, membawa kaleng minyak tanah dan batu, mereka memecahkan kaca rumah walaupun gagal membakar rumah pimpinan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) ini, organisasi kerukunan yang menjadi lawan LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa).

Sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dari Soe Hok Gie sangat mengagetkan etnis Cina kala itu. Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) dekat dengan Barat yang anti Komunis, disponsori mahasiswa kelompok Bandung seperti Rahman Tolleng dan Suripto Djoko Said (Gemsos), Adi Sasono dan Soegeng Sarjadi (HMI/Himpunan Mahasiswa Islam), Suko Sudarso dan Siswono (GMNI/Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), khusus Gemsos sangat radikal, anti Cina karena kala itu berbau Komunis.

Atas peristiwa itu, Soe Hok Djien (Arief Budiman) secara kekeluargaan meminta maaf pada Oei Tjoe Tat, kemudian kasus ditutup.

Soe Hok Gie pada era Orde Baru mulai melakukan otokritik terhadap ormas mahasiswa yang tokohnya menjadi anggota DPR dengan mengirim BH. Dia juga melakukan koreksi terhadap pemerintah atas pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap eks PKI yang banyak dipenjarakan tanpa prosedur peradilan.

Soe Hok Gie berjuang melalui radio Ampera (UI) yang populer saat itu, di antaranya kritik terhadap Pertamina. Namun dia berusia pendek, pada tahun 1969 dia meninggal di gunung Semeru ketika melakukan hobinya mendaki gunung, Soe Hok Gie juga pendiri Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI).

Berikutnya, sang kakak Arief Budiman dan Rahman Tolleng yang dikenal sebagai tokoh Sosialis Kanan seperti Adi Sasono, Suripto Djoko Said, Sritua Arief (Sosialis Islam). Aksi fenomenalnya bersama W.S. Rendra pada tahun 1971 adalah menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hal yang membuat marah Soeharto karena itu ide dari istrinya, Tien Soeharto.

Karirnya sebagai dosen berlanjut di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) Salatiga sampai memperoleh doktor Sosiologi Politik. Bakat kritiknya berakibat terjadi keributan di internal UKSW sehingga bersama beberapa kolega dia keluar dari UKSW dan mengajar di Perguruan Tinggi ternama di Australia sampai memperoleh gelar profesor. Arief Budiman adalah ideolog, dengan pemikirannya melalui tulisan, ceramah, dan advokasi gerakan mahasiswa. Bisa dikatakan bahwa dia adalah salah satu tokoh yang menjadi narasumber utama gerakan mahasiswa 1980-an. Di usia senjanya dia tetap kritis, dan disegani di Indonesia maupun Australia. Di usia senja dia mengidap Alzheimer, sebuah penyakit syaraf yang membuatnya lupa ingatan.

Pejuang HAM etnis Cina lain yang legendaris adalah Yap Thiam Hien, dia mendirikan Lembaga Hukum Nobono (tidak berbayar). Bersama Adnan Buyung Nasution, Ali Sadikin, Haryono Tjitrasubono, dan HC Princen yang dikenal dengan LBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Ahli Hukum tamatan Universitas Leiden Belanda ini menjadi pionir Bantuan Hukum Tanpa Bayar.

Tahun 1970 dia mendirikan Law Firm dan tahun 1954-1960 mendirikan Baperki. Dia berbeda pandangan dengan Oei Tjoe Tat tentang Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) Bung Karno. Dia juga pendiri dan menjadi Ketua Dewan Pendidikan Gereja Indonesia (1950 – 1957). Dia menjadi pembela Soebandrio, Ketua BPI – Waferda yang dituduh Komunis di sidang Mahmihub 1966.

Sewaktu Malari (Malapetaka Limabelas Januari) 1974, Yap Thiam Hien bersama Adnan Buyung Nasution dan Hariman Siregar cs. pernah ditahan karena bersahabat dan sama-sama mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tahun 1970. Di kalangan internasional, dia juga merupakan anggota Commission of Jurist (Komisi Ahli Hukum). Yap Thiam Hien tutup usia di Belgia tahun 1989. Atas jasa-jasanya, penghargaan Peradin tentang HAM dinamakan Yap Thiam Hien Awards.

Amandemen UUD 1945 tentang syarat Presiden RI

Reformasi ditandai dengan kejatuhan rezim Soeharto, juga bersamaan dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998 akibat currency war (perang nilai mata uang asing), di mana rupiah tenggelam dari USD 1,- yang semula = Rp 2.500,- menjadi Rp 15.000,-. Masyarakat panik sehingga terjadi rush yang bermula terhadap BCA (Bank Central Asia) dan berujung kerusuhan rasis terhadap etnis Cina.

Reformasi juga ditandai dengan pemaksaan IMF dan Bank Dunia mengenai BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 670 triliun dengan syarat 50 butir  harus ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan dilanjutkan presiden era Reformasi. Celakanya, penerima BLBI dari bank-bank swasta mangkir dari hukum dan mayoritas adalah etnis Cina, mereka kabur ke luar negeri. Reformasi justru memberi kemudahan terhadap etnis Cina dengan Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1998 era presiden Habibie tentang pelarangan penggunaan istilah “Pribumi dan Non-pribumi”, karena trauma peristiwa Mei 1998.

Gus Dur (Abdurahman Wahid) pada tahun 2000 memberi angin segar tentang kebhinnekaan dengan memperbolehkan etnis Cina merayakan Imlek. Setelah itu saat perayaan Imlek, mal-mal di kota besar berwarna merah diramaikan tarian Barongsai. Tidak heran, jika Gus Dur sangat dicintai oleh etnis Cina atas jasa-jasanya.

Pada tahun 2002, di era Megawati Soekarnoputri, dilakukan amandemen ketiga tentang Pasal 6 ayat 1 tentang syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, dari kata-kata Indonesia asli (pribumi) menjadi: “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden”. Jelas, semenjak itu tidak ada keharusan orang Indonesia asli menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Diyakini, hal ini-lah yang membuat kepercayaan diri Ahok mendampingi Joko Widodo pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Dengan dukungan China’s Overseas, Ahok berkeyakinan bisa menjadi pemimpin politik dan berspekulasi untuk bersama Joko Widodo menjadi Capres dan Cawapres 2019. Semua sejalan dengan pertemuan besar China’s Overseas yang diinisiasi oleh Lee Kuan Yew di Singapura tahun 1991 atau di tahun 1993 dan diakomodir secara resmi oleh pemerintah Cina dengan kembali melakukan pertemuan Beijing, dan kita diwakili puluhan konglomerat yang menjadi China’s Overseas Group. Di antaranya di sepakati untuk ekspansi lahan dengan konsep reklamasi, Ciputra mengambil inisiatif dengan mereklamasi yang kita sebut dengan Pantai Indah Kapuk (PIK). Lalu diikuti oleh Grup Podomoro dengan Pantai Mutiara. Hal ini karena disparitas harga tanah antara Jakarta dengan negara-negara ASEAN.

Era Joko Widodo dan Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (2010) ditandai dengan reklamasi 17 pulau di Pantai Utara yang menjadi pro kontra di tengah publik, kemudian merembet ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014), dan sekarang ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (2017).

Ahok sebagai pionir kepemimpinan etnis Cina disebut-sebut sebagai Lee Kuan Yew muda yang dianggap berhasil memerdekakan Singapura dari Malaysia, merupakan pahlawan etnis Cina di Singapura. Sementara tokoh nasional beretnis Cina juga sudah banyak, seperti Setya Novanto (Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR-RI), Marie Elka Pangestu (Menteri Perdagangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono), Thomas Lembong (Menteri Perdagangan era Joko Widodo), Hari Tanoesudibjo (pendiri Partai Perindo), Rusdi Kirana (Wantimpres, Dubes RI di Malaysia), Jan Darmadi (pendiri Partai Nasdem, Wantimpres), Kwik Kian Gie (Menko Perekonomian era Megawati Soekarnoputri), Amir Syamsuddin (Menkumham era SBY 2009-2014), Ignasius Jonan (Menteri Pehubungan/ESDM era Joko Widodo) dan Enggartiasto Lukito (Menteri Perdagangan era Joko Widodo dan juga pendiri Partai Nasdem).

Khusus di pemerintahan Joko Widodo yang orientasinya lebih condong ke Cina dengan pembangunan infrastruktur dalam Skema OBOR (One Belt One Road), sayangnya, juga tidak dimanfaatkan optimal untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sampai saat ini, baru USD 9 miliar investasi Cina untuk pemerintah Indonesia, padahal negara-negara Asia lainnya sudah di atas USD 15 miliar. Sementara, biaya politik sangat besar karena AS sebagai partner strategis di era Orde Baru hingga era SBY merasa ditinggalkan, apalagi setelah kasus Freeport belum juga ada titik temu.

Ibaratnya, pemerintahan Joko Widodo sudah terlanjur dicap berorientasi Cina tapi belum bisa memanfaatkannya secara optimal, seperti istilah: “belum makan sudah membayar”.

Pertanyaannya, apakah di saat likuiditas APBN yang kering saat ini karena defisit anggaran dan tidak tercapainya pemasukan dari pajak, Cina akan membantu sebagai “Dewa Penolong” atau sebagai juragan baru? |NN/RED

Komentar Anda

LEAVE A REPLY