Home Jakarta Ananda Sukarlan dan Hak Kebebasan Berpendapat

Ananda Sukarlan dan Hak Kebebasan Berpendapat

0

Oleh Emmy Hafild

Tadinya saya tidak mau berkomentar apapun terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru. Sebagai mantan jubir Basuki Djarot, saya berpendapat saya sebaiknya diam, KARENA MERASA TIDAK ETIS mengkritik atau memberikan komentar terhadap issu-issu yang lagi hangat dibicarakan mengenai Jakarta. Namun, saya tidak bisa diam terhadap apa yang dilakukan sekelompok orang terhadap Ananda Sukarlan, pianis kita yang terkenal di dunia.

Ananda Sukarlan memprotes almamaternya, yang mengundang pejabat yang, menurut dia, berkuasa dengan memecah belah umat lewat perbedaan, karena tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan almamaternya. Saya sangat setuju dengan beliau, karena taktik yang merusak seperti itu, yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, seharusnya diberi hukuman sosial dengan tidak diberi panggung di acara civil society yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Kalau negara ini mau selamat, kalau kita mau maju sehingga sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia, kita harus meninggalkan issu-issu primordialisme dan sektarianisme. Kalau masih berkutat di issu itu, kita akan terjebak dan sulit untuk maju.

Oleh karena itu, pejabat yang pada saat dilantik, yang justru memanfaatkan momen kenegaraan itu, dengan secara sengaja membuat retorika yang justru memperkuat issu primordialisme, harusnya dihukum secara sosial. Jangan beri dia panggung untuk kembali memainkan issu-issu pemecah belah bangsa untuk mengambil posisi pemilihan Presiden tahun 2019.

Saya nggak tahan diam lagi, saya mengajak warga negara Indonesia yang peduli terhadap bangsa ini, untuk menolak ajakan menggoreng issu ini menjadi issu politik dan memecah belah bangsa. Apa yang dilakukan Ananda Sukarlan adalah hak kebebasan berpendapat dia yang dijamin dalam UUD 1945, dan dalam Deklarasi PBB mengenai HAM. Dilakukan dengan elegant, tidak dengan teriak-teriak, di ruangan tertutup, tidak ada ancaman membunuh atau caci makian apapun atau bahkan ajakan mengusir pejabat tersebut dari ruangan.

Bangsa ini harus menolak perundungan dan eksekusi yang dilakukan terhadap orang-orang yang melaksanakan hak-hak azasinya yang dijamin konstitusi dengan damai. Di luar negeri, pejabat dilempar tomat atau telur busuk itu biasa dan tidak dihukum. Cuma mengusulkan untuk tidak diundang, itu sih sangat biasa.

Jangan biarkan mereka memanipulasi issu ini dan menggoreng ke arah agama. Protes Ananda Sukarlan tidak ada hubungannya dengan agama. Dia seorang Muslim, mengkritik almamaternya yang Katholik, karena mengundang Gubernur yang Muslim, yang meraih kekuasaan, menurut Ananda, dengan memecah belah umat. TITIK.

Jangan kita terkecoh, jangan kita terbawa issu ini menjadi Islam lawan Katholik seperti yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Jangan biarkan lagi orang-orang memanipulasi issu agama untuk memanipulasi kita. Kita harus jernih melihat persoalan, kita harus cerdas merespon ajakan kelompok-kelompok yang selalu mau membuat onar, dan tidak bahagia apabila negeri ini tentram dan damai.

Ayo, mari kita bela hak berpendapat kita, mari kita bela Ananda Sukarlan, karena dia adalah kita. Jangan sampai Ananda Sukarlan dihukum karena tekanan politik.

Jakarta, 15 November 2017.
Emmy Hafild

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.