Home Nasional Hukum KPK Gagal Jemput Paksa, KPK Akan DPO-kan Setya Novanto

KPK Gagal Jemput Paksa, KPK Akan DPO-kan Setya Novanto

0
SHARE

POROSNEWS – Gagalnya Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semalam (15/11) akhirnya kemungkinan besar KPK  akan memasukkan nama Ketua DPR Setya Novanto ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron.

“Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan. Pencarian masih dilakukan. Kalau belum ditemukan, kami pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan polri untuk menerbitkan surat DPO,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung kPK, Jakarta, Kamis (16/11) dinihari.

Pertimbangan memasukkan nama Novanto ke dalam DPO, kata Febri, lantaran proses penegakan hukum dalam upaya KPK memberantas korupsi harus dilakukan maksimal. KPK juga memegang prinsip equality before the law atau semua orang sama di mata hukum.

“Jadi belum terlambat (bagi Setya Novanto) untuk menyerahkan diri ke KPK. Kooperatif akan lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan,” kata Febri.

Meski demikian, Febri memastikan, belum ada kesimpulan dari pihaknya bahwa Novanto melarikan diri. Namun, jika memang Novanto tak ditemukan keberadaannya, maka KPK akan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat DPO.

Dalam surat yang diberikan ke KPK dari kuasa hukum Setya Novanto, ada beberapa point yang menjadi alasan ketidakhadiran Setya Novanto, seperti harus meminta izin presiden, hak imunitas, rapat paripurna hingga menunggu hasil uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Lantas langkah apa yang akan diambil KPK ?

Apakah KPK akan melakukan jemput paksa pada Setya Novanto ?

Dikonfirmasi hal itu, Febri membantah.

“Yang pasti hari ini kan baru panggilan pertama sebagai tersangka. Sebelumnya kami panggil tiga kali dalam kapasitas sebagai saksi ASS (Anang Sugiana), panggilan itu dijawab dengan surat,” ujar Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri menuturkan memang panggilan paksa dimungkinkan dan opsi itu disediakan dalam undang-undang.

Kapan hal itu dilakukan, menurut Febri perlu pembahasan lebih lanjut.

“Kapan dilakukan (jemput paksa)  tentu dipertimbangkan lebih dulu,” katanya.

Para penyidik KPK tak menjawab saat ditanya tujuan kedatangannya.

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi sempat keluar dari rumah kliennya dan menuju mobilnya. Ia terlihat mengambil dokumen, kemudian masuk kembali ke rumah Novanto. Namun, Fredrich enggan menjawab saat ditanya dokumen apa yang dibawanya.

Pada hari ini, KPK melakukan pemanggilan pertama Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.  Namun, yang bersangkutan tak dapat memenuhi panggilan KPK dengan sejumlah alasan, salah satunya tengah mengajukan uji materi UU KPK

Sebelumnya, Novanto telah tiga kali mangkir dari pemanggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari KPK soal tujuan kedatangan penyidiknya ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar itu.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk kedua kalinya oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek e-KTP yang disinyalir membuat negara rugi hingga Rp2,3 triliun.

Novanto selalu mangkir dari empat panggilan terakhir penyidik KPK, tiga kali sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, dan satu kali sebagai tersangka. | CZN/PRS

Komentar Anda

LEAVE A REPLY