Home Nasional Hukum Infrastruktur, Penjajahan Belanda, dan Nasib BUMN

Infrastruktur, Penjajahan Belanda, dan Nasib BUMN

0
SHARE
ilustrasi

Apakah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu infrastruktur atau sebetulnya bukan? Di beberapa negara sebenarnya yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sumbernya tidak selalu infrastruktur.

Infrastruktur itu adalah sebuah kegiatan secara jangka panjang baru akan mendapatkan hasilnya. Di beberapa negara, Cina misalnya mengdakan proyek infrastruktur adalah ketika telah terjadi pusat-pusat pertumbuhan di banyak tempat.

Jadi, kemudian baru pemerintah Cina membangun infrastruktur yang menguhungkan pusat-pusat pertumbuhan itu menjadi terkoneksi. Entah itu jalan, atau jembatan, dan lain sebagainya.

Jadi, di banyak negara sebenarnya yang merangsang pertumbuhan ekonomi, dan yang merangsang daya beli itu malah bukan infrastruktur. Yang didorong oleh seperangkat, entah itu kebijakan atau program dari sebuah negara untuk memajukan justru pengaliran uang melalui misalnya distribusi tanah. Ini diberikan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dam daya belinya.

Menjadi aneh bila infrastuktur dibangun tetapi tidak ada pusat-pusat pertumbuhan ekonominya. Di Indonesia sekarang ada beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang menurut saya tepat. MRT, misalnya, itu tepat. Tapi ada banyak juga dari proyek infrastruktur dari pemerintahan sekarang tidak tepat. Misalkan proyek dalam tol di Papua. Lalu di Sumatra. Itu menurut saya tidak ada sama sekali ada pusat pertumbuhannya di situ. Efeknya itu tidak ada.

Pemerintah lebih banyak kemudian mengejar proyek infrastruktur yang berupa fisik tanpa melihat resource atau outputya. Sekarang sebenarnya menjadi penting untuk pemerintah mengevaluasi ini. Sebenarnya hasil dari proyek infrastruktur ini adalah seperti apa? Kalau belum menunjukkan hasil yang baik, ada baiknya pemerintah setop dulu. Lebih baik menajamkan fokus pembangunannya kepada hal di luar infrastruktur tadi.

Sementara di lain pihak masyarakat sekarang juga butuh sebenarnya insentif. Rangsangan program yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Banyak negara melakukan proyek infrastruktur justru ketika angka pertumbuhan ekonominya tinggi. Di Indonesia sekarang justru membangun infrastruktur ketika angka pertumbuhan ekonominya tidak tinggi.

Oleh karena itu keluarlah masalah yang kita sampaikan bahwa sumber pembiayaan infrastruktur ini akhirnya dari mana? Kalau kemudian malah ada dampak beberapa BUMN yang menjadi beban, ini akan menjadi masalah tersendiri lagi.

Deandels itu penjajah Belanda juga bangun infrastruktur. Jalan Anyer-Panarukan, ya, infrastruktur juga. Tapi penjajah dulu bangun jalan untuk mempercepat sumber-sumber daya di negeri yang dijajahnya dikeruk yang kemudian diambil dan dibawa ke negeri-negeri penjajah. Jangan salah. Jadi, Belanda pun waktu jajah kita membangun infrastruktur.

Di banyak tempat sekarang. Misal Sulawesi, tipe industry kita malah parah. Investasi, misalkan smelter dari asing. Tenaga kerjanya asing. Di sini ada pembangkit listrik juga investornya dari asing. Tenaga kerjanya juga asing.

Nah, untuk menghubungkan pusat pertumbuhan agar tempat yang satu dengan yang lain di sini, itu dibangun jembatan dan jalan. Jalan atau jembatannya itu dibangun menggunakan APBN, uang rakyat. Ini infrastruktur untuk siapa? Sementara untuk kita hampir atau relative tidak ada.

Saya di Jawa Tengah. Infrastruktur itu masih identic jalan dan jembatan. Padahal infrastruktur itu, paska membangun produksi pertanian itupun termasuk infrastruktur. Paska produksi perikanan, itu juga infrastruktur juga. Kita ini masih mungkin menurut saya sebatas infrastruktur itu jalan dan jembatan.

Apa yang terjadi jika demikian? Misalkan provinsi Jawa Tengah, ya, miskin kok. Meskipun infrastrukturnya bagus, aksesnya bagus, yang terjadi justru miskin. Nilai tukar terhdadap petaninya miskin. Bahkan terendah sejak 2009. Upah kita juga. Secara nasional kita kira-kira begitu.

Silahkan saja tanya ke petani nilai tukarnya. Adalah masyarakat yang di kota ada pergeseran, gaya hidup karena efek teknologi tetapi secara umum masyarakat kita kebanyakkan masyarakat yang hidup atau tinggalnya di pedesaan. Sehingga tidak bergerak.

Ada baiknya, partai-partai pendukung pemerintah dan pemerintah di belakang pemerintahan untuk bersama-sama mengingatkan untuk dihitung (infrastruktur). Kan kita sekarang tidak pernah melihat output-nya itu diperbandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasilnya.

Efek dari biaya ditribusinya. Tapi pengaruh tidak dari kemudian daya beli masyarakatnya. Belum tentu. Sebab itu saran saya penting untuk dievaluasi. Kalau memang belum waktunya tidak perlu kemudian yang sehingga menjadi ukuran politik. Nanti malah berbahaya.

Jangan-jangan malah saat akhir menjelang Pemilu baru dikeluarkan alokasi anggarannya yang dibutuhka oleh masyarakat. Masyarakat malah saya lihat saat ini membutuhkan penanganan yang sifatnya lebih cepat. Infrastruktur itu belum tentu untuk rakyat.  RI

*Politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono

Komentar Anda

LEAVE A REPLY