Home Nasional Hukum Elektabilitas Presiden

Elektabilitas Presiden

0
SHARE
Foto: Ist, Prabowo Subianto dan Joko Widodo

POROSNEWS.COM – Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan, jadi jika Elektabilitas itu dikaitkan dengan Presiden bisa diterapkan dalam konteks kerja dan kepemimpinan selama ini berjalan. 

Namun jika dikaitan akan maju dalam pemilihan lanjutan –katanya harus dua periode jauh-jauh hari menuju 2019– dan sering dibicarakan menjelang pemilihan umum adalah bukti kalau harus ada sebuah langkah perubahan menuju reputasi.

Ada dua lembaga Survei yang lakukan survei memprediksi 2019. Yang satu merilis hasil survei adalah Indo Barometer dan menyatakan elektabilitas Jokowi hanya 34,9 persen, sedangkan Prabowo di angka 12,1 persen.

Lalu dihari yang sama survei Organisasi Kesejahteraan Masyarakat (Orkestra) yang memperlihatkan elektabilitas Jokowi hanya 24,38 persen. Adapun elektabilitas Prabowo adalah 21,09 persen. Dua lembaga yang lakukan survei ini sah saja. Namun kita bisa lihat dan cermati hasil ini menarik ditafsir.

Jika kekuatan Jokowi merosot mungkin saja, tapi bukan berrati Prabowo juga lemah, namun dnegan perbedaan tipis itu maka dua tokoh ini masih potensi di 2019.

Hasil survei adalah sebuah harapan dan dilapangan orang bisa saja menyebut dan menyampaikan apa saja keinginannya.

Sebuah Elektabilitas untuk 2019 memang akan menentukan saat ini, meski dua tahun lagi, namun ini memungkinkan semua akan berlomba. Ayo pertarungan makin seru. kenapa seru karena saat ini saja istana sudah minta Para Menteri Tak Bikin Kebijakan yang akan Gerus Elektabilitas Presiden. Hmm ada yang panik, namun biasanya inilah yang ditandai bahwa politik sedang mengarah ke 2019.

Elektabilitas presiden hasil orkestra sebenarnya terlalu serius ditanggapi Istana.  Dengan adanya himbauan Kantor Staf Presiden (KSP) kepada para menteri, pembantu Presiden Joko Widodo, untuk tidak membuat kebijakan yang dapat menggerus elektabilitas  Presiden sepertinya ada kepanikan.

Datang dari Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo Orkestra berbunyi dan responya terdengar harmoni. Belum hasil Orkestra itu juga menyebutkan survei ada 21 persen responden yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak sesuai janji kampanye.

Sehingga Eko merespon dengan kalimat yang pani seperti ini dalam rentang sisa waktu satu setengah tahun ini, kami mengharapkan supaya sisa waktu ini dimanfaatkan bukan dengan program-program yang bisa menggerus elektabilitas. “Tetapi, dengan program-program yang bisa meningkatkan elektabilitas,” kata Eko di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Politik Komunikasi memang dinamis, jadi kepanikan wajar dan sah saja, namun kalau makin parno karena kurang dari 50% sementara kalau klaim selama ini kuat adalah sebuah pardoks juga.

Makanya wajar analis dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Gede Munanto Soekawati mengatakan bahwa ini lemahnya cara pandang komunikasi politik yang terlalu PD (percaya diri) namun jika hasil survei itu kan bukan absolut, jadi jangan sampai responnya berlebihan, “Harusnya kuatkan saja politik komunikasi yang cerdas elgan dan tepat sasaran dan semoga beda 3 persen dengan rival ini bisa terlihat nanti, apa naik atau rivalnya yang naik,” jelas Gede.

Jika saya melihat ada keraguan dari sikap pandang Istana yang terlalu respon panik, jelasnya.

Makna Elektabilitas Presiden juga adalah sebuah cvermin apakah publik puas atau kecewa karena keterpilihan sebuah idola ada catatan tersediri. Dan semoga saja Elektabiltas Presiden menurun ini tidak lantas menjadi gerkan stimulus kampanye terselubung tapi harusnya memang evaluasi diri. Bagaimana Pak?

OLEH Aendra Medita, pembelajar Sospol, dari CSI

Komentar Anda

LEAVE A REPLY