Home Nasional Hukum ALIANSI MAHASISWA DKI DEMO KPK DAN PEMDA JAKARTA KASUS REKLAMASI

ALIANSI MAHASISWA DKI DEMO KPK DAN PEMDA JAKARTA KASUS REKLAMASI

0
SHARE

POROSNEWS.COM – ALIANSI MAHASISWA DKI (AMD) melakukan unjuk rasa di dua lokasi. Yaitu di Kantor Pemda DKI Jakarta dan KPK. Mereka menuntut bahwa hasil diskusi dan kajian AMD menilai tentang pengeluaran sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk reklamasi pulau D oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh saudara Kasten Situmorang.

Pemegang sertifikat HGB itu adalah PT. Kapuk Naga Indah.

“Dalam Penerbitan sertifikat tanah tersebut diduga mengandung unsur kejanggalan dan sangat politis,” ujara Abraham Koordinator aksi AMD, kepada Redaksi (22/12/17)

Abraham menambahkan  bahwa  kejanggalan itu adalah:

Pertama,  proses penerbitan sertifikat ini terhitung sangat kilat hanya membutuhkan waktu satu hari, surat ukur untuk lahan seluas 312 Hektare ini tertanggal 23 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 24 Agustus dikeluarkan sertifikat HGB oleh BPN Jakarta Utara Untuk PT. Kapuk Naga Indah.

“Tentu saja BPN punya prosedur yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dalam menerbitkan Surat/Sertifikat tanah, namun dalam hal ini diduga BPN sudah menyalahi aturan yang ada dengan landasan data di atas,”bebernya.

Kejanggalan kedua lanjut Bram panggilan akrabnya adalah soal luas lahan yang mencapai 312 Hektare. Menurut aturan  yang berlaku, sertifikat untuk lahan di tas 5 Hektare dikeluarkan oleh kanwil BPN tingkat Provinsi, dan bukan kantor BPN tingkat Kabupaten/Kota, tegasnya

Kejanggalan ketiga adalah tidak tertera jangka waktu sertifikat HGB tersebut, HGB biasanya diberikan untuk waktu 10-30 tahun. “Namun dalam sertifikat tersebut, bagian tanggal berakhirnya HBG itu tampak kosong,”terang Bram

Berdasarkan argumentasi di atas maka tuntutan AMD menunntut agar:

  1. KPK segera panggil dan periksa kepala BPN Jakarta Utara, Saudara Kasten Situmorang terkait dengan pengeluaran sertifikat HGB Pulau D yang dikelurkan oleh BPN Jakarta Utara.
  2. KPK segera panggil dan periksa pimpinan PT. Kapuk Naga Indah terkait dengan HGB Pulau D yang dikelurkan oleh BPN Jakarta Utara.
  3. Mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa para pejabat BPN khususnya dan pejabat lainnya yang terlibat dalam penerbitan Sertifikat HGB reklamasi Pulau D.
  4. Menghentikan kegiatan pembangunan reklamasi Pulau D, karena melanggar aturan dan cacat secara hukum.
  5. Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta Untuk menghentikan pembangunan Reklamasi Pulau D karna ada masalah dalam pengeluaran Sertifikat HGB pulau D.
  6. Jika tuntutan kami tidak segera di sikapi dengan baik dan benar maka kami akan terus konsisten turun ke jalan berdemonstrasi menyuarakan persoalan yang ada di atas.

Aksi yang digelar di dunia lokasi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat yang telah membarikade AMD saat aksi di dua lokasi itu. |PRS

Komentar Anda

LEAVE A REPLY