Home Nasional Hukum BSSN Jangan Jadi Lembaga yang Menghambat Demokrasi

BSSN Jangan Jadi Lembaga yang Menghambat Demokrasi

0
SHARE

POROSNEWS – Meski mendapatkan reaksi berkepanjangan, pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi terkait hoax membangun tidak bisa diralat hanya dengan menyatakan, maksud sebenarnya bukan seperti yang terungkap di media, bahkan dia telah menarik ucapan itu.
“Dampak pernyataan itu dapat dianggap telah memicu kerusakan, damage had been done, yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan menarik ucapannya,” kata pengamat Komunikasi Politik, Gede Moenanto Soekowati di Jakarta, Kamis (4/12/2018).
Reaksi negatif masyarakat atas pembentukan BSSN, kata dia, yang dianggap bisa mengekang kebebasan untuk menyampaikan pendapat (freedom of speech) dan kebebasan berekspresi (freedom of expression), sebaiknya bisa ditunjukkan dengan kinerja yang baik.
“Dalam Ilmu Komunikasi dikenal sifat irreversible atau sesuatu yang telah disampaikan, pernyataan yang telah ditulis, tidak akan bisa dikembalikan ke titik semula,” katanya.
Menurut Gede, reaksi negatif di kalangan masyarakat madani dan demokratis dengan kehadiran BSSN seharusnya bisa diwujudkan dengan fasilitas untuk menyampaikan pendapat dengan baik dan benar.
“Bukan dengan melegitimasi kehadiran hoax karena kepalsuan sudah pasti negatif, apalagi menyakatan, hoax yang membangun,” katanya.
Pengekangan kebebasan berpendapat, kata Gede, bisa menjadi bumerang di negara demokrasi apalagi dengan menggunakan hoax yang dinilai membangun.
“Gejolak di sejumlah negara, termasuk terakhir terjadi di Iran, menunjukkan, perlu kehati-hatian untuk mengelola ketidakbebasan berpendapat seperti diberlakukan di negara-negara yang tidak demokratis,” katanya.
Bahkan, kata Gede, hal itu bertambah negatif dengan harapan yang disampaikan Djoko agar institusi yang dipimpinnya memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelaku yang menyebarkan hoax.
“Di satu sisi, dia menyatakab hoax yang membangun, tapi sebaliknya juga menyatakan, harapannya agar BSSN bisa mempunyai kewenangan menangkap hoaxer,” katanya.
Sementara itu, kata Gede, sudah ada sejumlah lembaga lainnya yang kuat seperti kepolisian, kejaksaan, juga masih ada mekanisme Dewan Pers untuk setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum seperti fitnah atau hoax.
“Karena itu, BSSN harus berfungsi untuk menguatkan demokrasi dan komunikasi politik dengan pendidikan dan literasi terkait dengan upaya untuk menangkal hoax dan fitnah baik itu melalui media massa, media online, dan media sosial,” katanya.
Apalagi, kata Gede, sudah ada lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang salah satu direktoratnya adalah terkait dengan cyber media, yang tugasnya menangkal hoax atau selebaran gelap yang disebarkan melalui media.
“Kehadiran BSSN harus berfungsi untuk menguatkan demokrasi di Indonesia, harus menjadi lembaga yang bisa hadir sebagai mitra masyarakat dan diterima oleh masyarakat luas, bukan untuk meredam kebebasan berpendapat,” kata peneliti pada Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) ini.
Terkait dengan hoax dan fitnah, menurut Gede, sudah ada mekanisme untuk menyelesaikan melalui proses hukum yang adil.
“Kehadiran BSSN seharusnya bisa positif jika pejabat tidak terburu-buru menyampaikan pernyataan apalagi jika pernyataan itu kontroversial seperti hoax yang membangun, hanya gara-gara kesalahan untuk mengartikan hoax sebagai kritik,” kata mahasiswa doktoral di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Jawa Barat ini. l Jang

Komentar Anda

LEAVE A REPLY