Home Nasional Hukum RAKYAT VS REZIM OTORITER

RAKYAT VS REZIM OTORITER

0
SHARE

KETIKA AIR MATA BUAYA MENJADI CARA DUSTA dan PEMBENARAN KEKUASAAN POLITIK

Oleh : Indra

Saya menjadi teringat saat Hannah Arendt berkutat tentang Kebenaran dan Politik adalah ESAI. Pada tahun 1964, Arendt merenungkan hubungan antara kebenaran dan politik karena kontroversi mengenai publikasinya yang berjudul Eichmann di Yerusalem , untuk mendapatkan jawaban atas dua masalah yang berbeda: “Yang pertama menyangkut pertanyaan apakah selalu tepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua adalah menghasilkan sejumlah kebohongan yang digunakan dalam situasi tertentu.

Masih dalam pemikiran di atas Hannah Arendt menyatakan bahwa politik tidak bisa menentukan mana dan apa yang benar. Ini bukan tugas mereka, tapi bidang lain yang dapat menentukannya seperti filsuf, ilmuwan, hakim, sejarawan, jurnalis dan profesi lainnya.
Politisi, di sisi lain, cenderung bertengkar dengan kebenaran. Klaim Plato untuk menyatukan kebenaran dengan politik hanya memiliki konsekuensi anti-politik dalam hal politik. Sebaliknya, Arendt membela politik karena ini adalah satu-satunya cara bagi orang untuk “mengubah dunia.”

”Barangsiapa tidak menghendaki apa-apa selain mengatakan kebenaran, maka posisi mereka harus berdiri di luar pertarungan politis”.
Pernyataan Hannah Arendt dalam Wahrheit und Lüge in der Politik ini sangat dimengerti oleh para politikus di mana pun.
Kejujuran tidak pernah menjadi keutamaan politis. Sebaliknya, dusta selalu saja berlaku sebagai alat yang diizinkan dalam politik. Peristiwa-peristiwa yang buruk pada masa lalu, krisis kepemimpinan atau korupsi yang menggerogoti anggaran negara adalah obyek-obyek dusta para pemimpin. Untuk menutupi celah antara pernyataan dan kenyataannya, politikus tidak memberi kebenaran, tetapi pembenaran.

Dalam kurun waktu yang berdekatan, selama konstelasi politik di Negeri yang bernama INDONESIA, beberapa kali kita menyaksikan sinteron-sinetron dari para POLITKUS yang secara beruntun melakukan TANGISAN BUAYA sebagai cara mereka BERDUSTA terkait PEMBENARAN atas sikap, tindakan dan perilaku si individu/PARTAI, dan bukan menerima KEBENARAN dihadapan mereka, sinetron itu bersileweran, mulai dari Megawati,AHOAX, Jarot, terakhir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (dan Mega-pun menangis) terkait mundurnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas karena terbongkarnya FOTO PAHA tanpa kepala, sebagai calon wakil gubernur Jatim dari PDIP untuk Pilkada serentak 2018.
Fenomena ini tentu saja tidak lucu, ketika tangisan BUAYA tersebut diperlihatkan oleh seseorang/PARTAI yang telah bersinar terang rekam jejaknya.
Apapun yang terjadi pada internal PDIP sebagai partai yang selama ini, terkesan bergaya PREMAN dan HEROIK oleh sebagian kelompok bahkan kebanyakan , sangatlah kontradiktif dan tidak relevan, cenderung kekanak-kanakan sehingga bola liar pun tercipta tanpa dapat dibendung dengan timbulnya berbagai penafsiran-penafsiran yang justru menambah citra negatif dari partai itu sendiri.

“Dalam agenda politik apapun, semua kandidat akan dikeluarkan semua boroknya. al yang biasa dalam ber-DEMOKRASI, yang aneh justru cara menyikapi, NYAWA saja yang keluar dari tubuh mereka, kalau bisa mereka tahan… ini MENANGIS…..

Cara DUSTA lainnya dalam politik diantaranya ala PLATO, dalam buku The Republic, dusta/noble lie dalam POLITIK didasarkan kepada KEPENTINGAN UMUM.

Lain lagi DUSTA ala Machiavelli
Niccolò Machiavelli lahir di Florence, Italia, 3 Mei 1469 – meninggal di Florence, Italia, 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun) adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Sebagai ahli teori, Machiavelli adalah figur utama dalam realitas teori politik, ia sangat disegani di Eropa pada masa Renaisans. Dua bukunya yang terkenal, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe (Sang Penguasa), awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara, kemudian menjadi buku umum dalam berpolitik pada masa itu.

Il Principe, atau Sang Pangeran menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seorang seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Nama Machiavelli, kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Orang yang melakukan tindakan seperti ini disebut makiavelis.

dalam bab 18 The Prince menjadikan Dusta sebagai salah satu keharusan bagi seorang politikus dan harus PIAWAI dengan menghalalkan segala cara.
Seorang Pemimpin tidak harus berbelas kasih, tidak harus setia pada janji, tidak harus religius, dan tidak perlu jujur, tetapi ia harus tetap PIAWAI dalam berDUSTA.
Dan Indonesia telah memilih, salah satu DUSTA dengan cara yang piawai adalah TANGISAN BUAYA. Dusta dalam politik tentu saja akan mencederai fairness (KEADILAN/KEJUJURAN). Pertama, publik diremehkan, diinfantilisasi/dianggap seperti anak kecil, dan haknya untuk mengetahui sesuatu dirampas. Kedua, dengan merancukan keterangan yang seharusnya diketahui publik, si pendusta menikmati posisi sebagai penumpang gelap : yang meraih keuntungan dari dustanya tanpa risiko terkena DUSTA dari orang lain.

Indonesia tentu saja akan melawan berbagai bentuk DUSTA yang terorganisasi dalam suatu REZIM, karena dusta mereka demi menyelamatkan kedudukan dan KEKUASAAN, dengan DUSTA kebenaran menjadi TERTUTUPI. Dan akan memberi kesan semua sudah dikerjakan dengan baik, dusta yang direpetisi secara sistematis akan dipersepsi sebagai kebenaran. Sejarah diputarbalikkan, fakta dibengkokkan, testimoni diatur sebelumnya, dan buku-buku kritis dilarang. DUSTA terhadap KEKUASAAN akan merongrong akal sehat rakyat dan lambat laun berubah menjadi Pemerintahan OTORITER.

Politik itu sendiri penyebab DUSTA. Mengapa? Karena politik adalah bisnis visi dan, seperti dikatakan Hannah Arendt, antara visi politis dan kepentingan diri pemimpin di satu pihak dan dusta di lain pihak terdapat hubungan yang erat. Dilambungkan oleh visinya sendiri, pemimpin kerap mengabaikan fakta lapangan yang bertentangan dengan keyakinannya. Bukankah fakta adalah obyek opini masyarakat , dan opini berasal dari kepentingan yang berbeda-beda dan jauh lebih penting dari sekedar opini pemerintahan itu sendiri. Pada saat obyek opini masyarakat telah mati, maka tanggul ETIKA pun akan JEBOL…..selanjutnya, Rakyat akan berbaris dan menuntut, bahwa suara mereka adalah suara TUHAN (Vox populi, vox dei.).

Jika hal itu terjadi, maka sejarah akan berulang kembali seperti episode lampau, RAKYAT VS REZIM OTORITER.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY