Home Nasional Hukum Kebijakan Presiden Jokowi Banyak Menempatkan Mantan Pejabat Polri Dipertanyakan?

Kebijakan Presiden Jokowi Banyak Menempatkan Mantan Pejabat Polri Dipertanyakan?

0
SHARE

POROSNEWS.COM –

– Sudah hampir 3.5 tahun Pemerintahan Jokowi dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden terkesan banyak kebijakannya berpotensi akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan negara ini.

Walaupun Jokowi saat ini dianggap sebagai capres terkuat , tetapi berdasarkan hasil survey dari berapa lembaga survei yang terpercaya menggambarkan tingkat elektabilitasnya belum aman betul sebagai petahana , dan berpotensi bisa dikalahkan oleh capres dan cawapres yang mungkin akan muncul secara mengejutkan dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

Kenyataannya sejak diawal pemerintahan Jkw – Jk berjalan , banyak diwarnai oleh perpecahan diantara sesama elit parpol dan ormas serta sesama umat Islam sendiri , sehingga telah menimbulkan kepengurusan kembar di parpol dan ormas , bahkan ada belum selesai konfliknya sampai sekarang , belum lagi terbelahnya umat pro dan kontra ketika diawali kasus penistaan agama oleh Ahok menjelang Pilgub DKI tahun 2017 ternyata telah membuat dua kubu saling bersitegang , dan ternyata potensi konflik tersebut masih terpelihara sampai dengan sekarang , ibarat ” api dalam sekam “.

Kalau melihat janji janji Jokowi dimasa kampanye Pilpres 2014 seperti tidak akan bagi bagi jabatan , tidak akan mudah berhutang , membatasi impor produk pertanian , dan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 % dan akan mempersulit investasi asing serta akan melakukan pembelian kembali saham Indosat , ketua umum Parpol tidak rangkap jabatan sebagai menteri , kemudian akan membuka lapangan kerja 10 juta dan akan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian nasional, akan tetapi faktanya berbanding terbalik dengan janji janji kampanyenya.

Begitu juga dalam hal pengangkatan jabatan setingkat menteri oleh Presiden , walaupun itu merupakan hak preogatif Presiden , akan tetapi oleh publik terkesan Presiden lebih memilih mantan pejabat dari Polri daripada daripada mantan pejabat TNI secara tidak proposional , contohnya seperti pengisian jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham , salah satu Dirjen Perdagangan Kemendag , kepala BNPT , kepala BNN , Kepala BIN , Dirjen Perhub Darat Kemenhub , Dirjen Pertanahan BPN , dan masih banyak lagi sdh diduduki semuanya , tentu kebijakan ini tanpa sadar akan bisa menimbulkan kecemburan dikalangan mantan petinggi TNI , apalagi sejak INPRES nomor 2 tahun 1999 terbit tentang pemisahan Polri dari ABRI dan TNI sudah sejak itu kembali ke barak serta tidak terlibat berbisnis , tentu berpotensi akan merugikan posisi Presiden sendiri.

Seharusnya Presiden menangkap dengan cepat apa yang merupakan keinginan publik , contohnya ketika ada upaya Mendagri akan menempatkan petinggi Polri aktif sebagai Plt Gubernur Sumut dan Jabar , faktanya mendapat penolakan yang luas dari publik.

Artinya hampir semua elemen bangsa ini bisa berpotensi terbelah dan akan mengancam persatuan nasional.

Kalau melihat kebijakan yang sudah dilaksanakan , bisa jadi Presiden terkesan tanpa sadar telah dipengaruhi oleh orang orang sekitarnya , maupun elit parpol pengusung yang akan berakibat malah merugikan Presiden.

Apalagi hari hari ini berkembang desas desus secara luas bahwa Presiden akan mengangkat pengganti Kabulog dari mantan pensiuanan Polri , padahal selama ini Presiden telah menugaskan TNI bersinergi dengan petani dalam mengoptimalkan potensi lahan untuk meningkatkan ketahanan pangan .

Oleh karena itu sebaiknya Presiden bisa meninjau kembali kebijakan yang sudah terlanjur dilakukan mungkin kurang tepat demi kepentingan nasional.

  Jakarta 7 Maret 2018                                                                                              CERI – Yusri Usman.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY