Home Bencana Ada Konspirasi Kepentingan Mengatasnamakan Kesejahteraan Driver Online

Ada Konspirasi Kepentingan Mengatasnamakan Kesejahteraan Driver Online

0
SHARE
Alexander AS, Kepala Divisi Paralegal DPP Asosiasi Driver Online (ADO)

POROSNEWSINDONESIA –  Driver online mengendus bahwa telah terjadi permufakatan jahat perusahaan penyedia aplikasi, kartel transportasi darat dan politisi rakus yang menunggangi dan mengatasnamakan perjuangan driver online.

Jelas sudah, KONSPIRASI JAHAT ini bertujuan MEMBRANGUS driver online individu.
Cita-cita kemandirian (prinsip kemitraan) dan kesejahteraan itu tentunya bakal menjauh manakala driver online tidak lebih sebagai buruh yang melayani kepentingan kapital sang majikan.

“Sebagai perusahaan penyedia aplikasi saja sudah mengangkangi prinsip kemitraan: tidak transparan, hilangnya prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam ikatan perjanjian/kesepakatan, tidak menjunjung tinggi prinsip Hak dan Kewajiban, serta distribusi keadilan bagi driver online,” ujar Alexander AS Aktivis Sosial Kemasyaratan dan juga Kepala Divisi Paralegal DPP Asosiasi Driver Online (ADO) dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi, Ahad 1 April 2018.

Apalagi statusnya sekaligus menjadi penyelenggara angkutan umum yang barang tentu menjadi majikan yang menghisap buruhnya. Mestinya driver online itu pelaku usaha bisnis jasa transportasi yang mandiri dengan modal kendaraan sendiri dan syarat kelengkapan mengemudi lainnya bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi dengan legal standing yang sama.

“Faktanya driver online diatur dengan aturan dibuat sepihak oleh aplikator yang tidak transparan, jauh dari prinsip keadilan dan merugikan. Selain aturan, sesungguhnya driver online itu merupakan konsumen dari aplikasi yang membayar langganannya dari potongan setiap trip ordernya. Potongan fee yang dikenakan perusahaan aplikasi berbeda-beda, kisaran 10-25% dari tarif per-trip. Go Car/Gojek 10%, Grab 20% dan Uber 25%. Misalnya minimal tarif terdekat di aplikasi Grab sebesar Rp.13.000,- dipotong fee 20% = Rp.2.600,- tentu nominal diterima oleh driver hanya Rp.11.400,- dengan modal kendaraan, bahan bakar, tenaga, waktu,”bebernya.

Alex juga mengatakan bagaimana dengan tarif maksimal jarah jauh? Tentu semakin besar fee yang dibayarkan. Sebagai fee calo atau makelar kami lihat sudah sangat besar dan memberatkan, sepatutnya fee yang diambil oleh aplikator tidaklah sebesar itu, bila memungkinkan gratis karena aplikasi memanfaatkan fasilitas digital dengan mekanisme pasar klik iklan dan sharing yang di tawarkan oleh mesin pencari sudah sangat menguntungkan pihak aplikasi.

Aplikator itu tidak lebih lebih calo modern jasa transportasi dengan medium teknologi digital untuk menghubungkan-mempertemukan penumpang dengan driver.

“Kita ketahui bersama bahwa aplikator transportasi itu sebenarnya bisnis utamanya pada kekuatan data dan jejaring digital bukan pada alat transportasi yang dimiliki oleh driver individu. Logika bisnis sederhananya, mereka hanya peduli pada aset digitalnya dibanding kesejahteraan para mitranya,” jelasnya.

Setelah aset digital besar dan kuat, perusahaan penyedia aplikasi akan terus berkembang dan melebarkan bisnisnya, salah satunya ke arah “payment gateway”, sebagai lembaga otorisasi proses pembayaran dari pengemudi ke penumpang, pembeli ke penjual, bahkan bisnis korporasi transportasi angkutan orang dan barang.

Lebih lanjut Alex mengatakan saat ini perusahaan penyedia aplikasi telah melebarkan bisnisnya dengan mitra driver korporasi (fleet) dengan cara main belakang dengan kartel transportasi yang menguasai penyelenggara angkutan umum sejak lama.
Misalnya di Go Car kerjasama dengan Blue Bird dan Kalla Transportation. Grab bermitra dengan TRAC dan Indorent. Tinggal tunggu waktu saja transportasi di roda dua akan di arahkan ke bisnis korporasi transportasi. Bukan tidak mungkin individual driver online ditinggalkan dengan kekuatan baru pada jejaring korporasi transportasi.

Aplikator dan Potensi Mengemplang Pajak!

Apakah negara tahu secara persis jumlah driver roda 2 dan roda 4 yang mengunakan jasa aplikasi? Sampai saat ini saja sistem dashboard yang diisyaratkan pemerintah belum dilaksanakan oleh aplikator, jadi bagaimana mungkin negara/pemerintah. mengetahui real akun jumlah driver online.

Pemerintah harus membuka secara transparan soal kontribusi perusahaan penyedia aplikasi kepada negara lewat sektor pajak yang selama ini sebagian besar dipungut dari driver online dan merupakan elemen penting dalam memberikan kontribusi pajaknya yang dihimpun oleh perusahaan penyedia aplikasi sangat besar nilai nominal bagi pemasukan negara hingga ratusan milyar rupiah.

“Yang mana selama ini driver online baik roda dua maupun roda empat mendapatkan potongan pajak namun tidak ada transparansi apakah pungutan atau pemontongan pajak tersebut telah disetor ke negara. Belum lagi pajak pendapatan bekerja sama dengan sektor kuliner, retail dan UMKM,”ungkap Alex.

Masih kata Alex untuk itu pihaknya meminta agar pengelola negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penelitian dan pengecekan potensi pajak yang ditimbulkan dalam bisnis transportasi online yang selama ini dikelola oleh perusahaan penyedia aplikasi. Apakah sudah dilaksanakan oleh perusahaan aplikasi tersebut?

Sekarang ini, justru opini nya dibalik oleh persekongkolan jahat tersebut, bahwa perusahaan penyedia aplikasi dengan tidak menjadi penyelenggara angkutan umum negara mengalami potensi pemasukan mengalami kerugian besar. Logika yang ngawur tentunya! Apalagi dengan memojokkan badan usaha/koperasi yang dibangun sendiri oleh organisasi/komunitas driver online secara swadaya dan mandiri, paparnya.

Tentu pertimbangan penilaian potensi pajak yang di setorkan oleh perusahaan aplikasi kepada negara adalah elemen penting pula dalam penilaian terhadap perusahaan aplikasi sekaligus penyelenggara angkutan umum dapat dinilai layak tidaknya untuk diakui oleh negara bila melanggar aturan dan kewajiban terhadap negara.

“Pemerintah haruslah bergerak cepat untuk memberikan solusi terbaik agar tidak menjadi pro dan kontra yang berkepanjangan. Patut disadari oleh pemerintah bahwa UULAJ No.22/2009 belum sepenuhnya langsung mengakomodir dan mengatur transportasi online dengan segala aspek kekhususannya,” katanya.

Dijelaskan bahwa revolusi digital dalam perkembangannya di industri transportasi online hendaklah dikuti dengan tata aturan perundangan untuk mengikat semua pihak yang diterbitkan oleh pengelola negara sebagai payung hukum baru, berdiri sendiri dan setingkat UU. Guna memperjelas kedudukan hukum perusahaan aplikasi dan driver online, memperjelas dan mengatur hak dan kewajiban perusahaan aplikasi dengan driver online, menentukan dan menyiapkan lembaga penyelesaian perselisihan dan pengawasan serta tidak dapat disamakan aturan pokoknya dengan transportasi darat konvensional.

“Driver online merupakan masyarakat marhaen (Bung Karno) yang memiliki modal kerja dan usaha dengan mempunyai kendaraan sendiri gampang dihisap dan dinistakan. Selamatkan driver online individu. #SaveDriverOnlineIndividu,”pungkasnya. |JUN/JKST

Komentar Anda

LEAVE A REPLY