Home Nasional Daerah PRESIDIUM ASPIRASI INDONESIA Nilai Pemerintahan Presiden Jokowi Gagal

PRESIDIUM ASPIRASI INDONESIA Nilai Pemerintahan Presiden Jokowi Gagal

0

POROSNEWS.COM – PRESiDIUM ASPIRASI INDONESIA menyatakan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kedalam katergori pemerintahan gagal karena pemerintahanan ini bukan hanya tak mampu merealisasikan janji-janji kampanyenya, namun justru melanggarnya, sehingga sejak awal memimpin kehidupan negara menjadi selalu gaduh karena Presiden Jokowi ingkar terhadap janji kampanye-nya sendiri.

“Sebagai fakta kami sampaikan bahwa, janji politik Jokowi tidak bagi bagi kursi menteri ke pendukungnya ternyata tidak mampu dilaksanakan. PDI-P dapat posisi 3 menteri, Nasdem dapat 2 menteri, PKB 3 menteri, saat ini 2 menteri, Hanura 1 menteri,PPP 1 menteri, PKPI sempat diberi jabatan Kepala BIN, Partai Golkar saat ini 2 Menteri, dan PAN 1 menteri. Janji Jokowi menyusun Kabinet ramping pun tidak dijalankannya. Pembagian jabatan pun terjadi pada BUMN dan lembaga lainnya,” jelas Sekjen PRESiDIUM ASPIRASI INDONESIA Aminuddin dibilangan Cikini, Senin 28/5/2018.

Pada bidang Ekonomi Janji Jokowi bahwa akan menjadikan pertumbuan ekonomi 8 persen belum terpenuhi, dan berpotensi gagal. Sebab hingga kuartal I 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh panggang dari api, yaitu hanya mampu mencapai 5,06 persen, lanjutnya.

Ditambahkan bahwa Janji lain Jokowi cetak 10 juta lapangan kerja pun menjadi kontraversi. Alih-alih memenuhi target itu, justru banyak masuknya tenaga kerja asing (TKA ) ; Presiden Jokowi malah memberi karpet merah kepada tenaga kerja asing ( TKA ) dengan menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.
Janji menghentikan daging impor pun dilanggarnya. Pada Tahun 2017 Kementerian pertanian ( Kementan ) menyatakan telah mengeluarkan rekomendasi impor sebanyak 496.430 ekor sapi bakalan. Pada bulan Mei 2017 saja sudah terealisasi impor sapi sebanyak 111.886 ekor sapi bakalan.

Sementara itu Ketua PRESiDIUM ASPIRASI INDONESIA Lieus Sungkharisma mengatakan bahwa opini jika Jokowi Presiden kurs rupiah akan dibawah 10.000/dolar AS hanya khayalan saja, faktanya sejak dia dilantik, da menjadi presiden pada Oktober 2014, rupiah terus melemah dan Mei 2018 ini tembus di atas 14.000/dolar AS.

“Pada Bidang Hukum Janji Jokowi menyelesaikan pelangaran-pelangaran HAM di masa lalu selain belum ada prestasi, juga mengecewakan masyarakat khusunya para pegiat HAM, sebab Presiden Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menkopolhukam,” ujar Lieus.

Di sisi lain, penegakkan hukum pun kehilangan marwah karena hanya tajam ke bawah atau kepada pribumi, masyarakat lemah, miskin, tetapi tumpul keatas untuk para orang kaya yang berkantong tebal.

Masih banyak lagi janji Presiden Jokowi yang belum dijalankan seperti pada bidang kelautan, infrastruktur, pertahanan negara, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kami akan mendalaminya sebagai bahan kajian dan formula serta konsep yang akan disampaikan kepada Presiden baru. Untuk itu sebagai langkah awal menyerap aspirasi rakyat, maka pada tanggal 9 Juni 2018, Kami akan mengadakan kegiatan “TAUSIAH KERAKYATAN “ yang akan menghadirkan dan melibatkan semua unsur masyarakat, para tokoh dan pakar.

“Melihat fenomena dan fakta-fakta ini membuat kami yakin pada pilpres 2019 Presiden Jokowi kalah dan akan ada Presiden baru. Hestak #2019Ganti Presiden akan menjadi kenyataan. Apalagi karena gerakan ini semakin hari makin membesar, diikuti jutaan rakyat di berbagai pelosok Tanah Air,”jelasnya

Berdasarkan hal ini, kami bersama para aktivis yang peduli pada nasib bangsa dan negara, menginisiasi pembentukan sebuah wadah yang dinamai Indonesia Pasca Jokowi (IPJ), sebuah wadah yang manampung aspirasi masyarakat yang akan disusun menjadi sebuah konsep tentang bagaimana presiden pengganti Jokowi mengelola negara ini ke depan agar negara ini maju sebagaimana dicita-cita para pejuang kemerdekaan RI dan para the founding fathers NKRI, bukan justru mengalami kemunduran dahsyat, yang membuat negara ini justru makin kuat dicengkeram/dikuasai/dikendalikan oleh pihak-pihak asing.

Wadah Indonesia Pasca Jokowi ( IPJ ) ini tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun, namun akan mendukung capres yang berkomitmen memajukan negara, tidak gemar mengingkari janji, memiliki nasionalisme yang kuat, dan memiliki visi misi kebangsaan yang jujur, bukan hanya di mulut semata (lip service).

“Konsep yang disusun IPJ nantinya akan diserahkan kepada presiden pengganti Jokowi dengan tujuan agar konsep itu menjadi rujukan bagi presiden pengganti Jokowi dalam mengelola pemerintahannya. Konsep itu sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat, juga harapan, bahwa negara benar-benar akan dikelola dengan baik sebagaimana dicita-citakan para pejuang bangsa dan para the founding fathers, sehingga Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju dan rakyatnya makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945,”ujarnya.|PRS/RND

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.