Home Nasional Daerah Kejari Kota Bekasi Mandek,  Kejati Jabar Harus turun Gunung Sidik Proyek Bermasalah...

Kejari Kota Bekasi Mandek,  Kejati Jabar Harus turun Gunung Sidik Proyek Bermasalah di Kota Patriot

0
SHARE
ilustrasi

POROSNEWS.COM – Lambannya kinerja kejaksaan negeri (Kejari) Kota Bekasi menjadi berkah tersendiri bagi para oknum pejabat korup di tubuh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini jika terus berlanjut, akan menjadi bencana bagi masyarakat kota Bekasi karena hilangnya Rasa keadilan penegakan hukum di tanah patriot. Ibarat Pisau, Tajam ke atas.tumpul ke bawah.

“Penilaian Center for Budget Analysis (CBA) terhadap hilangnya  rasa keadilan disebabkan buruknya kinerja Kejari kota Bekasi. Hal ini, Berdasarkan pantauan CBA, begitu banyak proyek-proyek yang dijalankan pemerintah daerah Kota Bekasi bermasalah namun tetap dibiarkan atau didiamkan,” ujar Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) kepada Redaksi, 30 Juni 2018

Misalnya, temuan yang kami laporkan kejari kota Bekasi terkait beberapa proyek dugaan fiktif jasa konsultansi perencanaan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Kejari Kota Bekasi. Berikut detailnya:

1. Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Rusunawa Sumur Batu Bantargebang, nilai kontrak sebesar Rp970.310.000. Tahun anggaran 2017

2. Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur VI, nilai kontrak sebesar Rp506.000.000. Tahun anggaran 2017

3. Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur III nilai kontrak sebesar Rp512.000.000 Tahun anggaran 2017

4. Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi nilai kontrak sebesar Rp1.794.732.500 Tahun anggaran 2017

Total anggaran yang dihabiskan PT. Nusantara Citra Konsultan untuk 4 proyek di atas sebesar Rp 3.783.042.500

“Dengan mandeknya  laporan tersebut, berdampak pada mati surinya Kejari Kota Bekasi. sehingga Anggaran pendapatan dan belanja kota patriot yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat terancam disalahgunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini patut disayangkan mengingat APBD Kota Bekasi sebagai salah satu yang terbesar dibandingkan kota dan kabupaten di Jawa Barat,”urainya.

Berdasarkan kondisi ini, kami mendorong Kejaksaan tinggi Jawa Barat untuk turun tangan dan membuka penyelidikan terkait  proyek di atas. Selain itu, perlu ada evaluasi serius terhadap jajaran pejabat Kejaksaan negeri kota Bekasi, jika perlu dilakukan perombakan besar-besaran.

“Kejari kota Bekasi selanjutnya harus diisi orang-orang yang kredibel dan berintegritas. Jika pengawasan dari penegak hukum di kota patriot berjalan dengan benar uang belanja daerah yang rata-rata di atas Rp 5,8 triliun bisa bermanfaat untuk masyarakat, bukan malah jadi bancakan oknum-oknum pejabat korup,”tandas Jajang. |RGD

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY