Home EKONOMI Gagal Total Beli Indosat , Rezim Jokowi Malah Jual Asset Pertamina

Gagal Total Beli Indosat , Rezim Jokowi Malah Jual Asset Pertamina

0

 

Salah satu janji kampanye Jokowi pada 2014 adalah buyback Indosat yang pernah dijual Ketua Umum PDIP Megawati saat menjabat Presiden RI. Ketika itu Jokowi dengan gagah mengatakan kita bisa melakukan apa saja karena uang tersedia, tinggal lagi kita mau bekerja atau tidak. Semangat “kerja” inilah yang ditumpangkan masyarakat Indonesia kepada Jokowi

Terbitkan Surat Utang Ke Singapura, Ekonom: Nyawa Garuda Diserahkan Ke Pihak Asing

Namun sayang beribu sayang, pundak si “petugas partai” ternyata tidak begitu lebar untuk memikul harapan rakyat Indonesia. Bahkan untuk menumpuk janji dipundaknya saja tidak mencukupi. Berserakanlah semuanya. Empat tahun pemerintahan Jokowi, belum ada tanda-tanda kalau Indosat akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Harapan itu belakangan muncul, ketika pemerintah Indonesia dengan jumawa mengumumkan akan membeli 51 persen asset PT Freeport. Namun belakangan pembelian asset PT Freeport oleh pemerintah Indonesia ini menjadi pergunjingan banyak pihak. Ditambah pula kehadiran salah satu aktor “papa minta saham” atau Riza Chalid dalam acara Nasdem yang juga di hadiri Jokowi.

Nama Riza Chalid muncul kepermukaan ketika beredarnya rekaman “papa minta saham” ke PT Freeport dengan mencatut nama Jokowi. Saat itu ia tidak sendiri, ada juga aktor “kepala segede bapao” yang sekarang menjadi tahanan KPK karena kasus EKTP, Setya Novanto. Jokowi saat itu berang.

Baca juga Lima Pemantau Pemilu Ditetapkan, Empat Lainnya Menunggu Verifikasi Bawaslu
Riza Chalid yang dijadwalkan dimintai keterangan oleh DPR tidak kunjung datang. Kejaksaan Agung juga diperintahkan mencarinya. Entah sampai mana status penyidikan sekarang, yang pasti munculnya Riza Chalid setelah deal 51 persen pembelian saham Freeport dan kehadirannya di acara Nasdem menjadi tanda tanya besar.

Meninggalkan cerita Freeport, ternyata diam-diam muncul ke publik kalau pemerintah Indonesia saat ini hendak melepas Pertamina ke swasta. Serupa tak sama dengan Indosat, Pertamina diramalkan akan menjadi Indosat jilid II. Ini tentu menjadi dosa sejarah bagi partai berlambang banteng moncong putih, PDIP.

Mana uang yang kata Jokowi pada saat kampanye 2014 itu. Katanya yang dibutuhkan hanya kerja, atau jangan-jangan pemerintah selama empat tahun ini tidak bekerja? Atau jangan-jangan rakyatlah yang nyata-nyata dikerjain pemerintah?

Penjualan asset Pertamina adalah salah satu bentuk kegagalan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah tergigit lidah karena terlalu jumawa mementahkan sebagian besar kebijakan yang dinikmati rakyat Indonesia pada periode pemerintahan sebelumnya. Kebijakan tidak menaikkan harga BBM jenis Premium dan kebijakan BBM satu harga nyata-nyata membuat Pertamina terus merugi. Naiknya harga minyak dunia dan ditambah dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot selama empat tahun ini menjadi beban pagu APBN.

Disisi lain kebijakan Jokowi merevisi Perpres nmr 191 thn 2014 menjadi Perpres nmr 43 tahun 2018 tentang penentuan harga BBM subsidi tetap dan penugasan serta BBM umum adalah langkah mundur, khususnya kebijakan kewajiban seluruh SPBU Pertamina menyediakan Premium di Jawa dan Bali , padahal BBM Premium ini berkualitas sangat buruk bagi kinerja mesin kenderaan , apalagi dari sisi lingkungan hidup , karena mengandung sulfur 300 ppm .

Keuangan Pertamina akan semakin berat dan cendrung kolaps ketika Pemerintah dalam menjaga citra Jkw utk pilpres 2019 dengan melanggar ketentuan Perpres yg dibuat sendiri , ketika penentuan harga BBM umum seperti Pertalite , Pertamax dan Pertadex yang merupakan wilayah kebijakan korporasi Pertamina telah di intervensi oleh Pemerintah sendiri.

Baca juga Pengamat Minta Semua Pihak Jangan Paksa Jusuf Kalla jadi Cawapres
Jika di zaman Orba BUMN dijadikan “sapi perah” untuk kepentingan perorangan, kelompok dan partai tertentu di atas isu kesejahteraan, nasionalisme dan banteng kapitalisme. Di tangan penantang Orba (Megawati) BUMN dijadikan privatisasi. Sejumlah asset strategis dilepaskan kepada pihak asing.

Kedua isu ini selalu dibenturkan. Namun yang lebih penting untuk kita sadari adalah bukan tentang siapa yang menguasai dan bukan siapa yang mendapat untung, tetapi siapa yang nyata-nyata memanfaatkan keadaan tersebut.

Stabilitas ekonomi nasional saat ini terguncang. Cadangan devisa terus menukik tajam dalam enam bulan terakhir. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus tertekan. Sekarang malah hendak jual Pertamina. Apakah ini alasan untuk petahana maju 2 periode? Seperti halnya alasan ketika menyelesaikan masalah banjir di Jakarta tidak cukup hanya dengan jadi Gubernur DKI?

http://itoday.co.id/politik/read/8249/Pengamat-Utang-dari-China-Mengalir-ke-Lingkaran-Kekuasaan-Jokowi

Utang dari China Mengalir ke ‘Lingkaran Kekuasaan’ Jokowi?

itoday – Pemerintah China menyetujui utang Indonesia yang mencapai Rp 170 triliun (pada tingkat kurs Rp 13.300). Lalu dana itu mengalir ke mana? Mengalir ke “lingkaran kekuasaan” Joko Widodo?

https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/07/31/otyh1a377-utang-ri-ke-cina-melonjak-di-era-jokowi-ini-kata-pemerintah

Utang RI ke Cina Melonjak Sangat Tinggi di Era Rezim Jokowi, Ini Kata Pemerintah

Pertanyaan itu dilontarkan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng (26/07). Menurut Salamuddin, dari jumlah tersebut telah terealisasi, dan saat ini yang menjadi utang Indonesia adalah sebesar 8 miliar dolar dan 6.3 miliar yuan atau sekitar Rp 100 triliun.

Perhitungannya, kata Salamuddin, utang yang diberikan China sebesar 3 miliar dolar kepada tiga bank di Indonesia, konon katanya untuk membangun infrastruktur. Ketiga bank tersebut adalah Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia and Bank Mandiri.

“Utang itu disalurkan oleh ketiga bank tersebut kepada Medco milik Arifin Panigoro untuk mengambilalih saham Newmont senilai 2,6 miliar dolar. Ini adalah peristiwa yang aneh, mengapa bank BUMN tidak menyalurkan pinjaman ke Antam untuk mengambil alih saham Newmont? Ada apa?” tanya Salamuddin.

Salamuddin mensinyalir, pinjaman dari China yang disalurkan melalui bank BUMN Indonesia itu mengalir ke oligarkhi penguasa sendiri. “Bank BRI menyalurkan kepada PT Poso Energy Satu Pamona, PT Bosowa Energi, PT Semen Bosowa, PT Kertanegara Energi Perkasa, PT Indah Kiat,” beber Salamuddin.

Sementara Bank Mandiri juga menyalurkan pinjaman tersebut kepada perusahaan lain yakni yaitu PT Saka Energy Indonesia, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan PT Medco Energy International Tbk. Perusahaan swasta lainnya yakni Sinarmas ikut menikmati pinjaman dalam jumlah besar dari sindikat bank BUMN tersebut.

Dalam kasus divestasi Newmont, Salamuddin menilai Medco Energi Internasional bukan perusahaan yang cukup sehat. Perusahaan ini memiliki total Debt to Equity mencapai 197.24 %, sangat besar dibandingkan dengan rata-rata dalam sektor energi sebesar 46.34%.

Pertanyaannya, mengapa tiga bank BUMN itu tidak memberikan pinjaman ke Antam yang lebih berpengalaman menambang emas dan keuanganya lebih sehat. “Kabarnya Medco akan segera menjual Newmont kepada pihak lain. Perusahaan China kah?” pungkas Salamuddin.|PRS sumber:http://politiktoday.com/

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.